Oleh: RY Kun Haribowo, Mukhlis dan Anisa Nurpita

 

Pemerintah Kota Yogyakarta terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Yogyakarta. Didirikan pada 1 Oktober 1987, RSUD ini telah berkembang menjadi rumah sakit tipe B sejak tahun 2007 dan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai upaya memenuhi standar fasilitas rumah sakit rujukan regional, pemerintah menyusun review masterplan pengembangan rumah sakit dengan rencana investasi sebesar Rp616,6 miliar yang akan dilaksanakan dalam enam tahap. read more

Oleh: RY Kun Haribowo, Sufitri, Yuni Andari, Anisa Nurpita, dan Saiqa Ilham Akbar

Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), bekerja sama dengan Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SV UGM) dalam kegiatan Updating Penilaian Kinerja Balai Latihan Kerja (BLK) tahun 2024. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja BLK yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di tingkat Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Tahun 2024. read more

Oleh: RY Kun Haribowo, Yuni Andari, Ike Yuli Andjani, Sufitri, dan Anisa Nurpita

Pelatihan vokasi di Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan strategi utama pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 8) tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Efektivitas pelatihan ini sangat bergantung pada keberhasilan penelusuran lulusan dalam mengukur kontribusi mereka di pasar kerja. Kajian ini dilakukan oleh Direktorat Binalatvogan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Sekolah Vokasi UGM untuk mengevaluasi strategi penelusuran lulusan BLK dan mengatasi tantangan yang ada, seperti rendahnya partisipasi lulusan dan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi. read more

Oleh : Anggi Rahajeng, Anisa Nurpita, Bagasakara, Satriyo Dwicahyo, Mukhlis,  dan Elton Buyung Satrianto

Pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu aset strategis yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian daerah. Terletak di jalur pelayaran Selat Bangka, pelabuhan ini tidak hanya menjadi penghubung bagi mobilitas komoditas utama seperti CPO dan timah, tetapi juga menawarkan peluang luas bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk memaksimalkan potensinya, pemerintah daerah merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola pelabuhan. Langkah ini menjadi sangat penting, terutama karena selaras dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yang menjadi komitmen global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. read more

[Yogyakarta, 30 Desember 2024] – Nama Prof. Mudrajad Kuncoro Ph.D, guru besar Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (DEB SV UGM), tercantum dalam daftar bergengsi “Top 100 Scientists in Indonesia 2025”. Daftar ini berdasarkan survei terbaru yang dirilis oleh AD Scientific Index dalam https://www.adscientificindex.com/scientist/mudrajad-kuncoro/414187, tertanggal 30 Desember 2024. read more

Foto Bersama Guru Fisika Pak Suharyadi, S.Pd., Siswa Kelas X SMA N 1 Godean, dan tenaga ahli dari DEB SV UGM dan FKIP UAD

 

Sleman, 13 Desember 2024 – SMA Negeri 1 Godean, Sleman, Yogyakarta, menjadi tuan rumah kegiatan pendampingan Education for Sustainable Development (ESD) berbasis sekolah pada tanggal 11 dan 13 Desember 2024. Program pengabdian ini merupakan bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi (DEB SV) UGM yang didanai oleh Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPKM) UGM. Dalam pelaksanaannya, DEB bermitra dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Ahmad Dahlan serta sekolah-sekolah adiwiyata di Yogyakarta, yaitu SMA Negeri 1 Godean dan SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta. read more

Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang mengeluarkan peraturan keuangan berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan beberapa inisiatif terkait dengan keuangan berkelanjutan, antara lain kebijakan (i) Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015-2019) dan Tahap II (2021-2025), (ii) Taksonomi Hijau Indonesia 1.0, dan (iii) Insentif Pendukung Baterai Kendaraan elektrik. Kemudian dalam ranah industri perbankan, Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan menekankan integrasi manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam penilaian risiko kredit. read more

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memainkan peran penting dalam mendorong keuangan berkelanjutan dengan memperkenalkan regulasi yang mewajibkan bank untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan menekankan pengintegrasian manajemen risiko lingkungan dan sosial dalam penilaian risiko kredit, serta No. 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Obligasi Hijau. Kerangka regulasi ini menempatkan lembaga keuangan Indonesia di garis depan keuangan berkelanjutan, yang sejalan dengan standar global (Guild, 2019). read more

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset bagi suatu bangsa yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Jumlah dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil-hasil produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tinggi-rendahnya kualitas SDM suatu bangsa akan berpengaruh pada pencapaian kualitas hasil-hasil pembangunan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan tingginya investasi menuntut perubahan lingkungan yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sejak tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) menggunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai indikator capaian pembangunan sumber daya manusia. read more

Sumber: Badan Pusat Statistik

Misi pertama Presiden pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan kualitas manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM menunjukkan bagaimana warga negara memperoleh akses hasil pembangunan melalui pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Semakin tinggi tingkat IPM menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia menjadi salah satu indikator pencapaian Sutainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka pembangunan global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan. SDGs Tujuan 16 adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Salah satu target untuk mencapai tujuan 16 ini adalah mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat.  Indikator untuk mencapai tujuan ini adalah 16.6.1 proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; 16.6.1 (a) prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 16.6.1 (b) Prosentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); 16.6.1 (c) prosentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan;  16.6.1 (d) prosentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Target ini dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan pemerrintah secara efektif dan efisien. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD). read more