Yogyakarta, 10 April 2026 — Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi (DEB SV UGM) menerima kunjungan dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap dalam rangka pembahasan kerja sama penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha.
Pertemuan yang dilaksanakan di Ruang GRC, Lantai 1 Gedung Suhardi Sigit DEB SV UGM ini dihadiri oleh perwakilan UGM yaitu Dr. Faiz Zamzani, S.E., M.Acc, QIA, Dr. R.Y. Kun Haribowo Purnomosidi, M.Si, Fatima Putri Prativi, S.T., M.Ec.Dev, dan jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap, termasuk tim hukum dan perundang-undangan. Agenda utama kegiatan adalah mendiskusikan ruang lingkup kerja sama, substansi naskah akademik, serta mekanisme penyusunan kajian berbasis evidence yang akan mendukung pembentukan regulasi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Dr. Faiz Zamzami, S.E., M.Acc., QIA, menyampaikan bahwa UGM berkomitmen untuk mendukung pemerintah daerah dalam menghasilkan naskah akademik yang tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga berbasis analisis multidisiplin yang komprehensif. “Regulasi perizinan yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan keberlanjutan pembangunan,” ujarnya. Kerja sama ini secara strategis berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya:
- SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif dan inklusif,
- SDG 9 (Industry, Innovation, and Infrastructure) melalui penguatan kerangka regulasi yang mendorong inovasi dan investasi,
- SDG 16 (Peace, Justice, and Strong Institutions) melalui penyusunan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis kajian ilmiah,
- serta SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah.
Pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap menegaskan bahwa dukungan akademik dari UGM menjadi krusial dalam memastikan bahwa Raperda yang disusun memiliki landasan ilmiah yang kuat, kontekstual, dan implementatif. Hal ini penting untuk menjawab tantangan dinamika ekonomi daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan.
Melalui pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam bentuk penyusunan naskah akademik secara kolaboratif dengan melibatkan tenaga ahli dari UGM, serta mengintegrasikan perspektif keberlanjutan dan kebutuhan lokal Kabupaten Cilacap.
Kegiatan ini sekaligus mencerminkan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengabdian kepada masyarakat dan kontribusi terhadap perumusan kebijakan publik berbasis evidence, yang selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun global. [Red. Fatima]