Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) terus berupaya meminimalisir kebocoran ekonomi yang dapat terjadi dalam proses peningkatan retribusi daerah. Sebagai salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah harus dikelola dengan efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui penyederhanaan jenis retribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai pembayar retribusi. Perubahan dalam struktur retribusi, terutama pada retribusi jasa umum dan perizinan, sangat penting untuk mengoptimalkan proses pemungutan dan meminimalisir potensi kebocoran. Penyederhanaan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan retribusi, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan mengurangi kemungkinan kebocoran. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pembayar retribusi dengan mempermudah proses administrasi retribusi.
News
Oleh : Yudistira Hendra Permana , S.E. , M.Sc. , Ph.D
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan dan optimalisasi retribusi daerah. Retribusi daerah berperan penting dalam menyuplai pendapatan yang diperlukan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara penerimaan retribusi daerah dan peningkatan PAD, yang menjadi indikator penting bagi kesehatan finansial pemerintah daerah
Oleh : Fahmy Radhi
Penggunaan media sosial seringkali tidak dimaksimalkan sebagai instrumen untuk mendongkrak penjualan oleh sebagian Usaha Kecil Menengah (UKM). Hanya saja, tidak semua UKM memahami dengan tepat apa dan bagaimana cara untuk memaksimalkan manfaat media sosial agar berdampak pada omset dan kinerja usaha. Salah unsur penting kapasitas mendasar yang harus dimiliki agar tercipta nilai tambah penggunaan media sosial untuk mendorong kinerja usaha adalah kemampuan pemasaran (marketing capability).
Yogyakarta, 21 Oktober 2025 — Di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah tidak selalu mampu mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sendirian dikarenakan keterbatasan sumber daya. Filantropi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Filantropi telah lama memainkan peran penting dalam peradaban manusia, membentuk struktur sosial, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Selama berabad-abad, konsep ini telah berkembang dari sekadar tindakan amal sederhana menjadi pendekatan yang lebih terstruktur dan strategis yang bertujuan untuk mengatasi tantangan sosial. Hall (1999), mendefinisikan filantropi sebagai tindakan sukarela individu atau kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian sumber daya, waktu, atau tenaga tanpa mengharapkan imbalan finansial langsung.
Oleh : Bagaskara 1*, Anisa Nurpita 2, Yudistira Hendra Permana 3, Ike Yuli Andjani 4, Fatima Putri Prativi 5, Rosario Guntur Harimawan6, Nurisqi Amalia7, Sudarto8, Agung Laksana9, Rio Jakatama 10, Melani Fatikan11, Salma Nur Abidah12
Wonosari, 11 September 2025. Program Studi Manajemen & Penilaian Properti (MPP) – Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM berkolaborasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan pelatihan satu hari penuh (08.30–16.00 WIB) untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam penilaian aset daerah dan pemanfaatan aset yang akuntabel. Kegiatan ini menekankan keselarasan praktik teknis dengan standar profesi (KEPI, SPI) serta penguatan tata kelola berbasis data, agar nilai aset publik optimal dan mendukung PAD. Peserta yang hadir berjumlah ±60 orang dari unsur pengelola aset di lingkungan BKAD.
YOGYAKARTA – Sebuah studi baru dari peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti dampak signifikan dan kompleks dari dua pilar ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni sektor pariwisata dan pendidikan, terhadap harga properti di wilayah tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas di kedua sektor tersebut memiliki hubungan jangka panjang yang kuat dengan harga rumah dan nilai real estate, menghadirkan tantangan serius bagi inflasi dan keterjangkauan perumahan.

Pengasih, Kulon Progo – Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Prodi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada (DEB SV UGM) yang diketuai oleh Yuni Andari, S.E., M.Si menyelenggarakan kegiatan Pengabdian Masyarakat pada 30 Agustus 2025 di Balai Desa Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kapasitas bisnis pelaku UMKM melalui pelatihan softskill dan profiling bisnis, bekerja sama dengan BUMDes Binangun Sendang Artha.

Yogyakarta, 21 Oktober 2025 — Dalam upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 1, yakni No Poverty atau “Tanpa Kemiskinan”, berbagai strategi telah ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memperkuat praktik filantropi sebagai bentuk solidaritas sosial dan dukungan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu. Namun, hasil penelitian Andari, et al (2025) menunjukkan bahwa filantropi di Indonesia belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian tersebut mengungkap bahwa kontribusi kegiatan filantropi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih sangat kecil, yakni rata-rata hanya sekitar 0,037% untuk seluruh provinsi selama periode 2021-2023. Angka ini menunjukkan bahwa aktivitas sosial dan keagamaan seperti zakat, infaq maupun sedekah belum berperan optimal dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.
Oleh: Anisa Nurpita, Nurisqi Amalia, Bagaskara, Rosario Guntur Harimawan, Miftah Pandu Saputra, dan Wieyza Ananda Luqman
 Â
Gunung Kidul –11 September 2025, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset publik, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan Pelatihan Pemanfaatan Aset Daerah Secara Produktif: Pendekatan dan Metode Penilaian Aset bagi ASN Pemerintah Daerah.




