Pembangunan Jalan Tol SoloâYogyakartaâYIA Kulon Progo senilai Rp27â28 triliun sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadirkan dinamika baru bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di balik janji percepatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Joglosemar, proses pembebasan lahan membawa transformasi sosial-ekonomi yang kompleks bagi warga lokal. Riset terhadap rumah tangga penerima ganti rugi di Kapanewon Kalasan, Depok, dan Prambanan mengungkap fenomena krusial: pembebasan lahan bukan sekadar urusan administrasi ganti rugi, melainkan momentum krusial yang berkaitan erat dengan ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs).Â
SDG 16: Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
Pendahuluan
Organisasi sektor publik menggunakan sumber daya yang besar untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan tidak hanya berkaitan dengan pembelian barang atau jasa dengan harga tertentu, tetapi juga berhubungan dengan kualitas, efisiensi anggaran, keberlanjutan lingkungan, kondisi sosial, dan tata kelola. Dalam perkembangan pengelolaan sektor publik, keputusan pengadaan mulai diarahkan untuk mempertimbangkan aspek sustainability. Pemerintah tidak hanya memilih barang atau jasa berdasarkan harga paling rendah, tetapi juga dapat mempertimbangkan kualitas, umur manfaat, penggunaan energi, dampak lingkungan, kondisi tenaga kerja, serta keberlanjutan pemasok. Pendekatan tersebut dikenal sebagai sustainable public procurement.
Pendahuluan
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi salah satu agenda penting dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Melalui Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri atas 169 target untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDGs mencakup berbagai dimensi pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi, hingga tata kelola institusi. Dalam konteks sektor publik, SDGs memiliki arti strategis karena pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik, pengelola sumber daya, pembuat kebijakan, serta penggerak pembangunan. Oleh karena itu, pencapaian SDGs sangat bergantung pada kemampuan organisasi sektor publik dalam menerjemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, program, anggaran, pelayanan, dan sistem pengelolaan organisasi.
Pergantian Menteri Keuangan pada September 2026 menempatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi sorotan. Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya memimpin Kementerian Keuangan digantikan oleh Suahasil Nazara. Serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.
YOGYAKARTA â Dalam upaya mengoptimalkan tata kelola kekayaan negara dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasional, Program Studi Manajemen Penilaian Properti (MPP) Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima kunjungan kerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI pada Jumat. Pertemuan strategis yang dilangsungkan di Gedung Suhardi Sigit ini membahas inisiasi kerjasama mutual benefit di bidang pendidikan, penelitian, dan penyediaan sumber daya manusia (SDM) ahli.
Oleh: Ike Yuli Andjani, Ega Bashiela Hartono, Yudhistia Hendra Permana, Rosario Guntur Harimawan, Elina Haning Jatining Palmirma, Wiky Nurciana
Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari kualitas penilaian agunan. Berangkat dari kebutuhan tersebut, pada 20 Agustus 2026, Program Studi D4 Manajemen dan Penilaian Properti, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (FKIJK DIY) menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan satu hari yang berfokus pada peningkatan kompetensi pegawai bank dalam melaksanakan penilaian agunan untuk kebutuhan penjaminan utang.
Dalam upaya memperkuat kontribusi perguruan tinggi terhadap pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama akademik di bidang akuntansi sektor publik, Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) Kompartemen Akuntan Pendidik â Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional, Seminar Internasional, Call for Paper, International Community Service, dan Temu Dosen Akuntansi Publik Tahun 2026.
AlhamdulillÄh, 16 Juli 2026 tim kami meraih Best Paper Award pada International Conference on Sustainable Economics Management & Accounting (ICSEMA) di Lombok. Artikel yang telah kami revisi juga sudah kami submit ke jurnal Q1, International Journal of Public Administration, dan saat ini sedang dalam proses peer review. Semoga Allah memberikan hasil terbaik dan menjadikannya ilmu yang bermanfaat.
Yogyakarta, 18 Mei 2026 â Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) melaksanakan seremoni penandatanganan Perjanjian Kerja Sama tentang Swakelola Tipe II Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha bersama Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap pada Senin, 18 Mei 2026 di Ruang 104 DEB SV UGM. Seremoni penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap, Basuki Priyo Nugroho, S.Sos., M.Si., bersama Dekan Sekolah Vokasi UGM, Prof. Dr.-Ing. Ir. Agus Maryono, IPM., ASEAN Eng.

Yogyakarta â Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (DEB SV UGM) menyelenggarakan Kuliah Umum bertajuk âPengawasan dan Pengendalian Bahan Bakar Minyak di Indonesia untuk Mewujudkan Keadilan Pembangunan Nasionalâ pada Rabu, 13 Mei 2026 pukul 09.00â13.00 WIB di Ruang 104 DEB SV UGM.




