Oleh : Anggi Rahajeng, Anisa Nurpita, Bagasakara, Satriyo Dwicahyo, Mukhlis,  dan Elton Buyung Satrianto

Pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu aset strategis yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian daerah. Terletak di jalur pelayaran Selat Bangka, pelabuhan ini tidak hanya menjadi penghubung bagi mobilitas komoditas utama seperti CPO dan timah, tetapi juga menawarkan peluang luas bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk memaksimalkan potensinya, pemerintah daerah merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola pelabuhan. Langkah ini menjadi sangat penting, terutama karena selaras dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yang menjadi komitmen global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. read more

Foto Bersama Guru Fisika Pak Suharyadi, S.Pd., Siswa Kelas X SMA N 1 Godean, dan tenaga ahli dari DEB SV UGM dan FKIP UAD

 

Sleman, 13 Desember 2024 – SMA Negeri 1 Godean, Sleman, Yogyakarta, menjadi tuan rumah kegiatan pendampingan Education for Sustainable Development (ESD) berbasis sekolah pada tanggal 11 dan 13 Desember 2024. Program pengabdian ini merupakan bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi (DEB SV) UGM yang didanai oleh Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM. Dalam pelaksanaannya, DEB bermitra dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan serta sekolah-sekolah adiwiyata di Yogyakarta, yaitu SMA Negeri 1 Godean dan SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta. read more

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memainkan peran penting dalam mendorong keuangan berkelanjutan dengan memperkenalkan regulasi yang mewajibkan bank untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan menekankan pengintegrasian manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam penilaian risiko kredit, serta No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Obligasi Hijau. Kerangka regulasi ini menempatkan lembaga keuangan Indonesia di garis depan keuangan berkelanjutan, yang sejalan dengan standar global (Guild, 2019). read more

Tim EcoCouture dari Universitas Gadjah Mada berhasil meraih prestasi membanggakan dengan meraih juara pertama dalam ajang lomba Ajang Sharia Business Plan Competition yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa (HIMA) Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran. Lomba tersebut merupakan salah satu cabang lomba dari Padjadjaran Islamic Economics Summit (PIES) tahun 2024 yang mengusung tema “Optimizing the Role of the Young Generation in Increasing the Potential of Islamic Social Finance in the National Economy”. Perlombaan ini bertujuan untuk mewadahi kompetisi antar mahasiswa/i aktif D3, D4, dan S1 dari seluruh Indonesia. Bentuk kegiatan SBPC ini adalah perlombaan karya tulis berupa perencanaan bisnis sesuai dengan tema yang telah ditentukan dimana rencana bisnis tersebut dirangkum ke dalam bentuk Business Model Canvas (BMC). read more

Oleh: Amesta Kartika Ramadhani, Ashtian Ultanti, Reinhard Jordan Sianipar, Ralditya Rifki Januar

Perubahan iklim yang semakin ekstrem mengganggu berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan masyarakat. Kenaikan suhu tahunan, berkurangnya luas lahan hijau, dan pengelolaan anggaran yang kurang optimal untuk lingkungan menciptakan tekanan tambahan pada masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah rawan perubahan iklim dan merupakan kelompok rentan, yakni anak-anak. Perubahann iklim dapat memengaruhi kondisi kesehatan anak melalui peningkatan prevalensi stunting dengan kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, air bersih, dan lingkungan sehat. read more

Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal telah mengalami transformasi signifikan dengan meningkatnya perhatian terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). ESG kini menjadi salah satu kriteria utama dalam pengambilan keputusan investasi, menggantikan paradigma tradisional yang hanya berfokus pada keuntungan finansial. Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan, integrasi ESG dalam pasar modal bukan hanya menjadi tren, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. read more

Krisis lahan merupakan tantangan global yang semakin mendesak, terutama di negara-negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Permintaan lahan yang terus meningkat untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, permukiman, dan industri, menyebabkan degradasi lahan, erosi, dan hilangnya lahan produktif. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia dalam Kabinet Merah Putih berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia melalui program diversifikasi pangan dan swasembada dari desa. Program ini bertujuan agar lahan-lahan yang ada di wilayah pedesaan tidak terdegradasi dan tetap dapat menjadi faktor produksi pemenuh kebutuhan pangan.

Ancaman Krisis Lahan terhadap Ketahanan Pangan

• Penurunan produktivitas lahan: Degradasi lahan mengurangi kemampuan tanah dalam mendukung pertumbuhan tanaman.
• Hilangnya lahan pertanian: Konversi lahan pertanian menjadi penggunaan lain mengurangi pasokan pangan.
• Kerentanan terhadap bencana: Lahan yang terdegradasi lebih rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan kekeringan.
• Keterbatasan akses terhadap sumber daya: Petani kecil seringkali kehilangan akses ke lahan produktif akibat tekanan ekonomi dan sosial.

