Indonesia, sebagai bagian integral dari komunitas global, telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pada tahun 2015, dengan target ambisius untuk dicapai pada tahun 2030. Pencapaian tujuan-tujuan universal ini tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan menuntut peran krusial dari pemerintah daerah sebagai garda terdepan implementasi. Pemerintah daerah, dengan kedekatannya pada masyarakat dan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, memiliki kapasitas unik untuk menerjemahkan target global menjadi aksi nyata yang relevan. read more

Mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, terlebih dalam konteks sistem negara desentralisasi. Dengan lebih dari 500 pemerintah daerah yang memiliki otonomi masing-masing, sinergi pusat dan daerah menjadi krusial. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021–2024 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas menyajikan strategi menyeluruh yang menekankan pentingnya partisipasi multipihak dan pelibatan aktif seluruh elemen bangsa. read more

Dalam sebuah acara penting bagi komunitas akademik, perwakilan tim peneliti dari Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Amesta Ramadhani, turut berpartisipasi dalam IRSA Conference 2025 yang diselenggarakan di Semarang pada 14–15 Juli 2025. Konferensi tahunan ini mengangkat tema “Localizing Smart Economy and Infrastructure for Inclusive Growth and Sustainability”, yang menyoroti pentingnya inovasi ekonomi dan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. read more

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tengah dihadapkan pada tantangan serius soal keterjangkauan perumahan, meski upah minimum regional di provinsi ini tercatat terendah di Pulau Jawa. Kenaikan harga rumah yang terus meroket membuat banyak warga terutama generasi mudakesulitan mewujudkan impian memiliki hunian sendiri. Permintaan rumah di Yogyakarta dipicu oleh besarnya porsi penduduk usia 15–26 tahun yang memasuki usia menikah dan berencana berinvestasi dalam kepemilikan rumah. Namun, kombinasi antara pendapatan rumah tangga yang terbatas dan harga properti yang terus meningkat mendorong angka keterjangkauan perumahan ke titik terendah dalam beberapa tahun terakhir. read more

Yogyakarta – Fenomena pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) masih menjadi tantangan serius dalam kehidupan masyarakat digital saat ini. Banyak individu tergiur dengan kemudahan dan kecepatan proses pencairan dana, tanpa memahami risiko yang menyertainya. Di balik kemasan yang tampak menarik, pinjol ilegal seringkali memanfaatkan celah kurangnya literasi keuangan dan lemahnya kontrol data pribadi. read more

YOGYAKARTA – Mahasiswa Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang tengah menjalani kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, turut berkontribusi dalam penggalian potensi lokal di Kelurahan Suryatmajan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi berbasis komunitas melalui pengembangan kampung tematik. read more

 

Yogyakarta, 17 April 2025 – Sebagai bentuk pengakuan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan, sebanyak 13 dosen Fakultas Geografi mengikuti kegiatan Sertifikasi Perencanaan Pembangunan BNSP yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai Selasa, 15 April hingga Rabu, 16 April 2025, bertempat di Ruang Sidang 104 dan Ruang GRC, Gedung Suhardi Sigit. Proses sertifikasi berjalan lancar dengan dukungan dari para asesor profesional dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berperan sebagai penguji. read more

Oleh: Agusta Ika Nugraheni Prihanti, Fatima Putri Prativi dan Elton Buyung Satrianto

 

Pemerintah Kota Yogyakarta terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembentukan Unit Pengelolaan Bimtek dan Diklat. Inisiatif ini bertujuan menyediakan pelatihan yang terstruktur, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Selain berfokus pada peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), unit ini juga diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan ekonomi lokal. read more

Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang mengeluarkan peraturan keuangan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa inisiatif terkait dengan keuangan berkelanjutan, antara lain kebijakan (i) Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025), (ii) Taksonomi Hijau Indonesia 1.0, dan (iii) Insentif Pendukung Baterai Kendaraan elektrik. Kemudian dalam ranah industri perbankan, Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan menekankan integrasi manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam penilaian risiko kredit. read more

Dosen (Laksmi Yustika Devi) dan mahasiswa (Riziq Apani Khoir, Marsa Kamila Nasion, Luqman Wiranata Kusuma) Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM (Prodi PEK) terlibat dalam program pengabdian kepada masyarakat berbasis desa binaan tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) dengan dana hibah dari Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM di Desa Wisata Dewa Dekso, Kulon Progo. Selain dengan Prodi PEK, kegiatan pengabdian ini juga melibatkan Gilang Wirakusuma, M.Sc. dari Fakultas Pertanian UGM dan Dr. Nuryuda Irdana, S.P., M.M. dari Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi UGM. read more