YOGYAKARTA — Perdebatan tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM) hampir selalu berkisar pada beban anggaran dan kebocoran penyaluran. Pertanyaan yang paling dekat dengan tujuan subsidi itu sendiri justru jarang diajukan: apakah BBM bersubsidi benar-benar memperbaiki kesejahteraan petani dan nelayan yang menjadi sasarannya?
Tim peneliti Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkaji pertanyaan itu dengan data bulanan 34 provinsi sepanjang Januari 2020–Desember 2025, total 2.414 observasi. Data konsumsi bensin dan solar bersubsidi berasal dari BPH Migas, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Nelayan (NTN), dan Indeks Harga Konsumen (IHK) berasal dari Badan Pusat Statistik. NTP dan NTN membandingkan harga yang diterima rumah tangga atas hasil panen atau tangkapannya dengan harga yang dibayar untuk produksi dan kebutuhan hidup, sehingga lazim dipakai sebagai ukuran daya beli petani dan nelayan.
Bukan Soal Harga, melainkan Jumlah
Harga BBM bersubsidi ditetapkan pemerintah, sehingga yang berubah dari bulan ke bulan dan antarprovinsi adalah volume yang tersalurkan. Dengan model panel ARDL nonlinier—model asimetris (NARDL) sebagai model utama—tim menemukan bahwa dalam jangka panjang NTP dan NTN bergerak bersama volume tersebut. Arah perubahannya—bertambah atau berkurang—menentukan seberapa besar kesejahteraan ikut bergerak.
Temuan paling mengejutkan datang dari nelayan: dalam model utama, kesejahteraan mereka bertumpu pada bensin, bukan solar. Pada bulan-bulan ketika penyaluran bensin bersubsidi tumbuh, kenaikan NTN yang menyertainya sekitar 1,5 kali besarnya penurunan NTN ketika penyaluran menyusut dengan besaran yang sama (0,059 berbanding 0,038). Solar hanya berperan kecil dan justru bertanda negatif bagi nelayan pada sisi ekspansi.
Petani menunjukkan pola sebaliknya. Kenaikan kumulatif 1% konsumsi solar bersubsidi berasosiasi dengan NTP 0,124% lebih tinggi, sedangkan penurunan yang setara berasosiasi dengan NTP 0,065% lebih rendah—sekitar dua banding satu. Bensin tidak berpengaruh signifikan bagi petani, sejalan dengan pertanian yang digerakkan pompa dan traktor bermesin diesel.
Kecepatan pulihnya pun berbeda. Setelah guncangan, separuh penyimpangan NTN dari keseimbangan jangka panjangnya terkoreksi dalam sekitar tiga bulan; koefisien penyesuaiannya negatif di seluruh 34 provinsi dan signifikan di 30 provinsi. Penyesuaian NTP jauh lebih lambat, sehingga gangguan pasokan solar di provinsi pertanian dapat terasa lintas musim.
Mengapa nelayan justru bertumpu pada bensin? Tim menduga solar bersubsidi belum sepenuhnya menjangkau komunitas nelayan, misalnya karena lokasi penyalur mengikuti batas administratif, bukan sebaran lokasi pendaratan ikan, sehingga nelayan beralih ke bensin yang lebih mudah diperoleh. Dugaan ini akan diuji pada riset lanjutan dengan mencocokkan titik penyalur dengan lokasi pendaratan ikan, membandingkan realisasi penyerapan solar dengan alokasi per kapal, dan menelusuri harga yang benar-benar dibayar nelayan. Tim juga mencatat bahwa temuan ini merupakan asosiasi jangka panjang yang masih perlu diperkuat; uji per provinsi, misalnya, baru mengonfirmasi hubungan jangka panjang di sebagian kecil provinsi.
Temuan ini membawa pesan langsung bagi kebijakan.
“Alokasi kuota sekaligus berfungsi sebagai penargetan: kuota bensin menjangkau mata pencaharian pesisir, sedangkan kuota solar menjangkau pertanian,” tulis tim dalam laporan penelitiannya.
Karena ekspansi kanal BBM yang relevan—bensin bagi nelayan, solar bagi petani—berasosiasi dengan kenaikan kesejahteraan yang lebih besar daripada penurunan akibat kontraksi yang setara, tim merekomendasikan agar pertumbuhan penyaluran dijaga ketika anggaran mengetat dan pengurangan kuota dilakukan secara bertahap.
Kontribusi Nyata bagi Agenda SDGs
Riset ini relevan dengan sejumlah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
SDG 1 (Tanpa Kemiskinan): NTP dan NTN mencerminkan daya beli rumah tangga petani dan nelayan perdesaan, kelompok sasaran kebijakan BBM bersubsidi. Memastikan BBM bersubsidi sampai kepada mereka berarti melindungi kelompok yang rentan jatuh miskin.
SDG 2 (Tanpa Kelaparan): Petani dan nelayan adalah penjaga ketahanan pangan. Riset ini relevan dengan target 2.3, yakni menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen pangan skala kecil, termasuk petani dan nelayan, antara lain melalui akses terhadap input produksi; BBM bersubsidi adalah salah satunya.
SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi): BBM adalah input produksi langsung bagi sektor primer. Dengan memetakan kanal BBM yang menjangkau mata pencaharian pesisir dan pertanian, riset ini membantu merancang penyaluran yang menjaga penghidupan layak di kedua sektor.
Penelitian ini didanai Hibah Riset dan Pembuatan Artikel Publikasi Sekolah Vokasi UGM 2026 dan dilaksanakan oleh Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D. (ketua), Fatima Putri Prativi, S.T., M.Ec.Dev., dan Helena Agathia Pujiharjati, S.Tr.E., bersama tiga mahasiswa Sekolah Vokasi UGM: Naufal Dzaky Zhafran Narayan, Fransiska Deiss Ayu Arsanti, dan Shafi Fajari Saputra. Hasilnya telah dituangkan dalam artikel yang tengah ditelaah jurnal internasional bereputasi dan direncanakan untuk didiseminasikan kepada BPH Migas.
Pada akhirnya, riset ini menggeser cara menilai subsidi BBM: dari berapa biayanya bagi negara menuju berapa banyak yang benar-benar sampai ke perahu nelayan dan mesin petani—dan apakah jumlah itu sedang bertambah atau berkurang.
[Red. Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D.]
