Gambar Ilustrasi

Perbankan syariah menawarkan alternatif bagi masyarakat yang ingin menjauhi praktik riba dan berinvestasi secara etis. Bank syariah juga memiliki peran penting dalam mendukung proyek-proyek sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia didukung oleh landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kepastian hukum bagi operasional bank syariah. Dengan adanya regulasi ini, industri perbankan syariah diharapkan dapat berkembang lebih cepat dan terstruktur. read more

Penulis: Rizky Wulandari

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sejak September 2015 telah menjadi komitmen global. Terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang menjadi target Pemerintah Indonesia. Pada khususnya pada tujuan 16 yaitu Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat diharapkan seluruh lembaga negara akan hidup secara terus menerus dengan tata kelola yang baik. Mendasari pada tujuan 16 SDGs ini maka komitmen seluruh lembaga negara dalam menciptakan lingkungan tata kelola yang baik untuk dapat berlangsung secara terus menerus menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindarkan. Beberapa indikator dari tujuan 16 dapat kita cermati sebagai berikut: Indikator 16.6.1. (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; Indikator 16.6.1. (d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga/dan Pemerintah; Indikator 16.5.1. (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) indikator 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B; Indikator 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B; Indikator 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (Bappenas, 2024), merupakan beberapa indikator yang dapat dicapai jika didasari dengan adanya tata kelola organisasi yang baik. Sejalan dengan tujuan 16 SDGs tersebut, penerapan prinsip three lines of defense dapat dipertimbangkan untuk dapat menjawab kebutuhan tata kelola organisasi yang baik dalam mencapai tujuan 16 SDGs. Prinsip three lines of defense merupakan suatu kerangka kerja yang diterapkan dalam manajemen risiko, dengan membagi tanggung jawab antara tiga “garis pertahanan” yang berbeda dalam organisasi untuk memastikan manajemen risiko dan pengendalian yang efektif dalam pencapaian tujuan jangka panjang organisasi (GRC Indonesia, 2024). read more

Penulis: Rizky Wulandari

Permasalahan sampah saat ini menjadi permasalahan yang ada di berbagai daerah di Yogyakarta. Kota Yogyakarta bahkan sedang mengkaji kebijakan sampah berbayar untuk mengatasi permasalahan sampah yang tidak kunjung usai sejak 1 tahun belakangan. Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Lingkungan Hidup mencanangkan program reuse, reduce, recycle (3R) yaitu program penanganan sampah melalui pemilahan, pemanfaatan dan daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat untuk mengurangi beban sampah di tempat pembuangan akhir. Pemilahan sampah organik dan non organik merupakan langkah awal yang dilakukan dalam implementasi 3R. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), komposisi sampah didominasi oleh sampah organik, yakni mencapai 60% dari total sampah (bank sampah bersinar, 2024). read more

Pelatihan penilaian agunan sangat penting bagi pegawai perbankan karena berdampak langsung pada keakuratan dan keandalan proses penilaian. Pelatihan penilaian agunan yang efektif dapat mempengaruhi kinerja karyawan secara positif dengan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang akurat. Terdapat banyak bank (seperti Bank Konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat/BPR) yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) DIY berperan aktif di sektor perbankan, termasuk di bidang penilaian untuk tujuan agunan bank. Penilai internal bank pada umumnya tidak mengikuti pendidikan sertifikasi secara berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI). read more

Alvito Abimanyu, mahasiswa jurusan Perbankan 2021, telah meraih berbagai penghargaan nasional di bidang keuangan dan esai ilmiah dalam dua tahun terakhir, membuktikan komitmennya dalam mengembangkan literasi keuangan di kalangan anak muda. Salah satu pencapaian utamanya adalah meraih Juara 1 Nasional dalam Kompetisi Studi Kasus Ekonomi di UIN SATUTA 2023. Di ajang ini, ia mengusulkan solusi inovatif atas isu ekonomi yang relevan dengan kondisi saat ini. Tak hanya itu, Alvito juga memperoleh Juara 2 Nasional dalam Kompetisi Esai Investasi di KSPM FEB Universitas Lampung 2024, di mana ia menyoroti pentingnya investasi jangka panjang sebagai dasar keuangan yang kokoh bagi generasi muda. read more

