Intisari dari Artikel https://infobanknews.com/jobless-growth/ oleh Prof Mudrajad, Ph.D.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87% (yoy) dan mengalami kontraksi -0,98% secara kuartalan, menunjukkan gejala perlambatan yang patut diwaspadai. Meski Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, target pertumbuhan 8% tampaknya sulit dicapai tanpa perubahan mendasar dalam arah kebijakan ekonomi.
Prof.Mudrajad Kuncoro , salah satu Dosen dan Guru Besar di Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM memberikan kontribusinya kembali dengan membuat artikel yang berjudul “BI-Rate dan Strategi Pro-Poor Growth” di laman website Info Bank https://infobanknews.com/bi-rate-dan-strategi-pro-poor-growth/
Indonesia, sebagai bagian integral dari komunitas global, telah menunjukkan komitmen kuat terhadap agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan pada tahun 2015, dengan target ambisius untuk dicapai pada tahun 2030. Pencapaian tujuan-tujuan universal ini tidak semata menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan menuntut peran krusial dari pemerintah daerah sebagai garda terdepan implementasi. Pemerintah daerah, dengan kedekatannya pada masyarakat dan pemahaman mendalam tentang konteks lokal, memiliki kapasitas unik untuk menerjemahkan target global menjadi aksi nyata yang relevan.
Kebijakan Single Present Policy (SPP), memerintahkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS (Bank Perkreditas Rakyat Syariah) yang berada dalam satu kepemilikan/pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah/kepulauan untuk melakukan penggabungan/peleburan. OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk (a) melakukan dan menerima penggabungan/peleburan (b) BPR/BPRS menerima pengambilalihan oleh pihak lain bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum (pasal 128). OJK dapat memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan penggabungan/peleburan dengan BPR/BPRS lain dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain BPR/BPRS yang (a) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau (b) ditetapkan sebagai BPR/BPRS dalam penyehatan. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih BPR/BPRS atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menggabungkan diri dengan BPR/BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR/BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
  Pengeluaran konsumsi rumah tangga memegang peran sentral dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selama 15 tahun terakhir (2010–2024), kontribusinya rata-rata mencapai 55,3 persen, jauh melampaui kontribusi investasi yang sebesar 31,43 persen (Gambar 1). Hal ini menunjukkan bahwa dinamika konsumsi rumah tangga sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam sebuah acara penting bagi komunitas akademik, perwakilan tim peneliti dari Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Amesta Ramadhani, turut berpartisipasi dalam IRSA Conference 2025 yang diselenggarakan di Semarang pada 14–15 Juli 2025. Konferensi tahunan ini mengangkat tema “Localizing Smart Economy and Infrastructure for Inclusive Growth and Sustainability”, yang menyoroti pentingnya inovasi ekonomi dan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami lonjakan investasi di sektor properti komersial dalam beberapa tahun terakhir. Proyek-proyek seperti pembangunan hotel, resort, hingga pusat perbelanjaan berkembang pesat di berbagai wilayah, termasuk Gunungkidul, Kulon Progo, dan Bantul. Meski berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan ini juga memunculkan tantangan serius seperti konflik tata ruang, kerusakan lingkungan, serta ketimpangan sebaran investasi. Hal ini menegaskan pentingnya sebuah pendekatan analitis yang berbasis spasial untuk memastikan lokasi investasi benar-benar layak dari sisi fisik, lingkungan, dan perencanaan wilayah.
Yogyakarta, 18 Maret 2025 – Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada menggelar acara Sarasehan dan Silaturahmi dalam rangka memperingati hari jadi ke-50 departemen serta menyelenggarakan pengajian menjelang buka puasa. Acara yang berlangsung di lingkungan kampus ini dihadiri oleh dosen dan tenaga kependidikan (tendik) aktif maupun purna tugas serta karyawan dari unsur Cleaning Service (CS) dan Satuan Keamanan Kampus (SKK).
📢 Lowongan Magang Mahasiswa 📢
Departemen Ekonomika dan Bisnis SV UGM membuka kesempatan magang bagi Mahasiswa UGM.
Daftar sekarang di tautan berikut:
https://ugm.id/PendaftaranMagangMahasiswaDEB
