Program pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dinilai menjadi salah satu pilar strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), serta pengurangan ketimpangan (SDG 10). Semangat tersebut menjadi dasar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) melalui program “Pemberdayaan UKM untuk Peningkatan Perekonomian Desa Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo”.
SDG 2 Mengakhiri Kelaparan
PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TATA KELOLA KOPERASI MERAH PUTIH KALURAHAN KALIAGUNG KAPANEWON SENTOLO KULON PROGO

Kulon Progo, 31 Juli 2025 dosen dan mahasiswa D4 Akuntansi Sektor Publik Sekolah Vokasi UGM menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan tata kelola Koperasi Merah Putih. Pelatihan dan pendampingan ini dilaksanakan dalam rangkaian Program Pengabdian kepada Masyarakat 2025 dari Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan masyarakat di Kalurahan Kaliagung Sentolo Kulon Progo. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu masyarakat di Kalurahan Kaliagung menghadapi masalah dalam mengimplementasikan tata kelola koperasi yang baik, akuntabel, dan efektif pada Koperasi Merah Putih. Pelatihan dilakukan dengan memberikan pendampingan dan pelatihan teknis kepada pengurus maupun anggota Koperasi Merah Putih di Kalurahan Kaliagung bagaimana cara mengelola koperasi yang baik untuk mewujudkan koperasi menjadi lembaga ekonomi yang mandiri dan dapat memberikan kontribusi nyata pada peningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan Kaliagung.
Koperasi Desa Merah Putih didirikan sebagai badan usaha yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara bersama-sama melalui pemberdayaan potensi lokal dan pengelolaan berkelanjutan. Kehadirannya didasarkan pada kebijakan pemerintah terkait upaya peningkatan ketahanan pangan dan pusat penggerak ekonomi desa.
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) terus berupaya meminimalisir kebocoran ekonomi yang dapat terjadi dalam proses peningkatan retribusi daerah. Sebagai salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah harus dikelola dengan efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui penyederhanaan jenis retribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai pembayar retribusi. Perubahan dalam struktur retribusi, terutama pada retribusi jasa umum dan perizinan, sangat penting untuk mengoptimalkan proses pemungutan dan meminimalisir potensi kebocoran. Penyederhanaan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan retribusi, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan mengurangi kemungkinan kebocoran. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pembayar retribusi dengan mempermudah proses administrasi retribusi.

Ketahanan pangan menjadi prioritas utama dalam upaya mewujudkan kemandirian dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar di sektor pertanian, namun masih menghadapi sejumlah tantangan seperti alih fungsi lahan, kerusakan infrastruktur, keterbatasan sarana produksi, serangan hama, perubahan iklim, serta rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian (Kementan, 2021).
(Kota pesisir Labuan Bajo – 30 s.d 31 Juli 2025) kembali menjadi tuan rumah sebuah forum akademik internasional, International Conference on Sustainable Economics, Management, and Accounting (ICSEMA) 2025. Konferensi ini mengangkat tema “Circular Economy and SMEs: Strengthening Rural Sustainability through Innovation and Collaboration”, sebuah topik yang sangat relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan negara berkembang lainnya.
Kegiatan yang berlangsung sehari penuh ini diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana (Undana). Konferensi menghadirkan para akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara seperti Jepang, Inggris, Malaysia, dan Indonesia, yang memiliki kepedulian dan fokus terhadap penguatan ekonomi lokal melalui inovasi berkelanjutan.
Introduction:
Adopting Islamic banking services in Indonesia is driven by factors such as Sharia compliance and convenience. This research explores how these two factors influence consumer decisions to adopt Islamic banking over conventional banking options. Understanding the underlying motivations for Islamic banking adoption can have significant implications for policy-making and financial inclusion, which aligns with several Sustainable Development Goals (SDGs), particularly those related to poverty alleviation, economic growth, and job creation.
Yogyakarta (24/10/2024) Pembangunan infrastruktur yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia turut menimbulkan efek domino bagi sektor lingkungan dan pertanian. Pembangunan besar-besaran ini mengakibatkan adanya alih fungsi lahan. Salah satu alih fungsi yang terasa signifikan adalah perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman.
Indonesia terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan. Kedaulatan pangan, yang didefinisikan sebagai hak suatu negara untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan menjamin hak rakyat atas pangan, menjadi fokus penting. Konsep ini relevan bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan ketahanan pangan di berbagai wilayah.
Ilustrasi: djpb.kemenkeu.go.id
(SDG 17, SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, SDG 10)
SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di dunia ini. Salah satu tujuan yang dirumuskan dalam SDGs yaitu Goal 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Tujuan ini antara lain mengupayakan untuk membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Salah satu indikator yang ditetapkan untuk dapat mencatai tujuan tersebut adalah persentase instansi pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).






