Mengapa DIY Istimewa?

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang “istimewa”. Mengapa? Pertama, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang telah memiliki pemerintahan sebelum negara Republik Indonesia (RI) diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta 17 Agustus 1945. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948 mengenai Pemerintahan Daerah, Kota Yogyakarta sudah berdiri sejak tahun 1755 bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di Hutan Beringin. Pendirian Kota Yogyakarta bermula dari adanya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1855, yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel (Kompas.com, 2023). read more

Oleh: Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.

Guru Besar Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi UGM; peringkat kedua dalam Top 100 Scientists Indonesia 2026

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi paradoks yang mengusik (Kuncoro, 2012; 2023). DIY dikenal sebagai pusat pendidikan dengan kualitas manusia dan kebahagiaan yang tinggi, tetapi tingkat kemiskinan dan ketimpangannya masih melampaui rata-rata nasional. Di tengah persoalan itu, “desil” kini ikut menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial dan bahkan diwacanakan menjadi dasar pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi. read more

Pasar modal Indonesia tengah menghadapi tekanan besar menyusul rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) untuk menurunkan status Indonesia dari emerging market menjadi standalone market paling lambat Juni 2027. Wacana tersebut memicu kekhawatiran investor dan mendorong aksi jual saham secara masif. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi, penegakan hukum, dan kredibilitas tata kelola pasar modal Indonesia. read more

Yogyakarta – Sekolah Vokasi UGM bekerja sama dengan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) dalam penelitian tentang kesiapan profesi akuntan manajemen menghadapi standar pelaporan keberlanjutan nasional. Kolaborasi ini melibatkan praktisi pelaporan keberlanjutan dalam diskusi kelompok terarah. Hasil diskusi itu dituangkan dalam skema sertifikasi praktisi ESG dan pelaporan keberlanjutan. read more

Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo senilai Rp27–28 triliun sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadirkan dinamika baru bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di balik janji percepatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Joglosemar, proses pembebasan lahan membawa transformasi sosial-ekonomi yang kompleks bagi warga lokal. Riset terhadap rumah tangga penerima ganti rugi di Kapanewon Kalasan, Depok, dan Prambanan mengungkap fenomena krusial: pembebasan lahan bukan sekadar urusan administrasi ganti rugi, melainkan momentum krusial yang berkaitan erat dengan ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs).  read more

Pendahuluan

Organisasi sektor publik menggunakan sumber daya yang besar untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan tidak hanya berkaitan dengan pembelian barang atau jasa dengan harga tertentu, tetapi juga berhubungan dengan kualitas, efisiensi anggaran, keberlanjutan lingkungan, kondisi sosial, dan tata kelola. Dalam perkembangan pengelolaan sektor publik, keputusan pengadaan mulai diarahkan untuk mempertimbangkan aspek sustainability. Pemerintah tidak hanya memilih barang atau jasa berdasarkan harga paling rendah, tetapi juga dapat mempertimbangkan kualitas, umur manfaat, penggunaan energi, dampak lingkungan, kondisi tenaga kerja, serta keberlanjutan pemasok. Pendekatan tersebut dikenal sebagai sustainable public procurement. read more

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi salah satu agenda penting dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Melalui Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri atas 169 target untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDGs mencakup berbagai dimensi pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi, hingga tata kelola institusi. Dalam konteks sektor publik, SDGs memiliki arti strategis karena pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik, pengelola sumber daya, pembuat kebijakan, serta penggerak pembangunan. Oleh karena itu, pencapaian SDGs sangat bergantung pada kemampuan organisasi sektor publik dalam menerjemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, program, anggaran, pelayanan, dan sistem pengelolaan organisasi. read more

Pergantian Menteri Keuangan pada September 2026 menempatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi sorotan. Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya memimpin Kementerian Keuangan digantikan oleh Suahasil Nazara. Serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026. read more

YOGYAKARTA – Dalam upaya mengoptimalkan tata kelola kekayaan negara dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasional, Program Studi Manajemen Penilaian Properti (MPP) Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima kunjungan kerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI pada Jumat. Pertemuan strategis yang dilangsungkan di Gedung Suhardi Sigit ini membahas inisiasi kerjasama mutual benefit di bidang pendidikan, penelitian, dan penyediaan sumber daya manusia (SDM) ahli. read more

Oleh: Ike Yuli Andjani, Ega Bashiela Hartono, Yudhistia Hendra Permana, Rosario Guntur Harimawan, Elina Haning Jatining Palmirma, Wiky Nurciana

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari kualitas penilaian agunan. Berangkat dari kebutuhan tersebut, pada 20 Agustus 2026, Program Studi D4 Manajemen dan Penilaian Properti, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (FKIJK DIY) menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan satu hari yang berfokus pada peningkatan kompetensi pegawai bank dalam melaksanakan penilaian agunan untuk kebutuhan penjaminan utang. read more