Phnom Penh, Kamboja.  Pada hari Kamis, 1 November 2024, perwakilan dari Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Indonesia, melakukan kunjungan resmi ke East Asia Management University (EAMU) di Phnom Penh, Kamboja, untuk mendiskusikan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU). Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi dari EAMU,  Prof. James Chua selaku Vice Chancellor, Dr. Kaing Sopheap sebagai Director of Academic Affairs, Mr. Richard, Lecturer, dan Mr. Soruan dari International Communication Affair, bersama manajemen dan staf lainnya. Dari pihak UGM, delegasi diwakili oleh Dr. Faiz Zamzami dan Dr. Kun Haribowo, dosen dari Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada. read more

  Yogyakarta, 28 Oktober 2024 – Gedung Suhardi Sigit, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM), dipadati mahasiswa Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) yang antusias menghadiri Sosialisasi Program Beasiswa LPDP. Acara ini diselenggarakan pada Senin, 28 Oktober 2024, mulai pukul 14.00 hingga 17.00 WIB. read more

Yogyakarta – 28 Oktober 2024. Departemen Ekonomika dan Bisnis di Sekolah Vokasi menggelar acara perpisahan yang penuh haru untuk Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc., yang telah diangkat oleh Presiden Prabowo Subiyanto sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk periode 2024-2025. Acara berlangsung di Gedung Suhardi Sigit, dimulai pukul 07.30 WIB dan berakhir pada pukul 08.30 WIB, sehingga Dr. Abimanyu dapat menghadiri Rapat Terbuka Senat sebagai bagian dari Puncak Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi UGM. read more

    Gambar ini mencerminkan keseimbangan antara tantangan perumahan perkotaan modern dan solusi praktis yang ditawarkan oleh pembiayaan yang sesuai dengan Syariah.

  Pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal melalui bank syariah semakin diminati oleh masyarakat dan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk pemilikan rumah tinggal. Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK tahun 2021 menunjukkan bahwa kenaikan pembiayaan untuk kepemilikan rumah tinggal melalui bank syariah telah melampaui pertumbuhan di bank konvensional. Data menunjukkan pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal mencapai Rp39,51 triliun per Januari 2021. Pembiayaan tersebut tumbuh 13,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, atau tumbuh 0,55 persen dibandingkan dengan posisi Desember 2020. Sementara kredit untuk pemilikan rumah tinggal oleh bank konvensional tumbuh 3,28 persen secara yoy pada Januari 2021, tetapi minus 0,11 persen dibandingkan dengan posisi Desember 2020. Namun demikian, pembiayaan untuk rumah berbasis syariah ini masih berada di bawah pembiayaan untuk keperluan rumah tangga lainnya yang tumbuh sebesar 19, 82% lebih tinggi dibanding 10,86% untuk rumah tinggal dan 16,22% untuk flat atau apartemen. read more

Gambaran Pemandangan kota dengan perumahan ramah lingkungan, inklusivitas masyarakat, dan elemen arsitektur Islam

 

Dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No.11 yaitu Kota dan Komunitas Berkelanjutan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satu targetnya adalah memastikan akses bagi semua orang terhadap perumahan dan layanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau, serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh pada tahun 2030. Indonesia telah membuat kemajuan dalam mencapai SDG’s No. 11 dengan mengambil langkah-langkah signifikan untuk menjadikan kota lebih inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan permukiman informal, dan peningkatan akses ke perumahan yang terjangkau. Salah satu cara untuk mencapai target peningkatan akses ke perumahan yang terjangkau adalah dengan menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau, seperti kredit atau pembiayaan rumah melalui skema konvensional maupun syariah, yang membantu individu mengakses perumahan tanpa membebani keuangan mereka. read more