Yogyakarta, Juli 2025 ,Tim peneliti dari Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tengah melakukan kajian penting terkait fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, dengan fokus penelitian di Kabupaten Bantul, DIY. Riset yang dipimpin oleh Siti Muslihah dan Hilda Octavana ini bertujuan menganalisis sejauh mana efektivitas pengawasan yang dijalankan oleh empat elemen utama: APIP, Camat, BPD, dan masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri No. 73 Tahun 2020. read more

Indonesia, sebagai bagian integral dari komunitas global, telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pada tahun 2015, dengan target ambisius untuk dicapai pada tahun 2030. Pencapaian tujuan-tujuan universal ini tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan menuntut peran krusial dari pemerintah daerah sebagai garda terdepan implementasi. Pemerintah daerah, dengan kedekatannya pada masyarakat dan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, memiliki kapasitas unik untuk menerjemahkan target global menjadi aksi nyata yang relevan. read more

Kebijakan Single Present Policy (SPP), memerintahkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS (Bank Perkreditas Rakyat Syariah) yang berada dalam satu kepemilikan/pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah/kepulauan untuk melakukan penggabungan/peleburan. OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk (a) melakukan dan menerima penggabungan/peleburan (b) BPR/BPRS menerima pengambilalihan oleh pihak lain bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum (pasal 128). OJK dapat memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan penggabungan/peleburan dengan BPR/BPRS lain dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain BPR/BPRS yang (a) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau (b) ditetapkan sebagai BPR/BPRS dalam penyehatan. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih BPR/BPRS atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menggabungkan diri dengan BPR/BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR/BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. read more

Mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, terlebih dalam konteks sistem negara desentralisasi. Dengan lebih dari 500 pemerintah daerah yang memiliki otonomi masing-masing, sinergi pusat dan daerah menjadi krusial. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021–2024 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas menyajikan strategi menyeluruh yang menekankan pentingnya partisipasi multipihak dan pelibatan aktif seluruh elemen bangsa. read more

Seiring berkembangnya society 5,0 dan derasnya arus informasi serta penggunaan teknologi, durasi penggunaan media sosial oleh masyarakat semakin panjang. Berdasarkan kajian meltwater, saat ini terdapat 8,08 miliar penduduk di dunia, sebaran handphone telah mencapai 5,61 miliar, individu yang mengakses internet mencapai 5,35 miliar, dan identitas pengguna media sosial mencapai 5,04 miliar sebagaimana tampak pada gambar 1. read more

Defisit Keuangan Negara

Rezim defisit fiskal merupakan suatu paradigma pengelolaan keuangan negara yang berorientasi defisit, terutama mindset pada tahapan penetapan anggaran. Defisit fiskal yang dijalani oleh suatu negara tidak hanya suatu fenomena teknis akuntansi bahwa pengeluaran (belanja) lebih besar dari penerimaan (pendapatan). Akan tetapi merupakan pilihan bagaimana paradigma keuangan negara dikelola. Rezim defisit fiskal dipilih karena negara berkeinginan untuk menjalankan perekonomian secara progresif. Kondisi ini juga dikenal dengan kebijakan fiskal ekspansif yaitu suatu kondisi negara mengakselarasi pembangunan dan mendorong perekonomian agar tetap tumbuh. Konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah defisit anggaran sehingga perlu dilakukan pembiayaan melalui utang yang berorientasi untuk belanja produktif read more

    Pengeluaran konsumsi rumah tangga memegang peran sentral dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selama 15 tahun terakhir (2010–2024), kontribusinya rata-rata mencapai 55,3 persen, jauh melampaui kontribusi investasi yang sebesar 31,43 persen (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika konsumsi rumah tangga sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. read more

Sektor properti di Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian nasional, namun juga menghadapi tantangan signifikan terkait praktik kecurangan atau fraud. Berbagai modus seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset, dan korupsi masih sering terjadi dan memberi dampak negatif bagi perusahaan, investor, dan masyarakat. Kajian terbaru dari Tim Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) pada tahun 2025 mengungkap bahwa keberagaman gender dalam manajemen dapat menjadi salah satu elemen kunci dalam upaya meminimalisir praktik fraud di sektor tersebut. read more

     Dalam satu dekade terakhir, dunia korporasi tak lagi semata-mata mengejar profit. Di era yang ditandai dengan krisis iklim, ketimpangan sosial, dan tuntutan tata kelola yang lebih transparan, perusahaan dituntut berperan aktif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan PBB. read more

Introduction:

Adopting Islamic banking services in Indonesia is driven by factors such as Sharia compliance and convenience. This research explores how these two factors influence consumer decisions to adopt Islamic banking over conventional banking options. Understanding the underlying motivations for Islamic banking adoption can have significant implications for policy-making and financial inclusion, which aligns with several Sustainable Development Goals (SDGs), particularly those related to poverty alleviation, economic growth, and job creation. read more