Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tidak hanya dikenal akan kekayaan warisan budayanya, tapi juga besarnya alokasi Dana Keistimewaan (Danais) yang mengalir dari pemerintah pusat hingga menembus angka 12 triliun dalam periode 2013 – 2025. Namun di balik megahnya revitalisasi kawasan cagar budaya dan jalur pedestrian Malioboro, Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada realitas “Paradoks Yogyakarta”. Lonjakan anggaran keistimewaan belum berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan perkotaan yang berada di kisaran 11,49% serta tingkat ketimpangan pendapatan (Rasio Gini) yang menempati posisi tertinggi di Indonesia. read more

Ketahanan finansial rumah tangga perlu menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan karena tekanan utang dapat mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pokok sebelum keterlambatan pembayaran terjadi. read more

Kesenjangan yang lebar antara ketetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan harga transaksi pasar riil di Kota Yogyakarta berdampak langsung pada belum optimalnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan empiris tersebut diungkapkan dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Ega Bashiela Hartono, S.E., M.Ec.Dev dan Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D terkait evaluasi akurasi penilaian properti terhadap nilai pasar. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa sistem penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) saat ini belum mampu mengejar pesatnya pertumbuhan nilai ekonomi lahan dan dinamika pasar properti kawasan perkotaan, sehingga memicu potensi kehilangan penerimaan daerah dalam jumlah yang signifikan. read more

Mengapa DIY Istimewa?

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang “istimewa”. Mengapa? Pertama, syarat utama daerah istimewa adalah daerah yang telah memiliki pemerintahan sebelum negara Republik Indonesia (RI) diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta 17 Agustus 1945. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948 mengenai Pemerintahan Daerah, Kota Yogyakarta sudah berdiri sejak tahun 1755 bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I di Hutan Beringin. Pendirian Kota Yogyakarta bermula dari adanya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1855, yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jenderal Jacob Mossel (Kompas.com, 2023). read more

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang berperan penting dalam menentukan kesejahteraan, ketahanan pangan, dan kualitas hidup masyarakat. Namun, kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pengeluaran, tetapi juga oleh proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pangan serta kuantitas asupan gizi yang diperoleh. Perbedaan kondisi ekonomi, tingkat harga, dan akses terhadap sumber pangan dapat menimbulkan kesenjangan pemenuhan kebutuhan gizi antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Oleh karena itu, analisis terhadap pola pengeluaran pangan dan asupan gizi rumah tangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) menjadi penting untuk memahami perbedaan kondisi ketahanan pangan antarwilayah serta mengidentifikasi tantangan dalam mewujudkan akses pangan bergizi yang terjangkau dan merata. read more

Yogyakarta, 11 April 2026 — Dalam rangka memperingati Dies Natalis Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada sekaligus momentum Syawalan, telah sukses diselenggarakan acara Sarasehan dan Halal Bihalal bersama keluarga besar KADEGAMA dan para mitra pada Sabtu (11/4). Kegiatan ini berlangsung dengan penuh kehangatan, kebersamaan, dan semangat kolaborasi antar seluruh elemen civitas akademika. read more

[Download]

Najwa Putri Azaini (536199), Berliana Wahyu Paramitha (539065), Suci Nirmala Prabasari (542650), Deviar Gifted Sholikah (545765)

Pada awal Agustus 2025, Kabupaten Pati menjadi sorotan publik setelah Bupati Pati, Sudewo, mengumumkan rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah melihat bahwa capaian Pati masih tertinggal dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah. Namun, rencana tersebut menuai respon keras dari masyarakat Pati, bahkan rencana demonstrasi besar-besaran dengan ribuan massa siap digelar. Tekanan publik yang masif ini akhirnya membuahkan hasil. Hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 8 Agustus 2025, Bupati Sudewo akhirnya membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 tersebut. Fenomena ini kemudian memicu perbincangan, apakah kenaikan tersebut benar-benar wajar sebagai bagian dari penyesuaian pajak, atau justru berlebihan dan memberatkan masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut, penting untuk mengenali terlebih dahulu apa itu PBB-P2. read more

Program pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dinilai menjadi salah satu pilar strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), serta pengurangan ketimpangan (SDG 10). Semangat tersebut menjadi dasar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) melalui program “Pemberdayaan UKM untuk Peningkatan Perekonomian Desa Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo”. read more

Kewirausahaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan menciptakan solusi bisnis yang inovatif. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan, menumbuhkan jiwa wirausaha sejak usia dini bukan lagi sekadar inisiatif pendidikan, melainkan sebuah fondasi krusial dan investasi strategis. Penanaman nilai ini sejak awal mempersiapkan generasi muda untuk menjadi penggerak perubahan yang mandiri dan produktif, yang pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi. Upaya ini sejalan dengan SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) yang menekankan pentingnya pembelajaran inklusif dan keterampilan hidup sejak dini. read more