Wonosari, Gunungkidul – Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi kunci utama dalam mencapai kemandirian fiskal daerah. Melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang difasilitasi oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Vokasi UGM dengan ketua Mukhlis, S.E., M.Acc., telah dirumuskan tiga hasil inovasi strategis untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Ketiga inovasi tersebut berdasarkan hasil usulan bersama 28 peserta yang mewakili 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Gunungkidul. Peserta terbagi menjadi 3 kelompok dalam rumpun kesehatan, ekonomi perdagangan, dan teknologi pertanian. read more

Wonosari, Gunungkidul – Dalam upaya memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Gunungkidul, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dari Program Studi Pembangunan EKonomi Kewilayahan, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kegiatan pengabdian ini diketuai oleh Mukhlis, S.E., M.Acc., dengan fokus utama mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah guna memperkuat kapasitas fiskal pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Pengabdian dilaksanakan pada Kamis, 21 Agustus 2025 di Ruang Rapat Handayani Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. read more

Penguatan kapasitas fiskal di Kabupaten Gunungkidul bukan sekadar wacana di atas kertas. Program pengabdian kepada masyarakat yang digagas oleh tim akademisi UGM ini dirancang untuk menghasilkan perubahan nyata: aparatur daerah yang lebih paham persoalan fiskal, sekaligus mampu melahirkan inovasi konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). read more

Kabupaten Gunungkidul menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat, yang mencapai sekitar 76 persen dari total pendapatan, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru sekitar 14 persen. Ketimpangan ini membuat ruang fiskal APBD sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pusat dan membatasi kemampuan daerah untuk membiayai program strategis pembangunan. read more

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan yang sangat krusial untuk tujuan mewujudkan tata Kelola keuangan dan aset yang transparan, akuntabel, serta berkeadilan, maka dari itu penyelenggaraan Pelatihan Implementasi Praktis Penilaian NJOP PBB P2: Proses dan Simulasi Penilaian dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dra. Ike Yuli Andjani beserta  tim Pengabdian Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti SV UGM bekerja sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan teknis aparatur daerah dalam proses penilaian asset serta pengelolaan pajak daerah yang professional dan sesuai dengan standar penilaian yang ada. read more

Wonosari, 11 September 2025 – Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada melalui Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti (MPP), Departemen Ekonomika dan Bisnis, berkolaborasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pelatihan teknis bertajuk “Implementasi Praktis Penilaian NJOP PBB-P2: Proses dan Simulasi Penilaian”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menilai dan mengelola aset daerah secara profesional, transparan, dan berbasis data aktual guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). read more

Konsep otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi guna memenuhi kebutuhan daerah. Keluasaan wewenang yang diberikan pada daerah diharapkan mampu memperkuat kemandirian daerah yang tercermin dengan upaya daerah untuk memenuhi kebutuhannya  melalui sumber daya yang berasal dari daerahnya sendiri. Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi cenderung berupaya memenuhi kebutuhan daerah secara aktif, kreatif, inovatif, adaptif dengan tuntutan lingkungan. Pemenuhan kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan dari daerah sendiri disebut pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang diperoleh dari laba penyertaan modal daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan melalui perannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa yang berkualitas, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. read more

Dampak dari strategi merger yang dikembangkan oleh BPR sesuai anjuran dari OJK terutama setelah ditetapkannya undang undang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan (P2SK), ternyata menghadapi kendala potensial yang bisa menghambat tujuan dari strategi merger.  Salah satu kendala yang dihadapi di lapangan adalah implementasi dilapangan, Ketika dasar merger adalah kekurangan modal, kepemilikan dan Lokasi BPR. Merger secara konsep memang bisa meningkatkan modal inti BPR, tetapi secara intrinsic mengandung biaya berupa karakter BPR yang bergabung sering tidak sefrekuensi dengan BPR partnernya. Besar kecilnya modal yang masuk,  juga  menjadi factor yang  pelik di lapangan menghadapi kendala pada saat menentukan proporsi direksi dan komisaris yang baru, Di lapangan biaya ini cukup besar, yang bisa jadi mungkin lebih murah biaya dananya jika dibandingkan dengan strategi non merger. read more

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan aset daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsep otonomi daerah memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sesuai kebutuhan daerah. Pemisahan pengelolaan kekayaan daerah dimaksudkan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan akuntabel. Dengan demikian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan hasil yang mencerminkan kemampuan daerah untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengelola keuangan daerah. read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit, telah menjadi salah satu instrumen desentralisasi. Dalam konteks desentralisasi, BLUD memperoleh keleluasaan pengelolaan dan fleksibilitas dalam sistem manajerial dan fiskal. BLUD diharapkan mampu lebih efisien dan berkualitas dalam memberikan pelayanan publik. Namun, otonomi pengelolaan BLUD menghadirkan tantangan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja yang terpisah, terfragmentasi, dan tidak memperhatikan hubungan kausalitas di dalamnya. Dalam konteks BLUD, kinerja BLUD tidak lepas dari penguatan akuntabilitas BLUD Kesehatan. Akuntabilitas BLUD Kesehatan di era global harus mampu mengejar SDGs. read more