Wonosari, 11 September 2025 – Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada melalui Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti (MPP), Departemen Ekonomika dan Bisnis, berkolaborasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pelatihan teknis bertajuk “Implementasi Praktis Penilaian NJOP PBB-P2: Proses dan Simulasi Penilaian”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menilai dan mengelola aset daerah secara profesional, transparan, dan berbasis data aktual guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
This research on the drivers of Islamic banking adoption in Indonesia makes a direct contribution to achieving Sustainable Development Goal (SDG) 8: Decent Work and Economic Growth. A key target of SDG 8 is to promote universal access to banking and financial services for all. The study’s findings reveal that convenience and positive attitudes—not just religious compliance—are the primary drivers of adoption. This provides a critical roadmap for Islamic banks to design more accessible, user-friendly, and competitive digital and branch services. By prioritizing operational excellence and customer experience, Islamic banks can attract a broader customer base, including the unbanked and underbanked populations, thereby accelerating financial inclusion and integrating more people into the formal economy.
Â
Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diupayakan salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat khususnya wanita, terus digencarkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dan berbagai pihak mewujudkan tujuan utama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Pemberdayaan wanita memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sosial. Ketika perempuan berdaya, maka kualitas hidup keluarga pun meningkat.
Dalam beberapa tahun terakhir, migrasi internal memainkan peran penting dalam membentuk lanskap wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dinamika perpindahan penduduk yang terjadi selama dekade terakhir menunjukkan pola yang semakin kompleks, dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi seperti kenaikan harga tanah di pusat kota dan ketersediaan infrastruktur publik yang semakin merata. Kondisi ini telah mengubah wajah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), di mana sejumlah wilayah pinggiran tumbuh menjadi simpul pertumbuhan baru yang melampaui batas administrasi kota dan desa.
Â
YOGYAKARTA – Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi (SV) Universitas Gadjah Mada (UGM), Fani Pramuditya, S.E., M.Sc., bersama dengan mahasiswa Program Studi Perbankan, Bima Aditiya, terlibat dalam riset strategis mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks ASEAN MSMEs. Keterlibatan ini berfokus pada eksplorasi dan pengumpulan data lapangan untuk menganalisis secara mendalam dampak faktor internal dan eksternal yang memengaruhi performa UMKM yang dikelola oleh wanita di empat wilayah penyangga strategis: Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, dan Kabupaten Sukabumi.
Sebuah studi terbaru dari Sekolah Vokasi UGM, yang telah rampung diteliti sebagai bagian dari program Penelitian SNTT SV UGM 2025 oleh Fani Pramuditya, S.E., M.B.A. dan tim, memberikan pencerahan baru mengenai faktor penentu kesuksesan pengusaha perempuan skala mikro di Indonesia. Penelitian yang melibatkan 170 pengusaha perempuan di Pulau Jawa ini menemukan bahwa kepemimpinan wirausaha (entrepreneurial leadership) adalah pendorong utama yang secara langsung dan signifikan memengaruhi kesuksesan usaha mereka.
Yogyakarta, 25 Oktober 2025 — Dalam rangkaian Seminar Nasional Teknologi Terapan (SNTT) 2025 yang diselenggarakan di Gedung TILC Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Faiz Zamzami, selaku ketua peneliti, memaparkan hasil pengembangan sistem informasi akuntansi persediaan dan kasir berbasis Android bertajuk “Stokify”.

Mahasiswa Program Studi Perbankan angkatan 2022, Adrian Rasyeed Asshiddiqi dan Naufal Fauzan Atin Nugraha, berhasil meraih Juara 2 pada kategori Trading Competition dalam ajang Investment Summit Project (INSPECT) 2025 yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (KSPM DEB SV UGM).
Dampak dari strategi merger yang dikembangkan oleh BPR sesuai anjuran dari OJK terutama setelah ditetapkannya undang undang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan (P2SK), ternyata menghadapi kendala potensial yang bisa menghambat tujuan dari strategi merger.  Salah satu kendala yang dihadapi di lapangan adalah implementasi dilapangan, Ketika dasar merger adalah kekurangan modal, kepemilikan dan Lokasi BPR. Merger secara konsep memang bisa meningkatkan modal inti BPR, tetapi secara intrinsic mengandung biaya berupa karakter BPR yang bergabung sering tidak sefrekuensi dengan BPR partnernya. Besar kecilnya modal yang masuk,  juga  menjadi factor yang pelik di lapangan menghadapi kendala pada saat menentukan proporsi direksi dan komisaris yang baru, Di lapangan biaya ini cukup besar, yang bisa jadi mungkin lebih murah biaya dananya jika dibandingkan dengan strategi non merger.

Kebijakan Single Present Policy (SPP), memerintahkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS (Bank Perkreditas Rakyat Syariah) yang berada dalam satu kepemilikan/pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah/kepulauan untuk melakukan penggabungan/peleburan. OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk (a) melakukan dan menerima penggabungan/peleburan (b) BPR/BPRS menerima pengambilalihan oleh pihak lain bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum (pasal 128). OJK dapat memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan penggabungan / peleburan dengan BPR/BPRS lain dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain BPR/BPRS yang (a) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau (b) ditetapkan sebagai BPR/BPRS dalam penyehatan. Meskipun manfaat merger secara konsep menguntungkan yang tercermin pada meningkatnya modal dan atau modal inti , manajemen tata Kelola, efisiensi  dan efektivitas asset sehingga nilai perusahaan meningkat yang tercermin meningkatnya modal sendiri BPR dan BPRS.





