Semarang, 15 Juli 2025 — Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) kembali menunjukkan kiprahnya dalam pengembangan keilmuan di bidang pengelolaan aset daerah melalui partisipasi aktif pada The 20th Indonesian Regional Science Association (IRSA) Conference yang diselenggarakan di Patra Semarang Hotel & Convention.
Intisari dari Artikel https://infobanknews.com/jobless-growth/ oleh Prof Mudrajad, Ph.D.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87% (yoy) dan mengalami kontraksi -0,98% secara kuartalan, menunjukkan gejala perlambatan yang patut diwaspadai. Meski Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, target pertumbuhan 8% tampaknya sulit dicapai tanpa perubahan mendasar dalam arah kebijakan ekonomi.
Yogyakarta, 28 Juli 2025 — Bulan Rimadhina Seva Kartika, mahasiswi dari Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti, Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi UGM Angkatan 2023, berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam Global Summer Week (GSW) 2025. Program unggulan tahunan yang diselenggarakan oleh FEB UGM ini berlangsung selama 12 hari dari 14 hingga 25 Juli 2025, dan Bulan Rimadhina Seva Kartika diakui atas kontribusi luar biasanya dengan menerima penghargaan Committee’s Choice pada malam awarding program.
(Kota pesisir Labuan Bajo – 30 s.d 31 Juli 2025) kembali menjadi tuan rumah sebuah forum akademik internasional, International Conference on Sustainable Economics, Management, and Accounting (ICSEMA) 2025. Konferensi ini mengangkat tema “Circular Economy and SMEs: Strengthening Rural Sustainability through Innovation and Collaboration”, sebuah topik yang sangat relevan dengan tantangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan negara berkembang lainnya.
Kegiatan yang berlangsung sehari penuh ini diselenggarakan oleh Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana (Undana). Konferensi menghadirkan para akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara seperti Jepang, Inggris, Malaysia, dan Indonesia, yang memiliki kepedulian dan fokus terhadap penguatan ekonomi lokal melalui inovasi berkelanjutan.
Prof.Mudrajad Kuncoro , salah satu Dosen dan Guru Besar di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM memberikan kontribusinya kembali dengan membuat artikel yang berjudul “BI-Rate dan Strategi Pro-Poor Growth” di laman website Info Bank https://infobanknews.com/bi-rate-dan-strategi-pro-poor-growth/
Indonesia, sebagai bagian integral dari komunitas global, telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pada tahun 2015, dengan target ambisius untuk dicapai pada tahun 2030. Pencapaian tujuan-tujuan universal ini tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan menuntut peran krusial dari pemerintah daerah sebagai garda terdepan implementasi. Pemerintah daerah, dengan kedekatannya pada masyarakat dan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, memiliki kapasitas unik untuk menerjemahkan target global menjadi aksi nyata yang relevan.
Kebijakan Single Present Policy (SPP), memerintahkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS (Bank Perkreditas Rakyat Syariah) yang berada dalam satu kepemilikan/pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah/kepulauan untuk melakukan penggabungan/peleburan. OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk (a) melakukan dan menerima penggabungan/peleburan (b) BPR/BPRS menerima pengambilalihan oleh pihak lain bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum (pasal 128). OJK dapat memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan penggabungan/peleburan dengan BPR/BPRS lain dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain BPR/BPRS yang (a) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau (b) ditetapkan sebagai BPR/BPRS dalam penyehatan. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih BPR/BPRS atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menggabungkan diri dengan BPR/BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR/BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Seiring berkembangnya society 5,0 dan derasnya arus informasi serta penggunaan teknologi, durasi penggunaan media sosial oleh masyarakat semakin panjang. Berdasarkan kajian meltwater, saat ini terdapat 8,08 miliar penduduk di dunia, sebaran handphone telah mencapai 5,61 miliar, individu yang mengakses internet mencapai 5,35 miliar, dan identitas pengguna media sosial mencapai 5,04 miliar sebagaimana tampak pada gambar 1.
Defisit Keuangan Negara
Rezim defisit fiskal merupakan suatu paradigma pengelolaan keuangan negara yang berorientasi defisit, terutama mindset pada tahapan penetapan anggaran. Defisit fiskal yang dijalani oleh suatu negara tidak hanya suatu fenomena teknis akuntansi bahwa pengeluaran (belanja) lebih besar dari penerimaan (pendapatan). Akan tetapi merupakan pilihan bagaimana paradigma keuangan negara dikelola. Rezim defisit fiskal dipilih karena negara berkeinginan untuk menjalankan perekonomian secara progresif. Kondisi ini juga dikenal dengan kebijakan fiskal ekspansif yaitu suatu kondisi negara mengakselarasi pembangunan dan mendorong perekonomian agar tetap tumbuh. Konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah defisit anggaran sehingga perlu dilakukan pembiayaan melalui utang yang berorientasi untuk belanja produktif
Introduction:
Adopting Islamic banking services in Indonesia is driven by factors such as Sharia compliance and convenience. This research explores how these two factors influence consumer decisions to adopt Islamic banking over conventional banking options. Understanding the underlying motivations for Islamic banking adoption can have significant implications for policy-making and financial inclusion, which aligns with several Sustainable Development Goals (SDGs), particularly those related to poverty alleviation, economic growth, and job creation.
