Yogyakarta, November 2025- Tim peneliti dari Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang terdiri atas Kun Haribowo dan Yuni Andari, mengembangkan konsep kebijakan fiskal baru yang mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam riset yang dilakukan selama 2023–2025, mereka meneliti potensi penerapan pajak berbasis emisi kendaraan sebagai alternatif reformasi fiskal untuk menggantikan skema pajak barang mewah yang selama ini berlaku di sektor otomotif.
SDG 11 Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan
Dalam beberapa tahun terakhir, migrasi internal memainkan peran penting dalam membentuk lanskap wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dinamika perpindahan penduduk yang terjadi selama dekade terakhir menunjukkan pola yang semakin kompleks, dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi seperti kenaikan harga tanah di pusat kota dan ketersediaan infrastruktur publik yang semakin merata. Kondisi ini telah mengubah wajah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), di mana sejumlah wilayah pinggiran tumbuh menjadi simpul pertumbuhan baru yang melampaui batas administrasi kota dan desa.
Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yang meliputi Kota Yogyakarta dan sebagian Sleman serta Bantul, telah menjadi magnet utama bagi migrasi internal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya harga tanah di Kota Yogyakarta dan semakin tingginya kelayakan huni di wilayah sekitarnya, yang mendorong penduduk untuk mencari hunian di KPY. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, pemahaman tentang dinamika migrasi internal di DIY menjadi sangat penting. Peneliti dan pembuat kebijakan berusaha untuk mengeksplorasi pola migrasi guna mengembangkan strategi yang efektif untuk perencanaan dan pengembangan kota. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang cepat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dinamika migrasi ini berkaitan dengan erat dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), karena menyangkut pemerataan akses terhadap perumahan layak, infrastruktur dasar, serta kualitas hidup antarwilayah.
Kalurahan Sendangsari memiliki potensi ekonomi desa yang besar dengan sekitar 210 jenis UMKM tersebar di berbagai padukuhan. Berdasarkan publikasi data desa tahun 2024, sebanyak 51,33% penduduknya adalah perempuan, dan 1,29% bekerja sebagai pedagang yang terdiri dari 0,33% pedagang laki-laki dan 0,96% pedagang perempuan. Mayoritas penduduk berusia produktif hingga lanjut (31 tahun ke atas) dengan proporsi sebesar 63,11%, yang menunjukkan dominasi tenaga kerja dewasa aktif. BUMDes Binangun Sendang Artha, yang telah didirikan sejak 2017, berperan penting dalam mendorong ekonomi desa. Pada tahun anggaran 2024, kontribusi hasil usaha desa mencapai Rp131.010.000 dari total pendapatan desa sebesar Rp3,31 miliar, menandakan peran ekonomi BUMDes mulai signifikan namun masih perlu diperkuat melalui pemberdayaan pelaku UMKM.
Yogyakarta, Oktober 2025 ,Dua peneliti dari Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Kun Haribowo dan Yuni Andari, memberikan masukan reformasi pajak kendaraan bermotor melalui penerapan Pajak Pigouvian. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 30 triliun per tahun serta menekan emisi karbon sekitar 5 juta ton COâ‚‚ per tahun. Usulan tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim)
Yogyakarta, 25 Oktober 2025 — Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola fiskal daerah yang transparan dan berkeadilan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2025 bertajuk “Pemutakhiran NJOP PBB P2: Konsep Dasar dan Proses Revaluasi NJOP.”Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah dalam memperbarui data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara profesional dan berbasis kondisi pasar aktual.
Yogyakarta, 11 September 2025 — Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menyelenggarakan program  Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)  2025 bertajuk Pemutakhiran NJOP PBB P2: Konsep Dasar dan Proses Revaluasi NJOP. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, dengan tujuan meningkatkan kapasitas teknis sekaligus menyamakan persepsi kebijakan dalam penguatan pendapatan dan pengelolaan aset daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti. Ketua tim PKM yaitu Ibu Fatima Putri Prativi, S.T., M.Ec.Dev dan anggota tim PKM Dra. Ike Yuli Andjani, M.Si, Yudistira Hendra Permana, Ph.D, Wildan Jawahir dan Muhammad Aghis Asyakandari.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan serangkaian 17 tujuan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, SDGs diintegrasikan secara resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan utama SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi masa depan. Pelaksanaan SDGs di Indonesia juga sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan laporan Sustainable Development Report (2023), skor pembangunan berkelanjutan Indonesia terus meningkat signifikan dari 60,53 pada tahun 2000 menjadi 70,16 pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam implementasi kebijakan yang berfokus pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini berkembang pesat sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tinggi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, wajah Yogyakarta banyak berubah — dari kawasan pendidikan dan budaya yang tenang, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan properti yang dinamis. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY mencatat bahwa investasi di sektor properti naik hingga 11,7% sepanjang tahun 2022–2023, dengan fokus utama di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Lonjakan ini menunjukkan betapa tingginya minat investor terhadap wilayah perkotaan DIY yang strategis dan ramai kegiatan.
Mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, terlebih dalam konteks sistem negara desentralisasi. Dengan lebih dari 500 pemerintah daerah yang memiliki otonomi masing-masing, sinergi pusat dan daerah menjadi krusial. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021–2024 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas menyajikan strategi menyeluruh yang menekankan pentingnya partisipasi multipihak dan pelibatan aktif seluruh elemen bangsa.

