YOGYAKARTA — Setiap kali harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi disesuaikan, perhatian publik hampir selalu tertuju pada inflasi. Kekhawatiran itu beralasan: energi menjadi input bagi hampir semua kegiatan ekonomi, dan studi terdahulu menemukan keterkaitan yang kuat antara konsumsi energi dan inflasi. Namun, bagi petani dan nelayan, wujud risiko inflasi yang paling nyata adalah tergerusnya daya tukar hasil panen dan tangkapan mereka—dan daya tukar itu tidak hanya bergantung pada harga BBM, tetapi juga pada jumlah BBM yang benar-benar tersalurkan. read more

YOGYAKARTA — Perdebatan tentang subsidi bahan bakar minyak (BBM) hampir selalu berkisar pada beban anggaran dan kebocoran penyaluran. Pertanyaan yang paling dekat dengan tujuan subsidi itu sendiri justru jarang diajukan: apakah BBM bersubsidi benar-benar memperbaiki kesejahteraan petani dan nelayan yang menjadi sasarannya? read more

Tanjungpinang – Tim KKN-PPM UGM Gemerlap Pinang 2026 menggelar Gelar Budaya Pulau Penyengat bertema “Penyengat Gemilang, Bingkai Budaya Melayu” pada 1–2 Agustus 2026 di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kegiatan ini mengangkat kekayaan sejarah dan budaya Melayu melalui konsep wisata interaktif sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi setempat. read more

YOGYAKARTA — Menerima uang ganti rugi pembebasan lahan dalam jumlah fantastis ternyata tak menjamin kehidupan warga terdampak proyek jalan tol akan otomatis sejahtera. Keberhasilan masyarakat dalam beradaptasi dan menjaga stabilitas ekonomi pasca-pembebasan lahan justru sangat ditentukan oleh modal manusia (human capital) serta kapabilitas pengelolaan keuangan mereka. read more

Pembangunan Jalan Tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulon Progo senilai Rp27–28 triliun sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) menghadirkan dinamika baru bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di balik janji percepatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan Joglosemar, proses pembebasan lahan membawa transformasi sosial-ekonomi yang kompleks bagi warga lokal. Riset terhadap rumah tangga penerima ganti rugi di Kapanewon Kalasan, Depok, dan Prambanan mengungkap fenomena krusial: pembebasan lahan bukan sekadar urusan administrasi ganti rugi, melainkan momentum krusial yang berkaitan erat dengan ketercapaian Sustainable Development Goals (SDGs).  read more

Pendahuluan

Organisasi sektor publik menggunakan sumber daya yang besar untuk menjalankan kegiatan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan yang sangat penting adalah pengadaan barang dan jasa. Pengadaan tidak hanya berkaitan dengan pembelian barang atau jasa dengan harga tertentu, tetapi juga berhubungan dengan kualitas, efisiensi anggaran, keberlanjutan lingkungan, kondisi sosial, dan tata kelola. Dalam perkembangan pengelolaan sektor publik, keputusan pengadaan mulai diarahkan untuk mempertimbangkan aspek sustainability. Pemerintah tidak hanya memilih barang atau jasa berdasarkan harga paling rendah, tetapi juga dapat mempertimbangkan kualitas, umur manfaat, penggunaan energi, dampak lingkungan, kondisi tenaga kerja, serta keberlanjutan pemasok. Pendekatan tersebut dikenal sebagai sustainable public procurement. read more

Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah menjadi salah satu agenda penting dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Melalui Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri atas 169 target untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. SDGs mencakup berbagai dimensi pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan, lingkungan, pertumbuhan ekonomi, hingga tata kelola institusi. Dalam konteks sektor publik, SDGs memiliki arti strategis karena pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia pelayanan publik, pengelola sumber daya, pembuat kebijakan, serta penggerak pembangunan. Oleh karena itu, pencapaian SDGs sangat bergantung pada kemampuan organisasi sektor publik dalam menerjemahkan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, program, anggaran, pelayanan, dan sistem pengelolaan organisasi. read more

JAYAPURA – Bulan Rimadhina Seva Kartika, mahasiswa Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti (MPP), Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB), Sekolah Vokasi (SV), Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 2023, melaksanakan KKN-PPM UGM Periode II Tahun 2026 sebagai bagian dari Tim Jejak Jayapura 2026 di Kampung Doyo Lama, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Berlangsung pada 20 Juni–8 Agustus 2026, kegiatan ini mengusung pendekatan Asset-Based Community Development (ABCD) dengan fokus pada penguatan pendidikan, perekonomian, dan pariwisata berbasis potensi lokal. Pendekatan tersebut sejalan dengan tema besar Tim Jejak Jayapura, yaitu menghidupkan potensi Papua dari kampung melalui pengembangan eco-agro tourism, pemberdayaan masyarakat, literasi digital, dan kolaborasi yang berkelanjutan. read more

Bulukumba — Potensi ekonomi dan pariwisata Desa Darubiah dan Desa Bira menjadi fokus pengabdian Oktavio Rizki, mahasiswa Program Studi D4 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM), melalui program KKN-PPM UGM di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Bersama tim, Oktavio menjalankan berbagai program yang melibatkan pemerintah daerah, pelaku UMKM, lembaga mitra, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas sekaligus membuka ruang bagi potensi lokal agar dapat berkembang dan dikenal lebih luas. read more

Universitas Gadjah Mada (UGM) resmi menerima kembali 8.148 mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Periode 2 Tahun 2026 dalam upacara penerimaan yang digelar Jumat (4/9). Momen ini menandai berakhirnya masa pengabdian mahasiswa di lokasi penempatan masing-masing, yang dijalani secara luring selama 50 hari, terhitung sejak 20 Juni hingga 8 Agustus 2026. read more