YOGYAKARTA – Dalam upaya mengoptimalkan tata kelola kekayaan negara dan meningkatkan kualitas pendidikan vokasional, Program Studi Manajemen Penilaian Properti (MPP) Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi (SV) Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima kunjungan kerja dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI pada Jumat. Pertemuan strategis yang dilangsungkan di Gedung Suhardi Sigit ini membahas inisiasi kerjasama mutual benefit di bidang pendidikan, penelitian, dan penyediaan sumber daya manusia (SDM) ahli.
Rombongan delegasi dari DJKN Kemenkeu yang dipimpin oleh Bapak Widiyantoro (Direktorat Penilaian DJKN) disambut hangat dan diterima secara resmi oleh Sekretaris Departemen Ekonomika dan Bisnis SV UGM, Laksmi Yustika Devi, Ph.D. Pertemuan ini menjadi langkah awal dari penguatan sinergi antara institusi pendidikan tinggi dan kementerian.
Dalam kesempatan tersebut, Bapak Widiyantoro menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah konkret pemerintah dalam menggandeng akademisi guna merespons tantangan riil di lapangan. “Saat ini, DJKN Kemenkeu mengelola aset negara yang nilainya mencapai sekitar Rp12.000 triliun. Pengelolaan aset sebesar ini tentu dihadapkan pada tantangan keterbatasan kuantitas SDM, khususnya tenaga penilai (appraiser). Oleh karena itu, kehadiran institusi pendidikan tinggi seperti SV UGM diharapkan mampu menjadi mitra strategis untuk saling mendukung dan mengisi celah tersebut,” ungkap Widiyantoro.
Menyambut inisiasi tersebut, Sekretaris Program Studi MPP DEB SV UGM, Bagaskara, S.E., M.Ec.Dev., memaparkan kerangka teknis kerja sama yang berfokus pada sinkronisasi standar pendidikan dengan kebutuhan riil industri dan pemerintahan. Menurutnya, kerja sama ini akan melibatkan praktisi DJKN secara langsung dalam merumuskan kurikulum dan Rencana Program dan Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) di UGM agar materi yang diajarkan selalu relevan.
“Melalui program ‘DJKN ke Kampus’, para ahli dari kementerian akan hadir memberikan kuliah tamu yang difokuskan pada penilaian dan manajemen aset. Selain itu, kami juga menyepakati pembukaan skema magang mahasiswa, baik yang bersifat reguler triwulanan (via website resmi), magang tidak terjadwal spesifik di Direktorat Penilaian, maupun adopsi skema magang manajemen aset publik. Ini adalah privilege luar biasa bagi mahasiswa kami untuk terjun langsung,” jelas Bagaskara.
Kontribusi Nyata Terhadap Pencapaian SDGs
Lebih jauh, ruang lingkup kerja sama yang disepakati oleh UGM dan DJKN ini dirancang agar selaras dan berkontribusi langsung pada pencapaian beberapa pilar Sustainable Development Goals (SDGs), antara lain:
- SDG 4: Pendidikan Bermutu (Quality Education) Keterlibatan praktisi Kemenkeu dalam penyusunan kurikulum memastikan bahwa mahasiswa mendapatkan pendidikan vokasi yang link and match dengan dunia kerja nyata. Mahasiswa juga didorong untuk menggarap Tugas Akhir berbasis permasalahan nyata, seperti pengembangan Automated Valuation Model (AVM) guna membantu percepatan sistem penilaian aset.
- SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth) Program magang durasi 3–6 bulan yang komprehensif akan membekali mahasiswa dengan kompetensi praktis bernilai tinggi. Hal ini secara langsung meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja, sekaligus membantu pemerintah mencetak SDM unggul guna mengoptimalkan tata kelola kekayaan negara.
- SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh (Peace, Justice, and Strong Institutions) Kemenkeu dan UGM sepakat untuk saling mendukung dalam penyediaan data penelitian (misalnya data lelang) melalui mekanisme Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang berpegang pada Disclaimer dan kerahasiaan data. Tujuannya adalah melahirkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendukung tata kelola kelembagaan dan kelola aset yang transparan serta akuntabel.
- SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals) Pertemuan di Gedung Suhardi Sigit ini merepresentasikan wujud kemitraan strategis pentahelix. Kedua belah pihak bersepakat melakukan penulisan ilmiah bersama (joint publication), di mana DJKN berperan sebagai penyedia realitas kasus dan UGM bertindak sebagai reviewer akademik. UGM juga berkomitmen mendukung DJKN pada Triwulan IV melalui penyediaan narasumber untuk kajian ilmiah terkait metodologi penelitian.
Melalui sinergi lintas sektor yang mutualisme ini, diharapkan tata kelola aset publik di Indonesia dapat menjadi semakin modern, seiring dengan lahirnya generasi penilai aset yang kompeten, berintegritas, dan siap kerja dari Sekolah Vokasi UGM. [Red. Bagas]
