Mahasiswa Program Studi Manajemen dan Kebijakan Publik (MPP) Angkatan 2022, Gymna Cahyo, mempresentasikan hasil Tugas Akhir berjudul âKajian Assessment Sales Ratio dan Potential Loss dalam Penentuan Prioritas Pemutakhiran Nilai Jual Objek Pajak Menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)â di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul pada Jumat 14 Agustus 2026. Kegiatan ini turut didampingi oleh dosen pembimbing, Ibu Fatima Putri Prativi, S.T., M.Ec.Dev., serta dihadiri oleh perwakilan dari Bidang Pendapatan dan Bidang Pelayanan BKAD Kabupaten Gunungkidul.
SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan
Prof. Mudrajad Kuncoro kembali mengukuhkan jejak rekam keilmuannya di kancah akademik. Berdasarkan data terkini AD Scientific Index per 1 Agustus 2026, guru besar Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan SV UGM ini menduduki peringkat ke-2 dalam daftar Top 100 Scientists Indonesia berdasarkan jumlah sitasi (citation). Pencapaian gemilang ini tidak hanya mengukuhkan kapasitas personalnya, tetapi juga menjadi barometer penting bagi kualitas riset di Indonesia.
Sebagai bagian dari komitmen kelembagaan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi terapan yang unggul dan akuntabel, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (DEB SV UGM) secara konsisten melakukan evaluasi berkala terhadap mutu pelayanan akademik dan fasilitas pembelajaran. Evaluasi ini diwujudkan melalui pelaksanaan survei indeks kepuasan yang membandingkan tingkat kepentingan serta kinerja nyata di lingkungan kampus.

Yogyakarta â Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada menerima kunjungan dari MAN 1 Mojokerto, Jawa Timur dalam rangka program Campus Tour pada Senin, 27 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang 104, Lantai 1, Gedung Suhardi Sigit ini diikuti oleh total 87 peserta yang terdiri dari 35 siswa, 48 siswi, serta 4 guru pendamping.
Najwa Putri Azaini (536199), Berliana Wahyu Paramitha (539065), Suci Nirmala Prabasari (542650), Deviar Gifted Sholikah (545765)
Pada awal Agustus 2025, Kabupaten Pati menjadi sorotan publik setelah Bupati Pati, Sudewo, mengumumkan rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah melihat bahwa capaian Pati masih tertinggal dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah. Namun, rencana tersebut menuai respon keras dari masyarakat Pati, bahkan rencana demonstrasi besar-besaran dengan ribuan massa siap digelar. Tekanan publik yang masif ini akhirnya membuahkan hasil. Hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 8 Agustus 2025, Bupati Sudewo akhirnya membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 tersebut. Fenomena ini kemudian memicu perbincangan, apakah kenaikan tersebut benar-benar wajar sebagai bagian dari penyesuaian pajak, atau justru berlebihan dan memberatkan masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut, penting untuk mengenali terlebih dahulu apa itu PBB-P2.
Program pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dinilai menjadi salah satu pilar strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan (SDG 1), ketahanan pangan (SDG 2), pertumbuhan ekonomi inklusif (SDG 8), serta pengurangan ketimpangan (SDG 10). Semangat tersebut menjadi dasar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) melalui program âPemberdayaan UKM untuk Peningkatan Perekonomian Desa Sendangsari, Pengasih, Kulon Progoâ.
Kewirausahaan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengelola risiko, dan menciptakan solusi bisnis yang inovatif. Dalam konteks pembangunan nasional yang berkelanjutan, menumbuhkan jiwa wirausaha sejak usia dini bukan lagi sekadar inisiatif pendidikan, melainkan sebuah fondasi krusial dan investasi strategis. Penanaman nilai ini sejak awal mempersiapkan generasi muda untuk menjadi penggerak perubahan yang mandiri dan produktif, yang pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi. Upaya ini sejalan dengan SDGs 4 (Pendidikan Berkualitas) yang menekankan pentingnya pembelajaran inklusif dan keterampilan hidup sejak dini.
Metode evaluasi pembelajaran untuk peserta didik sekolah dasar di daerah yang kondisi ekonomi sosial dan infrastruktur belum mendukung secara optimum, maka perlu mengembangkan peraga Pendidikan yang lebih sesuai yaitu dengan mempertimbangkan banyak factor secara comprehensive. Kondisi infrastruktur internet yang masih relative terbatas khususnya untuk mendukung proses belajar secara lebih efektiv.  Jumlah peserta didik yang relative sedikit yaitu 10 siswa menunjukan bahwa sekolah belum menjadi daya tarik yang besar atau kuat bagi sebagian besar  orang tua  di wilayah sekitar sekolah berada menyekolahkan anaknya bersekolah di sekolah dasar Giritirto, hal ini bisa menyebabkan daya saing untuk bersaing dalam berprestasi kurang kuat karena peserta didik kemungkinan berasal dari siswa yang motivasi belajar biasa dan rendah atau tidak terlalu kuat. Rendahnya motivasi pada gilirannya akan menurunkan kepercayaan diri peserta didik sehingga keinginan untuk bersaing dalam hal menunjukan kinerja siswa, guru dan sekolah sehingga dapat meningkatkan kinerja sekolah pada rating yang lebih tinggi.
Berdasarkan survey yang dilakukan oleh PriceWaterhouseCoopers (PwC) pada tahun 2014 terungkap bahwa sebagian besar bisnis di Asia Tenggara merupakan jenis bisnis berbasis keluarga, dengan angka mencapai 60 persen dari Perusahaan publik. Adapun di Indonesia, porsi bisnis keluarga sangat dominan yakni mencapai 95 persen Perusahaan publik. Kontribusi terhadap Perekonomian Domestik Bruto (PDB) nasional bahkan mencapai 25 persen (Wisudanto et al., 2024). Hanya saja, bisnis keluarga ini tidak bertahan lama. Sebanyak 30 persen yang berhasil bertahan hingga generasi kedua dan kurang dari 13 persen yang tetap berjalan hingga generasi ketiga dari keluarga. Kondisi teresebut menunjukkan pentingnya membangun bisnis keluarga dengan memperbaiki pondasi dan menguatkan orientasi. Rendahnya tingkat resiliency dan sustainability tersebut menunjukkan adanya kerapuhan dalam mebangun bisnis keluarga, bisa jadi membangun bisnis tidak karena menyengaja tetapi karena keterpaksaan.
Program Studi Akuntansi Sektor Publik berkomitmen untuk berperan aktif dalam membantu percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu bentuk kegiatan tersebut yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.