Beberapa ancaman di atas menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah guna memastikan pasokan lahan pertanian tetap tersedia untuk ditanami tanaman pangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi dalam menghadapi krisis lahan.

Strategi Menghadapi Krisis Lahan

Untuk mengatasi krisis lahan dan mendukung upaya ketahanan pangan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1.     Perencanaan Tata Ruang yang Terintegrasi

• Zonasi lahan: Membagi lahan menjadi zona-zona dengan penggunaan yang sesuai, seperti zona pertanian, permukiman, dan kawasan lindung.
• Inklusivitas: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan keadilan dan

2.     Pertanian Berkelanjutan

• Rotasi tanaman: Mengganti jenis tanaman yang ditanam secara berkala untuk menjaga kesuburan tanah.
• Agroforestri: Menggabungkan tanaman pertanian dengan pohon untuk meningkatkan produktivitas dan melindungi tanah.

 

• Pengelolaan air yang efisien: Mengoptimalkan penggunaan air irigasi untuk mengurangi tekanan pada sumber daya

3.     Konservasi Tanah dan Air read more

Gambar Ilustrasi

 

Meskipun OECD telah menyoroti peningkatan utang pemerintah akibat belanja berlebih, terutama setelah krisis keuangan 2008, dalam satu manuskripnya berjudul Restoring Fiscal Sustainability, tampaknya studi dan kebijakan yang berorientasi pada upaya pengelolaan keuangan negara berbasis keberlanjutan tidak cukup popular di tengah-tengah masyarakat. Salah satu aspek penting pengelolaan keuangan negara yang perlu disoroti adalah penganggaran karena menjadi rujukan kebijakan, dirumuskan secara politis, dan mencerminkan orientasi pemerintah pada periode tersebut. Terlebih cukup banyak negara yang mengadopsi rezim anggaran defisit yang memungkinkan terwujudnya celah inefisiensi.

Beberapa penelitian justru mengungkapkan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan, seperti penelitian oleh Panzera & Postiglione (2022) di Eropa dan Andriansyah et al. (2023) di Indonesia. Tampaknya penting untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Selain untuk mengetahui sebaran penentu pertumbuhan berdasarkan sektor ekonomi maupun wilayah (region), informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan ‘kebocoran’ atau inefisiensi yang berkontribusi buruk terhadap lingkungan. Spiezia & Weiler (2007) memetakan sumber pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa menurut wilayah sebagai tampak pada gambar berikut

Sumber: Spiezia & Weiler (2007)

 

Inefisiensi belanja pemerintah dapat dideteksi salah satunya dari semakin lebarnya defisit fiskal dan meningkatnya SiLPA atau SiLPA. Kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi, terlebih pada rezim defisit anggaran. Perencanaan anggaran yang baik seharusnya mampu menjembatani antara kebutuhan dan kemampuan fiskal pemerintah dengan parameter yang tepat sehingga tidak terjadi inefisiensi. Faiz dan Zamzami (2024) melakukan penelitian yang bertujuan memberikan bukti empiris keterkaitan penganggaran defisit dengan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

Pengelolaan keuangan negara yang baik, terutama dalam penganggaran, akan mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainability Development Goals (SDGs), terutama SDGs 8 dan 13. (Red. Faiz dan Zamzami)

Alvito Abimanyu, mahasiswa jurusan Perbankan 2021, telah meraih berbagai penghargaan nasional di bidang keuangan dan esai ilmiah dalam dua tahun terakhir, membuktikan komitmennya dalam mengembangkan literasi keuangan di kalangan anak muda. Salah satu pencapaian utamanya adalah meraih Juara 1 Nasional dalam Kompetisi Studi Kasus Ekonomi di UIN SATUTA 2023. Di ajang ini, ia mengusulkan solusi inovatif atas isu ekonomi yang relevan dengan kondisi saat ini. Tak hanya itu, Alvito juga memperoleh Juara 2 Nasional dalam Kompetisi Esai Investasi di KSPM FEB Universitas Lampung 2024, di mana ia menyoroti pentingnya investasi jangka panjang sebagai dasar keuangan yang kokoh bagi generasi muda. read more

   International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) mengidentifikasi kebutuhan pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting) untuk sektor publik didorong oleh beragam kondisi, diantaranya kepentingan public global, tuntutan penerapan economic, social and governance (ESG), dan dorongan pasar secara luas. Lebih khusus, IPSASB menyoroti peran penting dan strategis dari pengelolaan keuangan negara. Di negara-negara OECD, pengeluaran negara secara umum memiliki porsi lebih dari 40 persen GDP. Dari 121 negara, hanya 21% yang telah merencanakan tindakan nyata terkait iklim di Tingkat nasional. Kondisi ini didukung oleh survey yang membandingkan progress pengembangan berkelanjutan di berbagai instansi publik. Tampak bahwa organisasi nonpemerintah menempati tingkat tertinggi, sedangkan pemerintah nasional menempati tingkat terendah. read more