Moslem Family Preneur memberikan panduan membangun keluarga mandiri dan menyiapkan generasi islami. Kemandirian ditopang oleh entrepreneurship berbasis keluarga, sedangkan Islam menjadi pijakan dalam membangun keluarga dan mendidik anak. Selain memberikan konsepsi bagaimana menyeimbangkan aspek kemandirian dan pendidikan, pembahasan diberikan berdasarkan pengalaman dan rubrik tanya jawab yang diasuh penulis sehingga dekat dengan permasalahan keseharian keluarga.
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA KOPERASI MERAH PUTIH KALURAHAN KALIAGUNG KAPANEWON SENTOLO KULON PROGO
Â
Kulon Progo, 31 Juli 2025 dosen dan mahasiswa D4 Akuntansi Sektor Publik Sekolah Vokasi UGM menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan tata kelola Koperasi Merah Putih. Pelatihan dan pendampingan ini dilaksanakan dalam rangkaian Program Pengabdian kepada Masyarakat 2025 dari Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan masyarakat di Kalurahan Kaliagung Sentolo Kulon Progo. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu masyarakat di Kalurahan Kaliagung menghadapi masalah dalam mengimplementasikan tata kelola koperasi yang baik, akuntabel, dan efektif pada Koperasi Merah Putih. Pelatihan dilakukan dengan memberikan pendampingan dan pelatihan teknis kepada pengurus maupun anggota Koperasi Merah Putih di Kalurahan Kaliagung bagaimana cara mengelola koperasi yang baik untuk mewujudkan koperasi menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan dapat memberikan kontribusi nyata pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Kaliagung.
Koperasi Desa Merah Putih didirikan sebagai badan usaha yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama-sama melalui pemberdayaan potensi lokal dan pengelolaan berkelanjutan. Kehadirannya didasarkan pada kebijakan pemerintah terkait upaya peningkatan ketahanan pangan dan pusat penggerak ekonomi desa.
✨ KADEGAMAFEST 2025 – CEO TALK: Kiat Menjadi Pemimpin Unggul ✨
Bergabunglah dalam sesi inspiratif bersama para CEO ternama dan temukan wawasan kepemimpinan terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia profesional!
Program Studi Akuntansi Sektor Publik berkomitmen untuk berperan aktif dalam membantu percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu bentuk kegiatan tersebut yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan yang sangat krusial untuk tujuan mewujudkan tata Kelola keuangan dan aset yang transparan, akuntabel, serta berkeadilan, maka dari itu penyelenggaraan Pelatihan Implementasi Praktis Penilaian NJOP PBB P2: Proses dan Simulasi Penilaian dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dra. Ike Yuli Andjani beserta  tim Pengabdian Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti SV UGM bekerja sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan teknis aparatur daerah dalam proses penilaian asset serta pengelolaan pajak daerah yang professional dan sesuai dengan standar penilaian yang ada.
Wonosari, 11 September 2025 – Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada melalui Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti (MPP), Departemen Ekonomika dan Bisnis, berkolaborasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pelatihan teknis bertajuk “Implementasi Praktis Penilaian NJOP PBB-P2: Proses dan Simulasi Penilaian”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menilai dan mengelola aset daerah secara profesional, transparan, dan berbasis data aktual guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Belatian Detiara (Manajemen dan Penilaian Properti 2023) dan Melani Fatikan (Manajemen dan Penilaian Properti 2023) berhasil meraih juara kedua dalam Business Plan Competition 2025 dalam rangkaian acara Islamic Business Management Fair (IBMF) 9.0 yang diselenggarakan oleh FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta.
This research on the drivers of Islamic banking adoption in Indonesia makes a direct contribution to achieving Sustainable Development Goal (SDG) 8: Decent Work and Economic Growth. A key target of SDG 8 is to promote universal access to banking and financial services for all. The study’s findings reveal that convenience and positive attitudes—not just religious compliance—are the primary drivers of adoption. This provides a critical roadmap for Islamic banks to design more accessible, user-friendly, and competitive digital and branch services. By prioritizing operational excellence and customer experience, Islamic banks can attract a broader customer base, including the unbanked and underbanked populations, thereby accelerating financial inclusion and integrating more people into the formal economy.
Konsep otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi guna memenuhi kebutuhan daerah. Keluasaan wewenang yang diberikan pada daerah diharapkan mampu memperkuat kemandirian daerah yang tercermin dengan upaya daerah untuk memenuhi kebutuhannya melalui sumber daya yang berasal dari daerahnya sendiri. Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi cenderung berupaya memenuhi kebutuhan daerah secara aktif, kreatif, inovatif, adaptif dengan tuntutan lingkungan. Pemenuhan kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan dari daerah sendiri disebut pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang diperoleh dari laba penyertaan modal daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan melalui perannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa yang berkualitas, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
