Defisit Keuangan Negara

Rezim defisit fiskal merupakan suatu paradigma pengelolaan keuangan negara yang berorientasi defisit, terutama mindset pada tahapan penetapan anggaran. Defisit fiskal yang dijalani oleh suatu negara tidak hanya suatu fenomena teknis akuntansi bahwa pengeluaran (belanja) lebih besar dari penerimaan (pendapatan). Akan tetapi merupakan pilihan bagaimana paradigma keuangan negara dikelola. Rezim defisit fiskal dipilih karena negara berkeinginan untuk menjalankan perekonomian secara progresif. Kondisi ini juga dikenal dengan kebijakan fiskal ekspansif yaitu suatu kondisi negara mengakselarasi pembangunan dan mendorong perekonomian agar tetap tumbuh. Konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah defisit anggaran sehingga perlu dilakukan pembiayaan melalui utang yang berorientasi untuk belanja produktif read more

Sektor properti di Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, namun juga menghadapi tantangan signifikan terkait praktik kecurangan atau fraud. Berbagai modus seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi masih sering terjadi dan memberi dampak negatif bagi perusahaan, investor, dan masyarakat. Kajian terbaru dari Tim Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2025 mengungkap bahwa keberagaman gender dalam manajemen dapat menjadi salah satu elemen kunci dalam upaya meminimalisir praktik fraud di sektor tersebut. read more

     Dalam satu dekade terakhir, dunia korporasi tak lagi semata-mata mengejar profit. Di era yang ditandai dengan krisis iklim, ketimpangan sosial, dan tuntutan tata kelola yang lebih transparan, perusahaan dituntut berperan aktif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan PBB. read more

Penulis: Rizky Wulandari

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) telah menjadi komitmen global sejak September 2015. Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, Indonesia merumuskan target-target SDGs dengan menerbitkan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional sebagai acuan pelaksanaan. Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang menjadi target Pemerintah Indonesia. Berdasarkan Metadata Indikator Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola 2024, pada tujuan 16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, salah satunya diwujudkan dengan kode indikator 16.5 yaitu secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Pencapaian ini dilekatkan pada Kejaksaan Repubik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan data hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2023 oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) yang tersaji pada gambar 1, tren kasus korupsi per tahun 2023 meningkat. read more

[Download]

[Download]

Yogyakarta, 27 Februari 2025 – Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menggelar acara sarasehan dalam rangka purna tugas Bapak Sunarja, A.Md. Pust. Acara ini diselenggarakan di Ruang Mini Auditorium DEB SV UGM sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian beliau sejak tahun 1987 hingga 2025. read more

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset bagi suatu bangsa yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Jumlah dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil-hasil produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tinggi-rendahnya kualitas SDM suatu bangsa akan berpengaruh pada pencapaian kualitas hasil-hasil pembangunan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan tingginya investasi menuntut perubahan lingkungan yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sejak tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) menggunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai indikator capaian pembangunan sumber daya manusia. read more

Sumber: Badan Pusat Statistik

Misi pertama Presiden pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan kualitas manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM menunjukkan bagaimana warga negara memperoleh akses hasil pembangunan melalui pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Semakin tinggi tingkat IPM menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia menjadi salah satu indikator pencapaian Sutainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka pembangunan global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan. SDGs Tujuan 16 adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Salah satu target untuk mencapai tujuan 16 ini adalah mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.  Indikator untuk mencapai tujuan ini adalah 16.6.1 proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; 16.6.1 (a) prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 16.6.1 (b) Prosentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); 16.6.1 (c) prosentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan;  16.6.1 (d) prosentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Target ini dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan pemerrintah secara efektif dan efisien. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD). read more

Inovasi dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan, inovasi dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati secara global. read more