YOGYAKARTA — Menerima uang ganti rugi pembebasan lahan dalam jumlah fantastis ternyata tak menjamin kehidupan warga terdampak proyek jalan tol akan otomatis sejahtera. Keberhasilan masyarakat dalam beradaptasi dan menjaga stabilitas ekonomi pasca-pembebasan lahan justru sangat ditentukan oleh modal manusia (human capital) serta kapabilitas pengelolaan keuangan mereka.
News
Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo senilai Rp27–28 triliun sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadirkan dinamika baru bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di balik janji percepatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Joglosemar, proses pembebasan lahan membawa transformasi sosial-ekonomi yang kompleks bagi warga lokal. Riset terhadap rumah tangga penerima ganti rugi di Kapanewon Kalasan, Depok, dan Prambanan mengungkap fenomena krusial: pembebasan lahan bukan sekadar urusan administrasi ganti rugi, melainkan momentum krusial yang berkaitan erat dengan ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs).Â
Pendahuluan
Organisasi sektor publik menggunakan sumber daya yang besar untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan tidak hanya berkaitan dengan pembelian barang atau jasa dengan harga tertentu, tetapi juga berhubungan dengan kualitas, efisiensi anggaran, keberlanjutan lingkungan, kondisi sosial, dan tata kelola. Dalam perkembangan pengelolaan sektor publik, keputusan pengadaan mulai diarahkan untuk mempertimbangkan aspek sustainability. Pemerintah tidak hanya memilih barang atau jasa berdasarkan harga paling rendah, tetapi juga dapat mempertimbangkan kualitas, umur manfaat, penggunaan energi, dampak lingkungan, kondisi tenaga kerja, serta keberlanjutan pemasok. Pendekatan tersebut dikenal sebagai sustainable public procurement.
Pendahuluan
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi salah satu agenda penting dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Melalui Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri atas 169 target untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDGs mencakup berbagai dimensi pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi, hingga tata kelola institusi. Dalam konteks sektor publik, SDGs memiliki arti strategis karena pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik, pengelola sumber daya, pembuat kebijakan, serta penggerak pembangunan. Oleh karena itu, pencapaian SDGs sangat bergantung pada kemampuan organisasi sektor publik dalam menerjemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, program, anggaran, pelayanan, dan sistem pengelolaan organisasi.
Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi menerima kembali 8.148 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Periode 2 Tahun 2026 dalam upacara penerimaan yang digelar Jumat (4/9). Momen ini menandai berakhirnya masa pengabdian mahasiswa di lokasi penempatan masing-masing, yang dijalani secara luring selama 50 hari, terhitung sejak 20 Juni hingga 8 Agustus 2026.
Sebanyak 29 mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam unit KKN-PPM Satru Jnana menghabiskan tujuh minggu, 19 Juni hingga 8 Agustus 2026, untuk menggerakkan Desa Kerambitan dan Desa Kukuh, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Dengan tema besar “Integrasi Ekosistem Desa Mandiri: Sinergi Agro, Teknologi, dan Kesehatan Menuju Akselerasi Digital dan Ekonomi Sirkular Berbasis Asset Based Community Development”.
Pergantian Menteri Keuangan pada September 2026 menempatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali menjadi sorotan. Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya memimpin Kementerian Keuangan digantikan oleh Suahasil Nazara. Serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Keuangan pada 15 September 2026.

Muhammad Aghis Asyakandari (Manajemen dan Penilaian Properti 2024), berhasil meraih Juara 3 dalam Kompetisi Esai Nasional EXPASIGN 2026 yang diselenggarakan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa MARS Project Politeknik Negeri Jakarta Tahun 2026. Kompetisi yang mengangkat tema “The Gen-Z Catalyst: Tech-Driven Solutions for Sustainable Business” dengan salah satu subtema, Business Innovation & Digital Transformation. Kompetisi tersebut diikuti oleh 35 Peserta dari 29 universitas berbeda dan 5 peserta di babak final. Seleksi dilakukan melalui tahap full paper, presentasi final, dan tanya jawab yang dilaksanakan secara daring pada 19 September 2026, dan pemenang diumumkan pada 20 September 2026 dengan Awarding di tanggal 26 September 2026.
Yogyakarta – Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (DEB SV UGM) menyelenggarakan Workshop Strategi Cerdas dalam Pemanfaatan Sumber Referensi di Perguruan Tinggi pada Jumat, 18 September 2026, sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mencari, mengakses, dan memanfaatkan sumber informasi akademik secara efektif. Kegiatan ini menjadi wadah pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya pemanfaatan referensi yang tepat dalam mendukung proses perkuliahan, penyusunan tugas, serta kegiatan penelitian.
Oleh : Ihda Arifin Faiz
Kepemilikan rumah merupakan salah satu isu utama yang dihadapi oleh keloarga di Indonesia. Keluarga yang ada mengalami kesulitan untuk memperoleh kepemilikan rumah, baik karena harganya yang terus meningkat maupun permasalahan fundamental jauhnya perbedaan (gap) antara besarnya penghasilan (income) keluarga dengan harga property di hampir setiap daerah di Indonesia. Padahal, setiap tahun pertumbuhan keluarga baru di Indonesia mencapai 1,13 juta keluarga (NHAP, 2023).

