Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang mengeluarkan peraturan keuangan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa inisiatif terkait dengan keuangan berkelanjutan, antara lain kebijakan (i) Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025), (ii) Taksonomi Hijau Indonesia 1.0, dan (iii) Insentif Pendukung Baterai Kendaraan elektrik. Kemudian dalam ranah industri perbankan, Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan menekankan integrasi manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam penilaian risiko kredit.
Arsip:
IKU
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memainkan peran penting dalam mendorong keuangan berkelanjutan dengan memperkenalkan regulasi yang mewajibkan bank untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan menekankan pengintegrasian manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam penilaian risiko kredit, serta No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Obligasi Hijau. Kerangka regulasi ini menempatkan lembaga keuangan Indonesia di garis depan keuangan berkelanjutan, yang sejalan dengan standar global (Guild, 2019).
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset bagi suatu bangsa yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Jumlah dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil-hasil produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tinggi-rendahnya kualitas SDM suatu bangsa akan berpengaruh pada pencapaian kualitas hasil-hasil pembangunan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan tingginya investasi menuntut perubahan lingkungan yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sejak tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) menggunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai indikator capaian pembangunan sumber daya manusia.
Sumber: Badan Pusat Statistik
Misi pertama Presiden pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan kualitas manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM menunjukkan bagaimana warga negara memperoleh akses hasil pembangunan melalui pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Semakin tinggi tingkat IPM menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia menjadi salah satu indikator pencapaian Sutainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka pembangunan global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan. SDGs Tujuan 16 adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Salah satu target untuk mencapai tujuan 16 ini adalah mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat. Indikator untuk mencapai tujuan ini adalah 16.6.1 proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; 16.6.1 (a) prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 16.6.1 (b) Prosentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); 16.6.1 (c) prosentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan; 16.6.1 (d) prosentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Target ini dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan pemerrintah secara efektif dan efisien. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD).
Rangkaian Program Pengabdian kepada Masyarakat 2024 dari Program Studi D4 Perbankan, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM kembali dilaksanakan. Acara ini dihadiri oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan anggota ASEPHI, mitra Sekolah Vokasi UGM. Materi pelatihan mencakup berbagai topik seperti digital marketing, manajemen keuangan, perizinan, perencanaan pajak, dan manajemen sumber daya manusia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dalam mendukung pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang meliputi pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai. PAD, yang berasal dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan aset daerah, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk program-program pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs secara lokal.
Inovasi dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan, inovasi dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati secara global.
Salah satu program kerja Seklolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SVUGM) adalah mendorong dosen-dosen untuk mencapai jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar. Pertimbangannya jumlah dosen yang sudah Lektor Kepala belum banyak dan hanya 2 orang dosen yang sudah mencapai Guru Besar.Untuk itu SVUGM menganggarakan dana penelitian pemandatan membiayai penelitian untuk memenuhi syarat utama yang disyaratkan untuk mencapai Lektor Kepala dan Guru Besar,
Perusahaan perdagangan eceran (retail trade) sudah mendominasi perekonomian secara turun-temurun, dimana hal ini ditunjukan dengan tersebar luasnya warung ataupun toko kelontong diseluruh daerah mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Dalam perkembangannya industri ini semakin popular semenjak masuknya retail modern di Indonesia, seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Carrefour, Hero supermarket, dan Hypermart. Seiring dengan banyaknya persaingan yang semakin ketat antar peritel, maka konsentrasi perusahaan tertuju kepada kinerja setiap outlet agar tetap terjaga dan terus meningkat. Dalam hal ini perusahaan ritel harus menjamin mutu pelayanan dan kualitas produk agar tetap terjaga serta mengelola sumber daya yang ada dengan baik sehingga nantinya akan terjadi keseimbangan antara sumber daya yang ada dengan produktivitas dalam melayani konsumen.
Delapan mahasiswa dari Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM terpilih menjadi bagian dari program TF SCALE (Temasek Foundation Specialists Community Action and Leadership Exchange) 2024. Program ini merupakan kerja sama antara Sekolah Vokasi UGM dengan Ngee Ann Polytechnic, Singapura, dan dirancang untuk memperluas wawasan kepemimpinan, budaya, serta kolaborasi antar mahasiswa ASEAN.