SDGs adalah serangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Salah satu tujuan dari SDGs yaitu tujuan uang pertama yaitu tidak ada kemiskinan (No Poverty). Tujuan dari SDGs pertama yaitu untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Kemiskinan dipandang sebagai suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Tidak mudah menentukan atau mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan sendiri bersifat multi dimensi. Oleh karena itu, pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach). Salah satu indikator yang ditetapkan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah tingkat kemiskinan ekstrem. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021).
SDG 1: Tanpa Kemiskinan
Indonesia terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam pengentasan kemiskinan dan menjamin ketahanan pangan. Kedaulatan pangan, yang didefinisikan sebagai hak suatu negara untuk menentukan kebijakan pangan secara mandiri dan menjamin hak rakyat atas pangan, menjadi fokus penting. Konsep ini relevan bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan ketahanan pangan di berbagai wilayah.
Ilustrasi: djpb.kemenkeu.go.id
(SDG 17, SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 4, SDG 10)
SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi semua orang di dunia ini. Salah satu tujuan yang dirumuskan dalam SDGs yaitu Goal 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Tujuan ini antara lain mengupayakan untuk membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Salah satu indikator yang ditetapkan untuk dapat mencatai tujuan tersebut adalah persentase instansi pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Yogyakarta Sabtu, 31 Agustus 2024 – UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan tulang punggung ekonomi desa dan daerah. Mayoritas pelaku UMKM adalah usaha mikro dengan omzet kurang dari Rp300 juta per tahun dan menyerap tenaga kerja satu hingga empat orang. Masalahnya, usaha mikro di Kalurahan Sendangsari masih menghadapi keterbatasan modal, pasar yang hanya berorientasi satu kelurahan/kecamatan, kualitas dan kuantitas produk yang masih rendah, tenaga kerja yang diserap terbatas dan masih berasal dari keluarga, masih menggunakan teknologi sederhana, dan belum aktif menggunakan sosial media sebagai sarana pemasaran.
Kulon Progo, 31 Agustus 2024 – Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (PEK), Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM kembali menunjukkan komitmennya dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan satu rangkaian kegiatan bersama dengan empat judul kegiatan pengabdian lain dalam satu prodi. Namun demikian, pelatihan ini mengangkat judul “Pengembangan produk UMKM di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo”. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 31 Agustus 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk UMKM lokal, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.