Berdasarkan survey yang dilakukan oleh PriceWaterhouseCoopers (PwC) pada tahun 2014 terungkap bahwa sebagian besar bisnis di Asia Tenggara merupakan jenis bisnis berbasis keluarga, dengan angka mencapai 60 persen dari Perusahaan publik. Adapun di Indonesia, porsi bisnis keluarga sangat dominan yakni mencapai 95 persen Perusahaan publik. Kontribusi terhadap Perekonomian Domestik Bruto (PDB) nasional bahkan mencapai 25 persen (Wisudanto et al., 2024). Hanya saja, bisnis keluarga ini tidak bertahan lama. Sebanyak 30 persen yang berhasil bertahan hingga generasi kedua dan kurang dari 13 persen yang tetap berjalan hingga generasi ketiga dari keluarga. Kondisi teresebut menunjukkan pentingnya membangun bisnis keluarga dengan memperbaiki pondasi dan menguatkan orientasi. Rendahnya tingkat resiliency dan sustainability tersebut menunjukkan adanya kerapuhan dalam mebangun bisnis keluarga, bisa jadi membangun bisnis tidak karena menyengaja tetapi karena keterpaksaan. read more

Moslem Family Preneur memberikan panduan membangun keluarga mandiri dan menyiapkan generasi islami. Kemandirian ditopang oleh entrepreneurship berbasis keluarga, sedangkan Islam menjadi pijakan dalam membangun keluarga dan mendidik anak. Selain memberikan konsepsi bagaimana menyeimbangkan aspek kemandirian dan pendidikan, pembahasan diberikan berdasarkan pengalaman dan rubrik tanya jawab yang diasuh penulis sehingga dekat dengan permasalahan keseharian keluarga. read more

Program Studi Akuntansi Sektor Publik berkomitmen untuk berperan aktif dalam membantu percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu bentuk kegiatan tersebut  yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. read more

Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diupayakan salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat khususnya wanita, terus digencarkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dan berbagai pihak mewujudkan tujuan utama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Pemberdayaan wanita memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sosial. Ketika perempuan berdaya, maka kualitas hidup keluarga pun meningkat. read more

Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yang meliputi Kota Yogyakarta dan sebagian Sleman serta Bantul, telah menjadi magnet utama bagi migrasi internal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya harga tanah di Kota Yogyakarta dan semakin tingginya kelayakan huni di wilayah sekitarnya, yang mendorong penduduk untuk mencari hunian di KPY. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, pemahaman tentang dinamika migrasi internal di DIY menjadi sangat penting. Peneliti dan pembuat kebijakan berusaha untuk mengeksplorasi pola migrasi guna mengembangkan strategi yang efektif untuk perencanaan dan pengembangan kota. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang cepat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dinamika migrasi ini berkaitan dengan erat dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), karena menyangkut pemerataan akses terhadap perumahan layak, infrastruktur dasar, serta kualitas hidup antarwilayah. read more

Yogyakarta, 25 Oktober 2025 — Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola fiskal daerah yang transparan dan berkeadilan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2025 bertajuk “Pemutakhiran NJOP PBB P2: Konsep Dasar dan Proses Revaluasi NJOP.”Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah dalam memperbarui data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara profesional dan berbasis kondisi pasar aktual. read more

Yogyakarta, 21 Oktober 2025 — Dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 1, yakni No Poverty atau “Tanpa Kemiskinan”, berbagai strategi telah ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memperkuat praktik filantropi sebagai bentuk solidaritas sosial dan dukungan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, hasil penelitian Andari, et al (2025) menunjukkan bahwa filantropi di Indonesia belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian tersebut mengungkap bahwa kontribusi kegiatan filantropi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih sangat kecil, yakni rata-rata hanya sekitar 0,037% untuk seluruh provinsi selama periode 2021-2023. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas sosial dan keagamaan seperti zakat, infaq maupun sedekah belum berperan optimal dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. read more

Oleh: Anisa Nurpita, Bagasakara, Fatima Putri Prativi, Miftah Pandu Saputra, dan Wieyza Ananda Luqman

Yogyakarta, 23 Oktober 2025 — Sebagai pasar tertua dan paling ikonik di Kota Yogyakarta, Pasar Beringharjo tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat, tetapi juga menjadi simbol keseimbangan antara warisan budaya dan modernisasi. Namun di balik aktivitas perdagangan yang ramai, terdapat tantangan besar dalam menjaga kualitas pengelolaan fasilitas publik agar tetap inklusif, ramah lingkungan, dan selaras dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs). read more

Penulis: Rizky Wulandari

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah menjadi komitmen global sejak September 2015. Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, Indonesia merumuskan target-target SDGs dengan menerbitkan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional sebagai acuan pelaksanaan. Pada tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, salah satunya diwujudkan dengan kode indikator 16.5 yaitu secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Pencapaian ini dilekatkan pada Kejaksaan Repubik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai dengan saat ini, kita ketahui bahwa masih saja terjadi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Berdasarkan data hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2023 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tersaji pada gambar 1 Menunjukkan bahwa korupsi proyek yang terjadi ketika dijabarkan ke dalam sub sektor utilitas, tersaji jenis-jenis proyek seperti pengairan, pembangunan infrastruktur, penerangan jalan, kebersihan dan tata kota serta perumahan.  read more

[Download]