Penulis: Rizky Wulandari

Permasalahan sampah saat ini menjadi permasalahan yang ada di berbagai daerah di Yogyakarta. Kota Yogyakarta bahkan sedang mengkaji kebijakan sampah berbayar untuk mengatasi permasalahan sampah yang tidak kunjung usai sejak 1 tahun belakangan. Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan program reuse, reduce, recycle (3R) yaitu program penanganan sampah melalui pemilahan, pemanfaatan dan daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat untuk mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir. Pemilahan sampah organik dan non organik merupakan langkah awal yang dilakukan dalam implementasi 3R. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, yakni mencapai 60% dari total sampah (bank sampah bersinar, 2024). read more

  Sebagai langkah untuk mencapai target SDGs nomor 11 terkait kota dan permukiman berkelanjutan, berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan terus dilakukan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang lokasi strategis menjadi salah satu aspek penting ketika merencanakan perumahan yang layak dan terjangkau. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi peran lokasi dalam penentuan harga dan penilaian properti. Salah satu penelitian oleh Bagaskara, S.E., M.Ec.Dev., berjudul “Bagaimana Menentukan dan Mengukur Lokasi dalam Penilaian Perumahan dan Model Harga Hedonik? Tinjauan Sistematis Lokasi Perumahan” mengungkapkan bahwa lokasi dapat diukur melalui dua aspek utama, yaitu spasial dan keadaan, yang masing-masing memiliki pengaruh besar terhadap nilai perumahan. read more

 Yogyakarta (24/10/2024) Pembangunan infrastruktur yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia turut menimbulkan efek domino bagi sektor lingkungan dan pertanian. Pembangunan besar-besaran ini mengakibatkan adanya alih fungsi lahan. Salah satu alih fungsi yang terasa signifikan adalah perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman. read more

    Gambar ini mencerminkan keseimbangan antara tantangan perumahan perkotaan modern dan solusi praktis yang ditawarkan oleh pembiayaan yang sesuai dengan Syariah.

  Pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal melalui bank syariah semakin diminati oleh masyarakat dan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk pemilikan rumah tinggal. Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK tahun 2021 menunjukkan bahwa kenaikan pembiayaan untuk kepemilikan rumah tinggal melalui bank syariah telah melampaui pertumbuhan di bank konvensional. Data menunjukkan pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal mencapai Rp39,51 triliun per Januari 2021. Pembiayaan tersebut tumbuh 13,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, atau tumbuh 0,55 persen dibandingkan dengan posisi Desember 2020. Sementara kredit untuk pemilikan rumah tinggal oleh bank konvensional tumbuh 3,28 persen secara yoy pada Januari 2021, tetapi minus 0,11 persen dibandingkan dengan posisi Desember 2020. Namun demikian, pembiayaan untuk rumah berbasis syariah ini masih berada di bawah pembiayaan untuk keperluan rumah tangga lainnya yang tumbuh sebesar 19, 82% lebih tinggi dibanding 10,86% untuk rumah tinggal dan 16,22% untuk flat atau apartemen. read more

Gambaran Pemandangan kota dengan perumahan ramah lingkungan, inklusivitas masyarakat, dan elemen arsitektur Islam

Dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No.11 yaitu Kota dan Komunitas Berkelanjutan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satu targetnya adalah memastikan akses bagi semua orang terhadap perumahan dan layanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau, serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh pada tahun 2030. Indonesia telah membuat kemajuan dalam mencapai SDG’s No. 11 dengan mengambil langkah-langkah signifikan untuk menjadikan kota lebih inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan permukiman informal, dan peningkatan akses ke perumahan yang terjangkau. Salah satu cara untuk mencapai target peningkatan akses ke perumahan yang terjangkau adalah dengan menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau, seperti kredit atau pembiayaan rumah melalui skema konvensional maupun syariah, yang membantu individu mengakses perumahan tanpa membebani keuangan mereka. read more

  Pada 28-30 Agustus 2024, civitas akademika Program Studi Sarjana Terapan Manajemen dan Penilaian Properti (MPP) UGM berpartisipasi dalam The 6th Asian Conference on Business and Economic Studies (ACBES) yang berlangsung di Universitas Udayana, Bali. The 6th Asian Conference on Business and Economic Studies (ACBES) diselenggarakan oleh University of Economics Ho Chi Minh City, Universitas Padjadjaran, dan Universitas Udayana. Konferensi internasional tersebut merupakan salah satu forum penting di tingkat internasional yang mengumpulkan ratusan akademisi dan praktisi untuk membahas isu terkini dalam bisnis dan ekonomi, dengan tujuan memperkuat kolaborasi internasional dalam penelitian. read more

Ilustrasi AI : Gambaran Lanskap Perkotaan Migrasi dan Aglomerasi,
Menggambarkan pertumbuhan kota yang dinamis dengan campuran 
elemen pedesaan dan perkotaan, konstruksi, dan pengaruh pariwisata

  Migrasi dan aglomerasi perkotaan merupakan dua fenomena yang saling terkait erat dan berperan dalam membentuk lanskap perkotaan. Perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, dari desa ke kota, dari daerah pinggir ke daerah pusat, telah membentuk lanskap urban yang dinamis. Fenomena perpindahan penduduk ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti lapangan pekerjaan, akes pendidikan, kesehatan dan lainnya. Fenomena ini pun mendorong terjadinya aglomerasi perkotaan yang mampu merubah wajah suatu wilayah.

  Aglomerasi perkotaan seringkali dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi seperti yang terjadi di kota-kota besar di Indonesi misal seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung, tumbuh dan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan industri. Konsentrasi berbagai macam industri, bisnis, dan jasa di satu tempat menciptakan snowball effect yang mempercepat perkembangan ekonomi. Salah Satu contoh lain adalah aglomerasi perkotaan yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dikenal dengan daerah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY). Sebagai salah satu kota dengan tujuan wisata, dinamika dari perkembangan KPY menarik untuk disimak lebih lanjut.

  Kota Yogyakarta sebagai pusat perkembangan dan aktivitas pariwisata, budaya dan pendidikan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Yogyakarta telah menarik minat migran menciptakan arus migrasi baik dari dalam maupun luar daerah. Pertumbuhan penduduk yang signifikan ini telah mendorong terjadinya aglomerasi perkotaan di KPY yang semakin intensif. Namun, pertumbuhan pesat KPY menimbulkan sejumlah tantangan berkaitan dengan sejumlah SDGs terutama no 11 mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Sumber : http://sdgs.ugm.ac.id read more

Penulis: Rizky Wulandari

Yogyakarta menghadapi tantangan serius terkait permasalahan sampah, yang terus meningkat seiring dengan jumlah sampah rumah tangga dan industri. Keterbatasan fasilitas pengolahan sampah menjadi salah satu penyebab utama isu ini. Untuk mengatasinya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, melalui Dinas Lingkungan Hidup, menggalakkan program Reduce, Reuse, Recycle (3R). Program ini bertujuan untuk menekan jumlah sampah melalui pemilahan dan pengolahan sejak dari rumah tangga. read more

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 11, yang berfokus pada menciptakan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, merupakan tantangan penting di era urbanisasi yang pesat. Berbagai upaya dilakukan untuk memastikan akses terhadap perumahan layak, aman, dan terjangkau. Penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas perumahan publik menjadi langkah utama dalam mewujudkan kota yang lebih baik. read more

Yogyakarta, 11 September 2024 – Pendaftaran CPNS 2024 resmi dibuka pada 20 Agustus 2024 dengan total kuota sebanyak 250.407 formasi yang tersebar di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Salah satu kabar baik datang untuk lulusan D-IV Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (PEK), di mana sejumlah instansi membuka kesempatan formasi bagi mereka. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membuka posisi Perencana Ahli Pertama, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk posisi Analis Kebijakan Ahli Pertama, serta Otorita Ibu Kota Nusantara dengan formasi yang sama. Pemerintah Kabupaten/Kota juga turut membuka berbagai posisi, termasuk Perencana Ahli Pertama dan Adyatama Kepariwisataan. read more