Yogyakarta, 17 April 2025 – Sebagai bentuk pengakuan kompetensi di bidang perencanaan pembangunan, sebanyak 13 dosen Fakultas Geografi mengikuti kegiatan Sertifikasi Perencanaan Pembangunan BNSP yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, mulai Selasa, 15 April hingga Rabu, 16 April 2025, bertempat di Ruang Sidang 104 dan Ruang GRC, Gedung Suhardi Sigit. Proses sertifikasi berjalan lancar dengan dukungan dari para asesor profesional dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berperan sebagai penguji.
SDG 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan
Oleh: Agusta Ika Nugraheni Prihanti, Fatima Putri Prativi dan Elton Buyung Satrianto
Pemerintah Kota Yogyakarta terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pembentukan Unit Pengelolaan Bimtek dan Diklat. Inisiatif ini bertujuan menyediakan pelatihan yang terstruktur, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan masa depan. Selain berfokus pada peningkatan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN), unit ini juga diharapkan memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan ekonomi lokal.
Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang mengeluarkan peraturan keuangan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa inisiatif terkait dengan keuangan berkelanjutan, antara lain kebijakan (i) Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025), (ii) Taksonomi Hijau Indonesia 1.0, dan (iii) Insentif Pendukung Baterai Kendaraan elektrik. Kemudian dalam ranah industri perbankan, Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan menekankan integrasi manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam penilaian risiko kredit.
Dosen (Laksmi Yustika Devi) dan mahasiswa (Riziq Apani Khoir, Marsa Kamila Nasion, Luqman Wiranata Kusuma) Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM (Prodi PEK) terlibat dalam program pengabdian kepada masyarakat berbasis desa binaan tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) dengan dana hibah dari Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM di Desa Wisata Dewa Dekso, Kulon Progo. Selain dengan Prodi PEK, kegiatan pengabdian ini juga melibatkan Gilang Wirakusuma, M.Sc. dari Fakultas Pertanian UGM dan Dr. Nuryuda Irdana, S.P., M.M. dari Departemen Bahasa, Seni, dan Manajemen Budaya Sekolah Vokasi UGM.
Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-11: Sustainable Cities and Communities — menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan — salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan hunian yang layak dan mendukung kesejahteraan komunitas. Salah satu solusi yang diterapkan adalah pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) sebagai alternatif hunian yang lebih baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Air bersih dan tempat tinggal adalah hak dasar yang wajib dipenuhi untuk mendukung kualitas hidup manusia. Setiap tempat tinggal seperti Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), harus menyediakan sumber air bersih yang layak untuk kebutuhan konsumsi dan sanitasi penghuninya. Hal ini sangat penting, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menjadi penghuni utama Rusunawa. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih di Rusunawa masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kenyamanan dan kesehatan penghuni.
Migrasi penduduk, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, merupakan fenomena kompleks dengan implikasi signifikan bagi pembangunan dan keberlanjutan perkotaan. UNCTAD 2023, memprediksi proporsi penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 68% pada tahun 2050. Seiring dengan terus meningkatnya urbanisasi secara global tantangan dalam mengelola pertumbuhan ini secara berkelanjutan menjadi semakin mendesak.
Penulis: Rizky Wulandari
Permasalahan sampah saat ini menjadi permasalahan yang ada di berbagai daerah di Yogyakarta. Kota Yogyakarta bahkan sedang mengkaji kebijakan sampah berbayar untuk mengatasi permasalahan sampah yang tidak kunjung usai sejak 1 tahun belakangan. Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan program reuse, reduce, recycle (3R) yaitu program penanganan sampah melalui pemilahan, pemanfaatan dan daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat untuk mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir. Pemilahan sampah organik dan non organik merupakan langkah awal yang dilakukan dalam implementasi 3R. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, yakni mencapai 60% dari total sampah (bank sampah bersinar, 2024).
Sebagai langkah untuk mencapai target SDGs nomor 11 terkait kota dan permukiman berkelanjutan, berbagai upaya untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan terus dilakukan. Dalam konteks ini, pemahaman tentang lokasi strategis menjadi salah satu aspek penting ketika merencanakan perumahan yang layak dan terjangkau. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengevaluasi peran lokasi dalam penentuan harga dan penilaian properti. Salah satu penelitian oleh Bagaskara, S.E., M.Ec.Dev., berjudul “Bagaimana Menentukan dan Mengukur Lokasi dalam Penilaian Perumahan dan Model Harga Hedonik? Tinjauan Sistematis Lokasi Perumahan” mengungkapkan bahwa lokasi dapat diukur melalui dua aspek utama, yaitu spasial dan keadaan, yang masing-masing memiliki pengaruh besar terhadap nilai perumahan.
Yogyakarta (24/10/2024) Pembangunan infrastruktur yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia turut menimbulkan efek domino bagi sektor lingkungan dan pertanian. Pembangunan besar-besaran ini mengakibatkan adanya alih fungsi lahan. Salah satu alih fungsi yang terasa signifikan adalah perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman.