Oleh: Amesta Kartika Ramadhani, Ashtian Ultanti, Reinhard Jordan Sianipar, Ralditya Rifki Januar

Perubahan iklim yang semakin ekstrem mengganggu berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan masyarakat. Kenaikan suhu tahunan, berkurangnya luas lahan hijau, dan pengelolaan anggaran yang kurang optimal untuk lingkungan menciptakan tekanan tambahan pada masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah rawan perubahan iklim dan merupakan kelompok rentan, yakni anak-anak. Perubahann iklim dapat memengaruhi kondisi kesehatan anak melalui peningkatan prevalensi stunting dengan kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti gizi, air bersih, dan lingkungan sehat. read more

BUMDES Binangun Sendang Artha merupakan badan usaha milik desa yang terletak di Kalurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. BUMDES ini didirikan pada 29 Mei Tahun 2017 dengan menjalankan dua unit usaha bisnis yaitu, unit jasa keuangan mikro dan unit perdagangan dan jasa. Keberadaan BUMDES bagi perekonomian Kalurahan Sendangsari dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan ekonomi rakyat agar menjadi tangguh dan mandiri, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga desa. Dengan maksud tersebut, BUMDES ini memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan daerah. read more

  Dalam industri penilaian properti di Indonesia, perang harga akibat ketidaksamaan standar imbalan jasa antar-Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) menjadi permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Ketidakseimbangan ini tidak hanya berdampak pada kualitas layanan, tetapi juga menghalangi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SDG 8). Sebagai respons, tim Peneliti dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada menghadirkan solusi digitalisasi sistem informasi untuk menyelaraskan penetapan imbalan jasa di sektor ini. Dengan memanfaatkan pedoman standar tahun 2023, sistem ini dirancang untuk menambahkan indikator biaya yang lebih relevan, seperti transportasi dan akomodasi. Inovasi ini mendorong keadilan dalam penetapan harga jasa, sekaligus menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif. read more

Ketimpangan dalam penetapan imbalan jasa di sektor penilaian properti menjadi salah satu tantangan utama dalam menciptakan transparansi dan kesetaraan ekonomi. Perbedaan standar antar- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) telah mendorong terjadinya perang harga yang tidak sehat. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sektor ini dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam hal penciptaan institusi yang transparan dan akuntabel (SDG 16). Menjawab persoalan tersebut, tim dari Prodi Manajemen dan Penilaian Properti Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada telah mengembangkan sebuah sistem informasi digital yang mampu menstandarisasi perhitungan imbalan jasa penilai properti. Sistem ini dirancang berdasarkan Pedoman Standar Imbalan Jasa Penilaian 2023, dengan penambahan indikator relevan seperti biaya transportasi, akomodasi, dan operasional. Harapannya, sistem ini tidak hanya meningkatkan akurasi, tetapi juga mendorong persaingan yang lebih sehat di sektor jasa penilaian properti. Lebih jauh, sistem ini dilengkapi dengan fitur proposal digital yang mempermudah KJPP dalam menyusun dokumen profesional. read more

Berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) 2022, ketahanan pangan Indonesia berada di posisi 63, di bawah Singapura (28), Malaysia (41), dan Vietnam (46), namun di atas Thailand (64). Posisi Indonesia tersebut tidak jauh berbeda dengan posisi tahun 2017, yaitu di peringkat 65 (The Economist Group, 2024). read more

Efisiensi operasional merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kontribusi bank Syariah terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya dalam mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs) ke-8, yaitu Decent Work and Economic Growth. Studi terbaru menunjukkan bahwa Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik dibandingkan Bank Umum Syariah (BUS). Temuan ini didasarkan pada analisis terhadap 12 BUS dan 19 UUS selama periode 2018–2023, yang mengukur efisiensi operasional menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebagai variabel utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUS unggul dalam mengelola biaya secara efisien, terutama melalui struktur organisasi yang lebih ramping dan fleksibilitas operasional yang tinggi. Keunggulan efisiensi pada UUS juga didukung oleh beberapa faktor penting, seperti skala operasi yang memungkinkan sinergi sumber daya dengan bank induk konvensional. Hal ini memberikan keuntungan dalam mengurangi beban operasional yang biasanya lebih besar pada BUS yang berdiri sendiri. read more

Diabetes merupakan salah satu penyakit kronis yang memprihatinkan di Indonesia. Berdasarkan data dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2023, prevalensi diabetes tercatat mencapai 1,7% pada seluruh kelompok usia dan 2,2% pada kelompok usia di atas 15 tahun. Prevalensi diabetes mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas 2018. Pada 2018, prevalensi diabetes mencapai angka 1,5% pada seluruh kelompok usia dan 2,0% pada kelompok usia di atas 15 tahun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa diabetes bukan hanya masalah kesehatan individu, melainkan tantangan bagi sistem kesehatan masyarakat. Mengingat diabetes merupakan salah satu penyebab utama kematian di Indonesia. read more

Sebagai sektor yang berkontribusi sebesar 79,6% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Namun, rendahnya tingkat legalitas dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM menjadi tantangan besar yang perlu diatasi demi mendukung target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan nomor 1 (menghapus kemiskinan), 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), dan 10 (mengurangi ketimpangan). read more

(SDG 8, SDG 16)

Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (PSAP) Nomor 17 Properti Investasi. Properti Investasi (PI) merupakan properti milik pemerintah yang dimiliki khusus untuk menghasilkan pendapatan berupa sewa atau dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai. Dengan demikian, properti ini, baik tanah maupun bangunan, tidak digunakan oleh pemerintahan maupun dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk kegiatan produksi atau penyediaan barang/jasa maupun kegiatan administratif lainnya. Properti ini juga tidak termasuk properti yang dimiliki untuk tujuan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.  Hal inilah yang membedakan PI dengan Aset Tetap. read more

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, dan sektor ini menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan dalam aspek legalitas dan perencanaan pajak. Padahal, legalitas usaha dan pengelolaan pajak yang baik adalah salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). read more