Yogyakarta (24/10/2024) Pembangunan infrastruktur yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia turut menimbulkan efek domino bagi sektor lingkungan dan pertanian. Pembangunan besar-besaran ini mengakibatkan adanya alih fungsi lahan. Salah satu alih fungsi yang terasa signifikan adalah perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan permukiman.
Gambar ini mencerminkan keseimbangan antara tantangan perumahan perkotaan modern dan solusi praktis yang ditawarkan oleh pembiayaan yang sesuai dengan Syariah.
Pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal melalui bank syariah semakin diminati oleh masyarakat dan menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk pemilikan rumah tinggal. Data Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK tahun 2021 menunjukkan bahwa kenaikan pembiayaan untuk kepemilikan rumah tinggal melalui bank syariah telah melampaui pertumbuhan di bank konvensional. Data menunjukkan pembiayaan untuk pemilikan rumah tinggal mencapai Rp39,51 triliun per Januari 2021. Pembiayaan tersebut tumbuh 13,84 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, atau tumbuh 0,55 persen dibandingkan dengan posisi Desember 2020. Sementara kredit untuk pemilikan rumah tinggal oleh bank konvensional tumbuh 3,28 persen secara yoy pada Januari 2021, tetapi minus 0,11 persen dibandingkan dengan posisi Desember 2020. Namun demikian, pembiayaan untuk rumah berbasis syariah ini masih berada di bawah pembiayaan untuk keperluan rumah tangga lainnya yang tumbuh sebesar 19, 82% lebih tinggi dibanding 10,86% untuk rumah tinggal dan 16,22% untuk flat atau apartemen.
Gambaran Pemandangan kota dengan perumahan ramah lingkungan, inklusivitas masyarakat, dan elemen arsitektur Islam
Dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) No.11 yaitu Kota dan Komunitas Berkelanjutan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kota inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Salah satu targetnya adalah memastikan akses bagi semua orang terhadap perumahan dan layanan dasar yang layak, aman, dan terjangkau, serta meningkatkan kualitas permukiman kumuh pada tahun 2030. Indonesia telah membuat kemajuan dalam mencapai SDG’s No. 11 dengan mengambil langkah-langkah signifikan untuk menjadikan kota lebih inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup peningkatan kesiapsiagaan bencana, peningkatan permukiman informal, dan peningkatan akses ke perumahan yang terjangkau. Salah satu cara untuk mencapai target peningkatan akses ke perumahan yang terjangkau adalah dengan menyediakan pembiayaan perumahan yang terjangkau, seperti kredit atau pembiayaan rumah melalui skema konvensional maupun syariah, yang membantu individu mengakses perumahan tanpa membebani keuangan mereka.
ilustrasi AI
Di era perkembangan teknologi digital yang pesat, literasi keuangan digital menjadi semakin penting dalam membangun masyarakat yang cerdas secara finansial sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Selain sebagai kunci inklusi keuangan, literasi ini berperan penting dalam melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online ilegal yang semakin marak, terutama di kalangan generasi muda.
Gambar Ilustrasi AI
Pembangunan keuangan (financial development) berperan krusial dalam mendorong keberlanjutan sosial dan ekonomi di berbagai negara. Di negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), hubungan antara pembangunan keuangan dan performa lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) semakin menjadi sorotan. Penelitian yang mengkaji peran pembangunan keuangan dalam mendorong kinerja ESG dapat membantu kita memahami bagaimana aspek-aspek ini berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDGs nomor 1 (Tanpa Kemiskinan), nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), serta nomor 10 (Pengurangan Ketimpangan).
Melalui kegiatan pengabdian Masyarakat di Kulonprogo, Dosen Prodi Akuntansi Sektor Publik Sekolah Vokasi UGM yang diketuai oleh Dr. Faiz Zamzami menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi usaha mikro pada 7 Agustus 2024, di Kalurahan Kaliagung, Kulon Progo.
Stunting adalah masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu panjang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan anak. Stunting ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih pendek dari standar usianya, yang dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak di masa depan. Stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga faktor pengasuhan dan pemahaman tentang pentingnya asupan gizi seimbang.Untuk mencegah stunting, penting bagi masyarakat, khususnya para orang tua, untuk memahami konsep gizi seimbang. Pola makan 4 Sehat 5 Sempurna yang dahulu dikenal, kini digantikan oleh konsep Tumpeng Gizi Seimbang yang lebih komprehensif. Konsep ini menekankan pentingnya variasi jenis makanan dalam proporsi yang sesuai, termasuk karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang diperlukan tubuh setiap harinya. Hal ini juga berlaku bagi ibu hamil dan menyusui yang membutuhkan nutrisi khusus agar bayi dapat berkembang dengan baik.
Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030, telah diadopsi oleh negara-negara PBB sejak tahun 2015 yang memberikan cetak biru bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan bumi, sekarang dan di masa depan. SDGs memiliki 17 (tujuh belas) hal penting yang dianggap merupakan seruan mendesak untuk bertindak oleh semua negara maju dan berkembang. Dikarenakan penghapusan kemiskinan sebagai tujuan pertama dari Agenda SDGs yang merupakan tujuan penting dan yang paling utama, maka pemerintah Indonesia merancang berbagai kebijakan dan program kerja prioritas untuk menunjukkan keseriusan dalam mewujudkannya, meski tidak dapat dipungkiri tujuan lain merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan adanya target penghapusan kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024 adalah 0%, yang diikuti dengan menyusun blue print kebijakan, program kerja, penyediaan dana, sinergi antar lembaga baik pusat, daerah, sektor swasta dan juga sektor publik non pemerintah yang dituangkan dalam Instruksi Presiden No 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Kulon Progo, 7 Agustus 2024 dosen dan mahasiswa D-IV Akuntansi Sektor Publik (ASP) Sekolah Vokasi UGM menyelenggarakan pelatihan pengolahan menu makanan sehat dengan budget minimum sebagai mitigasi stunting. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangkaian Program Pengabdian kepada Masyarakat 2024 dari Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM sebagai bentuk kepedulian terhadap pengembangan masyarakat di Kelurahan Kaliagung Sentolo Kulon Progo. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Kaliagung menghadapi masalah dalam melakukan pencegahan stunting karena keterbatasan budget untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pelatihan dilakukan dengan memberi edukasi kepada ibu-ibu rumah tangga di Kelurahan Kaliagung bagaimana cara mencegah stunting dengan pemberian makanan sehat meskipun dengan budget minimum.
SDGs adalah serangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat global. Salah satu tujuan dari SDGs yaitu tujuan uang pertama yaitu tidak ada kemiskinan (No Poverty). Tujuan dari SDGs pertama yaitu untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun. Kemiskinan dipandang sebagai suatu situasi dimana seseorang tidak dapat/mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk hidup layak dan bermartabat. Tidak mudah menentukan atau mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan sendiri bersifat multi dimensi. Oleh karena itu, pemerintah (BPS dan beberapa pihak dalam beberapa seminar dan pertemuan) menyepakati mengukur kemiskinan dari sudut ekonomi dengan pendekatan uang (monetary approach). Salah satu indikator yang ditetapkan untuk dapat mencapai tujuan tersebut adalah tingkat kemiskinan ekstrem. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp. 10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan (BPS,2021).
