SDG 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) mengidentifikasi kebutuhan pelaporan berkelanjutan (sustainability reporting) untuk sektor publik didorong oleh beragam kondisi, diantaranya kepentingan public global, tuntutan penerapan economic, social and governance (ESG), dan dorongan pasar secara luas. Lebih khusus, IPSASB menyoroti peran penting dan strategis dari pengelolaan keuangan negara. Di negara-negara OECD, pengeluaran negara secara umum memiliki porsi lebih dari 40 persen GDP. Dari 121 negara, hanya 21% yang telah merencanakan tindakan nyata terkait iklim di Tingkat nasional. Kondisi ini didukung oleh survey yang membandingkan progress pengembangan berkelanjutan di berbagai instansi publik. Tampak bahwa organisasi nonpemerintah menempati tingkat tertinggi, sedangkan pemerintah nasional menempati tingkat terendah.
Perkembangan bank Syariah di Indonesia bukan hanya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang layak, tetapi juga memainkan peran penting dalam mendukung tujuan Maqashid Shariah, terutama prinsip hifzh al-mal (memelihara harta atau kekayaan). Maqashid shariah, atau tujuan syariah, merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Yogyakarta, 19 September 2024 – Program Studi D4 Perbankan, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) kembali menyelenggarakan rangkaian Program Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam Asosiasi Eksportir dan Produsen Handicraft Indonesia (ASEPHI), mitra SV UGM.
Yogyakarta, 12 September 2024 – Program Studi D4 Perbankan, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM menyelenggarakan serangkaian pelatihan dalam rangka Program Pengabdian kepada Masyarakat 2024. Pelatihan ini berlangsung selama bulan September dan dihadiri oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tergabung dalam ASEPHI, mitra dari Sekolah Vokasi UGM. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek penting bagi pengembangan UMKM, termasuk digital marketing, manajemen keuangan, perizinan, perencanaan pajak, serta manajemen sumber daya manusia.
Yogyakarta Sabtu, 31 Agustus 2024 – UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung ekonomi desa dan daerah. Mayoritas pelaku UMKM adalah usaha mikro dengan omzet kurang dari Rp300 juta per tahun dan menyerap tenaga kerja satu hingga empat orang. Masalahnya, usaha mikro di Kalurahan Sendangsari masih menghadapi keterbatasan modal, pasar yang hanya berorientasi satu kelurahan/kecamatan, kualitas dan kuantitas produk yang masih rendah, tenaga kerja yang diserap terbatas dan masih berasal dari keluarga, masih menggunakan teknologi sederhana, dan belum aktif menggunakan sosial media sebagai sarana pemasaran.
Kulon Progo, 31 Agustus 2024 – Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (PEK), Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM kembali menunjukkan komitmennya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan satu rangkaian kegiatan bersama dengan empat judul kegiatan pengabdian lain dalam satu prodi. Namun demikian, pelatihan ini mengangkat judul “Pengembangan produk UMKM di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo”. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM lokal, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.
Yogyakarta, 11 September 2024 – Pendaftaran CPNS 2024 resmi dibuka pada 20 Agustus 2024 dengan total kuota sebanyak 250.407 formasi yang tersebar di 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Salah satu kabar baik datang untuk lulusan D-IV Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (PEK), di mana sejumlah instansi membuka kesempatan formasi bagi mereka. Beberapa di antaranya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang membuka posisi Perencana Ahli Pertama, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia untuk posisi Analis Kebijakan Ahli Pertama, serta Otorita Ibu Kota Nusantara dengan formasi yang sama. Pemerintah Kabupaten/Kota juga turut membuka berbagai posisi, termasuk Perencana Ahli Pertama dan Adyatama Kepariwisataan.