Dalam satu dekade terakhir, peran investor institusional di pasar modal Indonesia meningkat signifikan. Menurut data OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), porsi kepemilikan saham oleh investor institusional dalam emiten-emiten besar seperti anggota LQ45 mencapai lebih dari 60% pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia semakin matang, dengan partisipasi investor profesional seperti dana pensiun, reksa dana, dan perusahaan asuransi yang memainkan peran penting dalam stabilitas pasar dan tata kelola perusahaan.
News
Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem keuangan Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah pinjaman digital atau peer-to-peer (P2P) lending, di mana individu atau pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan melalui platform digital tanpa harus melalui proses perbankan konvensional. Pertumbuhan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.
Oleh: Dina Natasari
(SDG 3, SDG 4, SDG 6, SDG 9, SDG 17)
Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan Pajak digunakan pemerintah untuk mendanai program dan proyek pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 3, 4, 6, 9, dan 17. Dana dari pajak dapat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, pemberian beasiswa, dan peningkatan kualitas guru untuk mewujudkan SDGs 4. Pembangunan puskesmas, pelayanan kesehatan gratis serta pendanaan program pencegahan penyakit sebagai upaya mendukung SDGs 3. Upaya pemerintah untuk menyediakan dan mengelola air bersih serta memudahkan akses terhadap sanitasi dan kebersihan untuk mewujudkan SDGs 6. Terkait dengan SDGs 9, pemerintah memberikan fasilitas untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi dan inovasi. Hal ini juga didukung dengan upaya fasilitasi penguatan dan revitalisasi kemitraan global dengan pengembangan kolaborasi semua pihak. Untuk mewujudkan ketercapaian semua tujuan SDGs, pemerintah membutuhkan dana operasional. Dana tersebut diperoleh dari pendapatan, salah satunya dari pajak.
Kalurahan Sendangsari memiliki potensi ekonomi desa yang besar dengan sekitar 210 jenis UMKM tersebar di berbagai padukuhan. Berdasarkan publikasi data desa tahun 2024, sebanyak 51,33% penduduknya adalah perempuan, dan 1,29% bekerja sebagai pedagang yang terdiri dari 0,33% pedagang laki-laki dan 0,96% pedagang perempuan. Mayoritas penduduk berusia produktif hingga lanjut (31 tahun ke atas) dengan proporsi sebesar 63,11%, yang menunjukkan dominasi tenaga kerja dewasa aktif. BUMDes Binangun Sendang Artha, yang telah didirikan sejak 2017, berperan penting dalam mendorong ekonomi desa. Pada tahun anggaran 2024, kontribusi hasil usaha desa mencapai Rp131.010.000 dari total pendapatan desa sebesar Rp3,31 miliar, menandakan peran ekonomi BUMDes mulai signifikan namun masih perlu diperkuat melalui pemberdayaan pelaku UMKM.
Oleh : Paramita Her Astuti dan Rr. Fosa Sarassina
Elaboration Likelihood Model (ELM) adalah suatu model yang dkembangkan oleh Richard E. Petty dan John T. Cacioppo tahun 1986. Model ini dianggap sebagai model dasar yang paling berpengaruh dalam membahas tentang dampak persuasi yang akan berkaitan dengan perubahan sikap seseorang. Model ini menjelaskan bagaimana individu memproses pesan persuasif dan alasan pesan tersebut dapat bertahan lama ataupun hanya sekedar lewat. Lebih lanjut, ELM mempunyai dua jalur (route) dalam memproses informasi atau persuasi, yang pertama adalah jalur sentral (central route) dan yang kedua jalur periperal (peripheral route). Kedua jalur ini akan menentukan seorang individu akan membentuk sikap dan membuat keputusan berdasarkan motivasi dan kemampuan setelah mendapat pesan persuasif.
Yogyakarta, Oktober 2025 ,Dua peneliti dari Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Kun Haribowo dan Yuni Andari, memberikan masukan reformasi pajak kendaraan bermotor melalui penerapan Pajak Pigouvian. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 30 triliun per tahun serta menekan emisi karbon sekitar 5 juta ton COâ‚‚ per tahun. Usulan tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim)
Yogyakarta, 25 Oktober 2025 — Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola fiskal daerah yang transparan dan berkeadilan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2025 bertajuk “Pemutakhiran NJOP PBB P2: Konsep Dasar dan Proses Revaluasi NJOP.”Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah dalam memperbarui data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara profesional dan berbasis kondisi pasar aktual.
Yogyakarta, 11 September 2025 — Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menyelenggarakan program  Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)  2025 bertajuk Pemutakhiran NJOP PBB P2: Konsep Dasar dan Proses Revaluasi NJOP. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, dengan tujuan meningkatkan kapasitas teknis sekaligus menyamakan persepsi kebijakan dalam penguatan pendapatan dan pengelolaan aset daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti. Ketua tim PKM yaitu Ibu Fatima Putri Prativi, S.T., M.Ec.Dev dan anggota tim PKM Dra. Ike Yuli Andjani, M.Si, Yudistira Hendra Permana, Ph.D, Wildan Jawahir dan Muhammad Aghis Asyakandari.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan serangkaian 17 tujuan global yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, SDGs diintegrasikan secara resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan utama SDGs yaitu mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi masa depan. Pelaksanaan SDGs di Indonesia juga sejalan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 dan visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan laporan Sustainable Development Report (2023), skor pembangunan berkelanjutan Indonesia terus meningkat signifikan dari 60,53 pada tahun 2000 menjadi 70,16 pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam implementasi kebijakan yang berfokus pada keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini berkembang pesat sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tinggi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, wajah Yogyakarta banyak berubah — dari kawasan pendidikan dan budaya yang tenang, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan properti yang dinamis. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY mencatat bahwa investasi di sektor properti naik hingga 11,7% sepanjang tahun 2022–2023, dengan fokus utama di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Lonjakan ini menunjukkan betapa tingginya minat investor terhadap wilayah perkotaan DIY yang strategis dan ramai kegiatan.




