SDG 10 Mengurangi Ketimpangan
Najwa Putri Azaini (536199), Berliana Wahyu Paramitha (539065), Suci Nirmala Prabasari (542650), Deviar Gifted Sholikah (545765)
Pada awal Agustus 2025, Kabupaten Pati menjadi sorotan publik setelah Bupati Pati, Sudewo, mengumumkan rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah melihat bahwa capaian Pati masih tertinggal dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah. Namun, rencana tersebut menuai respon keras dari masyarakat Pati, bahkan rencana demonstrasi besar-besaran dengan ribuan massa siap digelar. Tekanan publik yang masif ini akhirnya membuahkan hasil. Hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 8 Agustus 2025, Bupati Sudewo akhirnya membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 tersebut. Fenomena ini kemudian memicu perbincangan, apakah kenaikan tersebut benar-benar wajar sebagai bagian dari penyesuaian pajak, atau justru berlebihan dan memberatkan masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut, penting untuk mengenali terlebih dahulu apa itu PBB-P2.
Program pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dinilai menjadi salah satu pilar strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), serta pengurangan ketimpangan (SDG 10). Semangat tersebut menjadi dasar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) melalui program “Pemberdayaan UKM untuk Peningkatan Perekonomian Desa Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo”.
Kewirausahaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan menciptakan solusi bisnis yang inovatif. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan, menumbuhkan jiwa wirausaha sejak usia dini bukan lagi sekadar inisiatif pendidikan, melainkan sebuah fondasi krusial dan investasi strategis. Penanaman nilai ini sejak awal mempersiapkan generasi muda untuk menjadi penggerak perubahan yang mandiri dan produktif, yang pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi. Upaya ini sejalan dengan SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) yang menekankan pentingnya pembelajaran inklusif dan keterampilan hidup sejak dini.
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh PriceWaterhouseCoopers (PwC) pada tahun 2014 terungkap bahwa sebagian besar bisnis di Asia Tenggara merupakan jenis bisnis berbasis keluarga, dengan angka mencapai 60 persen dari Perusahaan publik. Adapun di Indonesia, porsi bisnis keluarga sangat dominan yakni mencapai 95 persen Perusahaan publik. Kontribusi terhadap Perekonomian Domestik Bruto (PDB) nasional bahkan mencapai 25 persen (Wisudanto et al., 2024). Hanya saja, bisnis keluarga ini tidak bertahan lama. Sebanyak 30 persen yang berhasil bertahan hingga generasi kedua dan kurang dari 13 persen yang tetap berjalan hingga generasi ketiga dari keluarga. Kondisi teresebut menunjukkan pentingnya membangun bisnis keluarga dengan memperbaiki pondasi dan menguatkan orientasi. Rendahnya tingkat resiliency dan sustainability tersebut menunjukkan adanya kerapuhan dalam mebangun bisnis keluarga, bisa jadi membangun bisnis tidak karena menyengaja tetapi karena keterpaksaan.
Moslem Family Preneur memberikan panduan membangun keluarga mandiri dan menyiapkan generasi islami. Kemandirian ditopang oleh entrepreneurship berbasis keluarga, sedangkan Islam menjadi pijakan dalam membangun keluarga dan mendidik anak. Selain memberikan konsepsi bagaimana menyeimbangkan aspek kemandirian dan pendidikan, pembahasan diberikan berdasarkan pengalaman dan rubrik tanya jawab yang diasuh penulis sehingga dekat dengan permasalahan keseharian keluarga.
Program Studi Akuntansi Sektor Publik berkomitmen untuk berperan aktif dalam membantu percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu bentuk kegiatan tersebut yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diupayakan salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat khususnya wanita, terus digencarkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dan berbagai pihak mewujudkan tujuan utama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Pemberdayaan wanita memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sosial. Ketika perempuan berdaya, maka kualitas hidup keluarga pun meningkat.
Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yang meliputi Kota Yogyakarta dan sebagian Sleman serta Bantul, telah menjadi magnet utama bagi migrasi internal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya harga tanah di Kota Yogyakarta dan semakin tingginya kelayakan huni di wilayah sekitarnya, yang mendorong penduduk untuk mencari hunian di KPY. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, pemahaman tentang dinamika migrasi internal di DIY menjadi sangat penting. Peneliti dan pembuat kebijakan berusaha untuk mengeksplorasi pola migrasi guna mengembangkan strategi yang efektif untuk perencanaan dan pengembangan kota. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang cepat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dinamika migrasi ini berkaitan dengan erat dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), karena menyangkut pemerataan akses terhadap perumahan layak, infrastruktur dasar, serta kualitas hidup antarwilayah.
Yogyakarta, 25 Oktober 2025 — Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola fiskal daerah yang transparan dan berkeadilan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2025 bertajuk “Pemutakhiran NJOP PBB P2: Konsep Dasar dan Proses Revaluasi NJOP.”Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah dalam memperbarui data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara profesional dan berbasis kondisi pasar aktual.