Najwa Putri Azaini (536199), Berliana Wahyu Paramitha (539065), Suci Nirmala Prabasari (542650), Deviar Gifted Sholikah (545765)

Pada awal Agustus 2025, Kabupaten Pati menjadi sorotan publik setelah Bupati Pati, Sudewo, mengumumkan rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250%. Kebijakan ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah melihat bahwa capaian Pati masih tertinggal dibanding kabupaten lain di Jawa Tengah. Namun, rencana tersebut menuai respon keras dari masyarakat Pati, bahkan rencana demonstrasi besar-besaran dengan ribuan massa siap digelar. Tekanan publik yang masif ini akhirnya membuahkan hasil. Hanya dalam hitungan hari, tepatnya pada 8 Agustus 2025, Bupati Sudewo akhirnya membatalkan rencana kenaikan PBB-P2 tersebut. Fenomena ini kemudian memicu perbincangan, apakah kenaikan tersebut benar-benar wajar sebagai bagian dari penyesuaian pajak, atau justru berlebihan dan memberatkan masyarakat. Untuk menjawab hal tersebut, penting untuk mengenali terlebih dahulu apa itu PBB-P2. read more

[Download] [Red.Hilda]

Dalam dua dekade terakhir, perkembangan layanan internet berbasis kabel optik di Indonesia mengalami lonjakan pesat. Di saat yang sama, banyak daerah termasuk Kabupaten Cilacap memanfaatkan penggunaan ruang publik untuk menanam atau memasang kabel dan hal tersebut memunculkan persoalan bagi pemerintah daerah. Tanpa peraturan yang jelas, pemasangan kabel berpotensi akan mengganggu tata ruang, menurunkan estetika kota, membahayakan keselamatan publik, bahkan hingga menyulitkan pengawasan pemerintah daerah. Untuk memastikan semua instalasi terdata dan dikelola secara tertib, pemerintah mulai menertibkan penggunaan ruang publik dengan cara menetapkan retribusi terhadap pemanfaatan fasilitas oleh penyelenggara jaringan, khususnya pada instalasi kabel optik. Kebijakan ini diberlakukan sekaligus sebagai upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan infrastruktur oleh sektor swasta. read more

Oleh

Namira Yudhitia Yuniar¹, Muhammad Safran Pohan², Cinta Adde Azzahra³, Syalsabila^{4 1,2,3,4}Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Universitas Gadjah Mada,

Pendahuluan

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. read more

[Red. Khansa dkk./Hilda]]

Oleh :

KELOMPOK 1

Muhamad Arifin                                 24/534228/SV/24013

Amar Attuqa Idris                               24/543282/SV/25181 read more

Kulon Progo, 2025 — Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Produk Koperasi Merah Putih di Kalurahan Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas usaha dan tata kelola koperasi produksi berbasis potensi lokal serta mendukung pencapaian SDG’s 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG’s 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), dan SDG’s 16 (Kelembagaan yang Tangguh). read more

Kulon Progo, 2025 — Tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Pengembangan Produk Koperasi Merah Putih di Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan penguatan usaha koperasi produksi di tingkat desa, sejalan dengan komitmen UGM dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG’s), khususnya SDG 1, SDG 8, dan SDG 16. read more

Wonosari, Gunungkidul – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi kunci utama dalam mencapai kemandirian fiskal daerah. Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Vokasi UGM dengan ketua Mukhlis, S.E., M.Acc., telah dirumuskan tiga hasil inovasi strategis untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Ketiga inovasi tersebut berdasarkan hasil usulan bersama 28 peserta yang mewakili 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gunungkidul. Peserta terbagi menjadi 3 kelompok dalam rumpun kesehatan, ekonomi perdagangan, dan teknologi pertanian. read more

Wonosari, Gunungkidul – Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Gunungkidul, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Pembangunan EKonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan pengabdian ini diketuai oleh Mukhlis, S.E., M.Acc., dengan fokus utama mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pengabdian dilaksanakan pada Kamis, 21 Agustus 2025 di Ruang Rapat Handayani Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. read more