SDG 10 Mengurangi Ketimpangan
Salaman, Jawa Tengah (25 Juli 2025) – Yesa Nadia Octaviana, mahasiswa Program Studi Perbankan, Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM, merancang sebuah program literasi keuangan interaktif yang diluncurkan di Salaman, Jawa Tengah. Program ini ditujukan untuk membekali anak usia dini dengan pemahaman dasar tentang uang, transaksi, dan pentingnya menabung. Inisiatif tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pendidikan berkualitas dan berkelanjutan.
Batam – Mario Sota Wijaya Purwanto Putra, mahasiswa Program Studi Akuntansi Sektor Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Periode 2 Tahun 2025 di Kelurahan Sekanak Raya, Kecamatan Belakang Padang, Pulau Belakang Padang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam KKN ini, Sota mengusung program Accounting Fun Games untuk meningkatkan literasi keuangan bagi siswa sekolah dasar.
Mimika – Salsabila Sarah Berlianti, mahasiswa Program Studi D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Periode 2 Tahun 2025 di Kampung Atuka, Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dengan mengusung tema peningkatan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia berbasis asset based community development melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses layanan dasar demi tercapainya kualitas hidup yang optimal dan unggul. Program ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Kampung Atuka.
Mahasiswa Prodi MPP UGM Kenalkan Manajemen Aset Desa dan Edukasi Anak Melalui Permainan di Sorogenen
Magelang — Aqila Shafa Hamida, mahasiswa Program Studi D4 Manajemen dan Penilaian Properti, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Periode 2 Tahun 2025 di Dusun Sorogenen, Desa Menayu, Muntilan, Kabupaten Magelang. Dengan mengusung tema Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Aqila menerapkan ilmu yang dipelajarinya di bangku kuliah untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.
Kebijakan Single Present Policy (SPP), memerintahkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS (Bank Perkreditas Rakyat Syariah) yang berada dalam satu kepemilikan/pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah/kepulauan untuk melakukan penggabungan/peleburan. OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk (a) melakukan dan menerima penggabungan/peleburan (b) BPR/BPRS menerima pengambilalihan oleh pihak lain bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum (pasal 128). OJK dapat memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan penggabungan/peleburan dengan BPR/BPRS lain dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain BPR/BPRS yang (a) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau (b) ditetapkan sebagai BPR/BPRS dalam penyehatan. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih BPR/BPRS atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menggabungkan diri dengan BPR/BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR/BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Dalam sebuah acara penting bagi komunitas akademik, perwakilan tim peneliti dari Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Amesta Ramadhani, turut berpartisipasi dalam IRSA Conference 2025 yang diselenggarakan di Semarang pada 14–15 Juli 2025. Konferensi tahunan ini mengangkat tema “Localizing Smart Economy and Infrastructure for Inclusive Growth and Sustainability”, yang menyoroti pentingnya inovasi ekonomi dan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Financial technology atau sering disebut dengan istilah Fintech telah mengubah lanskap layanan keuangan global setidaknya selama satu dekade terakhir. Inovasi keuangan seperti pembayaran digital, e-wallet, peer‑to‑peer lending, ataupun crowdfunding kini dapat diakses dengan hanya melalui ponsel. Kemudahan akses ini membuka peluang inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal sebelumnya. Kemudahan ini, ditopang penetrasi internet dan biaya transaksi yang makin rendah, menegaskan posisi Fintech sebagai katalis dari pertumbuhan ekonomi inklusif.
Yogyakarta, 30 April 2025 — Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap sistem keuangan berbasis syariah, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkolaborasi dengan DEB SV UGM menggelar kegiatan bertajuk “BPKH Mastering Class: Mendalami Konsep Transaksi Keuangan Islami” yang berlangsung di Ruang Sidang 104, Gedung Suhardi Sigit, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (DEB SV UGM).