Kalurahan Sendangsari memiliki potensi ekonomi desa yang besar dengan sekitar 210 jenis UMKM tersebar di berbagai padukuhan. Berdasarkan publikasi data desa tahun 2024, sebanyak 51,33% penduduknya adalah perempuan, dan 1,29% bekerja sebagai pedagang yang terdiri dari 0,33% pedagang laki-laki dan 0,96% pedagang perempuan. Mayoritas penduduk berusia produktif hingga lanjut (31 tahun ke atas) dengan proporsi sebesar 63,11%, yang menunjukkan dominasi tenaga kerja dewasa aktif. BUMDes Binangun Sendang Artha, yang telah didirikan sejak 2017, berperan penting dalam mendorong ekonomi desa. Pada tahun anggaran 2024, kontribusi hasil usaha desa mencapai Rp131.010.000 dari total pendapatan desa sebesar Rp3,31 miliar, menandakan peran ekonomi BUMDes mulai signifikan namun masih perlu diperkuat melalui pemberdayaan pelaku UMKM.
SDG 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
Yogyakarta, Oktober 2025 ,Dua peneliti dari Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Kun Haribowo dan Yuni Andari, memberikan masukan reformasi pajak kendaraan bermotor melalui penerapan Pajak Pigouvian. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan penerimaan negara hingga Rp 30 triliun per tahun serta menekan emisi karbon sekitar 5 juta ton COâ‚‚ per tahun. Usulan tersebut sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim)
Yogyakarta, 25 Oktober 2025 — Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menunjukkan komitmennya dalam mendukung tata kelola fiskal daerah yang transparan dan berkeadilan melalui Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Tahun 2025 bertajuk “Pemutakhiran NJOP PBB P2: Konsep Dasar dan Proses Revaluasi NJOP.”Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas teknis aparatur pemerintah daerah dalam memperbarui data Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara profesional dan berbasis kondisi pasar aktual.
Yogyakarta, 11 September 2025 — Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) menyelenggarakan program  Pengabdian kepada Masyarakat (PKM)  2025 bertajuk Pemutakhiran NJOP PBB P2: Konsep Dasar dan Proses Revaluasi NJOP. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, dengan tujuan meningkatkan kapasitas teknis sekaligus menyamakan persepsi kebijakan dalam penguatan pendapatan dan pengelolaan aset daerah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti. Ketua tim PKM yaitu Ibu Fatima Putri Prativi, S.T., M.Ec.Dev dan anggota tim PKM Dra. Ike Yuli Andjani, M.Si, Yudistira Hendra Permana, Ph.D, Wildan Jawahir dan Muhammad Aghis Asyakandari.
 Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kini berkembang pesat sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang tinggi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, wajah Yogyakarta banyak berubah — dari kawasan pendidikan dan budaya yang tenang, menjadi pusat aktivitas ekonomi dan properti yang dinamis. Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DIY mencatat bahwa investasi di sektor properti naik hingga 11,7% sepanjang tahun 2022–2023, dengan fokus utama di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Lonjakan ini menunjukkan betapa tingginya minat investor terhadap wilayah perkotaan DIY yang strategis dan ramai kegiatan.
Mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 2030 di Indonesia bukanlah tugas yang mudah, terlebih dalam konteks sistem negara desentralisasi. Dengan lebih dari 500 pemerintah daerah yang memiliki otonomi masing-masing, sinergi pusat dan daerah menjadi krusial. Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs 2021–2024 yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas menyajikan strategi menyeluruh yang menekankan pentingnya partisipasi multipihak dan pelibatan aktif seluruh elemen bangsa.
Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY) terus berupaya meminimalisir kebocoran ekonomi yang dapat terjadi dalam proses peningkatan retribusi daerah. Sebagai salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD), retribusi daerah harus dikelola dengan efisien untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah melalui penyederhanaan jenis retribusi, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai pembayar retribusi. Perubahan dalam struktur retribusi, terutama pada retribusi jasa umum dan perizinan, sangat penting untuk mengoptimalkan proses pemungutan dan meminimalisir potensi kebocoran. Penyederhanaan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan retribusi, sehingga memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan mengurangi kemungkinan kebocoran. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pembayar retribusi dengan mempermudah proses administrasi retribusi.
Oleh : Bagaskara 1*, Anisa Nurpita 2, Yudistira Hendra Permana 3, Ike Yuli Andjani 4, Fatima Putri Prativi 5, Rosario Guntur Harimawan6, Nurisqi Amalia7, Sudarto8, Agung Laksana9, Rio Jakatama 10, Melani Fatikan11, Salma Nur Abidah12
Wonosari, 11 September 2025. Program Studi Manajemen & Penilaian Properti (MPP) – Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM berkolaborasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul menyelenggarakan pelatihan satu hari penuh (08.30–16.00 WIB) untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam penilaian aset daerah dan pemanfaatan aset yang akuntabel. Kegiatan ini menekankan keselarasan praktik teknis dengan standar profesi (KEPI, SPI) serta penguatan tata kelola berbasis data, agar nilai aset publik optimal dan mendukung PAD. Peserta yang hadir berjumlah ±60 orang dari unsur pengelola aset di lingkungan BKAD.
YOGYAKARTA – Sebuah studi baru dari peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) menyoroti dampak signifikan dan kompleks dari dua pilar ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yakni sektor pariwisata dan pendidikan, terhadap harga properti di wilayah tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa aktivitas di kedua sektor tersebut memiliki hubungan jangka panjang yang kuat dengan harga rumah dan nilai real estate, menghadirkan tantangan serius bagi inflasi dan keterjangkauan perumahan.


