Indonesia, sebagai bagian integral dari komunitas global, telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pada tahun 2015, dengan target ambisius untuk dicapai pada tahun 2030. Pencapaian tujuan-tujuan universal ini tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan menuntut peran krusial dari pemerintah daerah sebagai garda terdepan implementasi. Pemerintah daerah, dengan kedekatannya pada masyarakat dan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, memiliki kapasitas unik untuk menerjemahkan target global menjadi aksi nyata yang relevan. read more

Kebijakan Single Present Policy (SPP), memerintahkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS (Bank Perkreditas Rakyat Syariah) yang berada dalam satu kepemilikan/pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah/kepulauan untuk melakukan penggabungan/peleburan. OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk (a) melakukan dan menerima penggabungan/peleburan (b) BPR/BPRS menerima pengambilalihan oleh pihak lain bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum (pasal 128). OJK dapat memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan penggabungan/peleburan dengan BPR/BPRS lain dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain BPR/BPRS yang (a) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau (b) ditetapkan sebagai BPR/BPRS dalam penyehatan. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih BPR/BPRS atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menggabungkan diri dengan BPR/BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR/BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. read more

Seiring berkembangnya society 5,0 dan derasnya arus informasi serta penggunaan teknologi, durasi penggunaan media sosial oleh masyarakat semakin panjang. Berdasarkan kajian meltwater, saat ini terdapat 8,08 miliar penduduk di dunia, sebaran handphone telah mencapai 5,61 miliar, individu yang mengakses internet mencapai 5,35 miliar, dan identitas pengguna media sosial mencapai 5,04 miliar sebagaimana tampak pada gambar 1. read more

Defisit Keuangan Negara

Rezim defisit fiskal merupakan suatu paradigma pengelolaan keuangan negara yang berorientasi defisit, terutama mindset pada tahapan penetapan anggaran. Defisit fiskal yang dijalani oleh suatu negara tidak hanya suatu fenomena teknis akuntansi bahwa pengeluaran (belanja) lebih besar dari penerimaan (pendapatan). Akan tetapi merupakan pilihan bagaimana paradigma keuangan negara dikelola. Rezim defisit fiskal dipilih karena negara berkeinginan untuk menjalankan perekonomian secara progresif. Kondisi ini juga dikenal dengan kebijakan fiskal ekspansif yaitu suatu kondisi negara mengakselarasi pembangunan dan mendorong perekonomian agar tetap tumbuh. Konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah defisit anggaran sehingga perlu dilakukan pembiayaan melalui utang yang berorientasi untuk belanja produktif read more

Introduction:

Adopting Islamic banking services in Indonesia is driven by factors such as Sharia compliance and convenience. This research explores how these two factors influence consumer decisions to adopt Islamic banking over conventional banking options. Understanding the underlying motivations for Islamic banking adoption can have significant implications for policy-making and financial inclusion, which aligns with several Sustainable Development Goals (SDGs), particularly those related to poverty alleviation, economic growth, and job creation. read more

Dalam sebuah acara penting bagi komunitas akademik, perwakilan tim peneliti dari Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Amesta Ramadhani, turut berpartisipasi dalam IRSA Conference 2025 yang diselenggarakan di Semarang pada 14–15 Juli 2025. Konferensi tahunan ini mengangkat tema “Localizing Smart Economy and Infrastructure for Inclusive Growth and Sustainability”, yang menyoroti pentingnya inovasi ekonomi dan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. read more

Financial technology atau sering disebut dengan istilah Fintech telah mengubah lanskap layanan keuangan global setidaknya selama satu dekade terakhir. Inovasi keuangan seperti pembayaran digital, e-wallet, peer‑to‑peer lending, ataupun crowdfunding kini dapat diakses dengan hanya melalui ponsel. Kemudahan akses ini membuka peluang inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal sebelumnya. Kemudahan ini, ditopang penetrasi internet dan biaya transaksi yang makin rendah, menegaskan posisi Fintech sebagai katalis dari pertumbuhan ekonomi inklusif. read more

Oleh : Anisa Nurpita, Bagasakara, Fatima Putri Prativi, Miftah Pandu Saputra dan Wieyza Ananda LuqmanYogyakarta, 15 Juli 2025 — Sebagai salah satu ikon budaya sekaligus pusat ekonomi rakyat, Pasar Beringharjo tidak hanya menjadi tempat transaksi, namun juga representasi penting dari keberlanjutan kota. Studi terbaru menyoroti kinerja pengelolaan bangunan dan fasilitas di Pasar Beringharjo, yang mencerminkan tantangan serta potensi besar dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya tujuan ke-11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. read more

 Yogyakarta, 18 Juni 2025 — Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada (DEB SV UGM) mengadakan audiensi dan diskusi benchmarking dengan Global Relations and Mobility (GREAT) Office, Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM (FEB UGM). Kegiatan yang berlangsung di Gedung FEB UGM ini merupakan bagian dari inisiatif DEB SV untuk memperkuat strategi internasionalisasi dan menyusun langkah awal pengembangan program internasional secara mandiri, khususnya melalui penyelenggaraan summer course. read more

Yogyakarta – Fenomena pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat digital saat ini. Banyak individu tergiur dengan kemudahan dan kecepatan proses pencairan dana, tanpa memahami risiko yang menyertainya. Di balik kemasan yang tampak menarik, pinjol ilegal seringkali memanfaatkan celah kurangnya literasi keuangan dan lemahnya kontrol data pribadi. read more