Kalikajar, Wonosobo – Singkong menjadi salah satu komoditas pertanian yang banyak dimanfaatkan masyarakat Dusun Bulupayung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Namun, penjualan singkong yang masih didominasi dalam bentuk mentah membuat potensi ekonomi komoditas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Melihat peluang tersebut, Sephia Dwi Astuti, mahasiswa Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (PEK), Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada (UGM), bersama tim Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM Periode 2 Tahun 2026, menghadirkan program Agropreneur Desa untuk mendorong pengolahan singkong menjadi produk bernilai tambah.
SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
Manokwari, Papua Barat – Zhafran Pradipta, mahasiswa Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada (UGM), turut mengambil peran dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) UGM Manokwari Menari 2026. Dalam kegiatan tersebut, Zhafran dipercaya sebagai Koordinator Mahasiswa Unit yang membersamai Tim KKN PPM UGM Manokwari Menari 2026 melakukan pengabdian di tiga kampung, yaitu Sau Abas, Bakaro, dan Mansinam.
Momen transisi dari ruang perkuliahan menuju dunia profesional merupakan fase krusial bagi setiap lulusan perguruan tinggi. Laporan Tracer Study 2026 menyajikan gambaran komprehensif mengenai tingkat penyerapan kerja, daya saing finansial, hingga kesesuaian kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan industri bagi alumni lulusan tahun 2025 di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM.

YOGYAKARTA — Perdebatan tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM) hampir selalu berkisar pada beban anggaran dan kebocoran penyaluran. Pertanyaan yang paling dekat dengan tujuan subsidi itu sendiri justru jarang diajukan: apakah BBM bersubsidi benar-benar memperbaiki kesejahteraan petani dan nelayan yang menjadi sasarannya?
Tanjungpinang – Tim KKN-PPM UGM Gemerlap Pinang 2026 menggelar Gelar Budaya Pulau Penyengat bertema “Penyengat Gemilang, Bingkai Budaya Melayu” pada 1–2 Agustus 2026 di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kegiatan ini mengangkat kekayaan sejarah dan budaya Melayu melalui konsep wisata interaktif sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi setempat.
YOGYAKARTA — Menerima uang ganti rugi pembebasan lahan dalam jumlah fantastis ternyata tak menjamin kehidupan warga terdampak proyek jalan tol akan otomatis sejahtera. Keberhasilan masyarakat dalam beradaptasi dan menjaga stabilitas ekonomi pasca-pembebasan lahan justru sangat ditentukan oleh modal manusia (human capital) serta kapabilitas pengelolaan keuangan mereka.
Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo senilai Rp27–28 triliun sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadirkan dinamika baru bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di balik janji percepatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Joglosemar, proses pembebasan lahan membawa transformasi sosial-ekonomi yang kompleks bagi warga lokal. Riset terhadap rumah tangga penerima ganti rugi di Kapanewon Kalasan, Depok, dan Prambanan mengungkap fenomena krusial: pembebasan lahan bukan sekadar urusan administrasi ganti rugi, melainkan momentum krusial yang berkaitan erat dengan ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs).Â
Pendahuluan
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi salah satu agenda penting dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Melalui Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri atas 169 target untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDGs mencakup berbagai dimensi pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi, hingga tata kelola institusi. Dalam konteks sektor publik, SDGs memiliki arti strategis karena pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik, pengelola sumber daya, pembuat kebijakan, serta penggerak pembangunan. Oleh karena itu, pencapaian SDGs sangat bergantung pada kemampuan organisasi sektor publik dalam menerjemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, program, anggaran, pelayanan, dan sistem pengelolaan organisasi.
JAYAPURA – Bulan Rimadhina Seva Kartika, mahasiswa Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti (MPP), Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB), Sekolah Vokasi (SV), Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 2023, melaksanakan KKN-PPM UGM Periode II Tahun 2026 sebagai bagian dari Tim Jejak Jayapura 2026 di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Berlangsung pada 20 Juni–8 Agustus 2026, kegiatan ini mengusung pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dengan fokus pada penguatan pendidikan, perekonomian, dan pariwisata berbasis potensi lokal. Pendekatan tersebut sejalan dengan tema besar Tim Jejak Jayapura, yaitu menghidupkan potensi Papua dari kampung melalui pengembangan eco-agro tourism, pemberdayaan masyarakat, literasi digital, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
Mahasiswa KKN-PPM UGM Perkuat UMKM dan Potensi Lokal melalui Sertifikasi Halal dan Festival Darubira
Bulukumba — Potensi ekonomi dan pariwisata Desa Darubiah dan Desa Bira menjadi fokus pengabdian Oktavio Rizki, mahasiswa Program Studi D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM), melalui program KKN-PPM UGM di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bersama tim, Oktavio menjalankan berbagai program yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga mitra, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas sekaligus membuka ruang bagi potensi lokal agar dapat berkembang dan dikenal lebih luas.
