Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dalam mendukung pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang meliputi pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai. PAD, yang berasal dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan aset daerah, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk program-program pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs secara lokal.
Arsip:
SDG 1: Tanpa Kemiskinan
BPKH deposits can significantly reduce poverty by empowering Islamic banks to provide financial services to low-income individuals and communities. By depositing a substantial portion of their funds into Islamic banks, BPKH can enable these institutions to expand their reach and offer a broader range of financial products, such as microfinance loans, affordable housing financing, and other financial services.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, dan sektor ini menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan dalam aspek legalitas dan perencanaan pajak. Padahal, legalitas usaha dan pengelolaan pajak yang baik adalah salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
|
|
Perencanaan Model Laba Stratejik bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khususnya yang menerima Penyertaan Modal Negara menjadi factor yang sangat penting dalam pengelolaan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN sampai dengan tahun 2023, sehingga dapat ,mendukung 5 program Prioritas Nasional yaitu (1) Program Pembangunan Infrastuktur dan kreativitas (SDG 9), (2) Program Kedaulatan Pangan (SDG 1)., (3) program Pembangunan Maritim (SDG 14). (4) Program Industri Pertahanan dan Keamanan serta Program kemandirian Ekonomi Nasional yang sejalan dengan SDG 8. Faktor yang mempengaruhi laba jangka panjang adalah tingkat efektivitas aktiva, efisiensi departemen pemasaran dan sturktur modal yang mencerminkan proporsi modal asing jangka panjang dengan modal sendiri. Perencanaan laba dengan menganalisis tiga factor tersebut, akan menjadi dasar untuk menyusun rencana strategi perusahaan BUMN.
Tim Sekolah Vokasi UGM yang terdiri dari Faiz Zamzami1, Siti Muslihah, Umar Taufiq, Rendra Nandira Widriati , Eva Alyanda Umi Khasanah , Adiel Boanerge Gananputra, Ashila Najwa Salsabilla Wd , Maulana Fikrie Rizaldi yang berasal dari Departemen Ekonomika dan Bisnis dan Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada berkolaborasi mengembangkan aplikasi sediaan berbasis android yang diberi nama Sediaku. Pengembangan Aplikasi sediaku dilakukan menggunakan Android studio, dengan menggunakan teknologi UI Jetpack Compose serta bahasa pemrograman Kotlin. Pengembangan aplikasi dilakukan berdasarkan desain wireframe, UI, dan skema arsitektur.
Perkembangan teknologi pada era saat ini memberikan pengaruh yang signifikan pada kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, salah satunya aspek ekonomi. Berbagai persoalan informasi yang kompleks tentunya memerlukan solusi yang sistematis dan terorganisir agar informasi dapat disediakan secara cepat dan akurat. Hadirnya teknologi sistem informasi menyediakan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara efektif dan efisien. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia memiliki peranan yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) per Maret 2021, UMKM memberikan kontribusi sebesar sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau senilai Rp8.573,89 Triliun setiap tahunnya dari total 64,2 juta UMKM di seluruh Indonesia (Kementerian Keuangan, 2022). Adapun menurut Dataku Bappeda DIY (2024), D.I. Yogyakarta sendiri memiliki 324.745 UMKM mikro dengan 279.282 pelaku UMKM atau sebesar 86,05% bergerak pada sektor perdagangan dan manufaktur di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan manufaktur memiliki peranan signifikan atas perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gambar Ilustrasi
Perbankan syariah menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin menjauhi praktik riba dan berinvestasi secara etis. Bank syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung proyek-proyek sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia didukung oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kepastian hukum bagi operasional bank syariah. Dengan adanya regulasi ini, industri perbankan syariah diharapkan dapat berkembang lebih cepat dan terstruktur.
Dua mahasiswi Program Studi Perbankan yang tergabung dalam tim Kuliah Kerja Nyata Buru Basudara Kabupaten Buru, Maluku melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Waimangit, Kecamatan Air Buaya. Dua mahasiswi tersebut adalah Ecclesia Candra Wibowo atau yang sering disapa Aca dan Vincencia Fera Rini Tri Setianingsih atau Tia. Kedua mahasiswi tersebut melakukan pemberdayaan dengan memberikan beberapa program pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Waimangit. Pemberdayaan UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha mengenai beberapa strategi dan pengelolaan bisnis berskala kecil dan menengah. Melimpahnya potensi daerah yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni menyebabkan harga komoditas menjadi tidak maksimal. Hal ini melatarbelakangi pembentukan program pemberdayaan dengan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha dibawah bimbingan dosen pembimbing lapangan Prof. Ir. Bambang Suwigyo,S.Pt., M.P., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.
Oleh : Anisa Nurpita, Ike Yuli Andjani , Rosario Guntur Harimawan , Wieyza Ananda , Luqman , Miftah Pandu Saputra , dan Shafi Fajari Saputra
Pembangunan jalan tol di Yogyakarta memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Namun, di balik manfaat yang dirasakan secara luas, ada dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat terdampak, khususnya terkait alih fungsi lahan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 22 persen responden yang terlibat dalam survei mengalami kehilangan pekerjaan akibat alih fungsi lahan. Bahkan, hingga saat ini, 26 persen darimereka masih belum mendapatkan pekerjaan pengganti. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam proses adaptasi ekonomi di tengah perubahan lingkungan yang drastis. Alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol menyebabkan pengurangan signifikan pada lahan pertanian produktif. Sebanyak 44 persen responden menyatakan bahwa tanah yang terkena pembebasan adalah lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber utama penghidupan mereka. Akibatnya, terjadi penurunan produktivitas pertanian, yang berdampak langsung pada pendapatan para petani. Pembebasan lahan juga membawa dampak pada perubahan kepemilikan aset, terutama bagi pemilik lahan pertanian. Kehilangan aset berupa tanah ini berimplikasi besar terhadap penurunan pendapatan masyarakat, mengingat tanah merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar petani di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol membawa tantangan sosial dan ekonomi yang serius bagi masyarakat terdampak. Selain masalah kehilangan pekerjaan, penurunan produktivitas pertanian menjadi isu utama yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan.
Kulonprogo, 9 November 2024 – Penyusunan lingkup dan proposal penilaian aset adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pemberian kredit, terutama bagi masyarakat yang memerlukan akses pendanaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan memiliki dasar yang kuat dan didasarkan pada penilaian yang akurat terhadap aset yang dijaminkan. Penilaian aset sangat penting untuk mengurangi risiko bagi lembaga keuangan dan memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa nilai jaminan cukup untuk menutupi kredit yang diberikan.
