Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset bagi suatu bangsa yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Jumlah dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi produktivitas dan pemasaran hasil-hasil produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tinggi-rendahnya kualitas SDM suatu bangsa akan berpengaruh pada pencapaian kualitas hasil-hasil pembangunan. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dan tingginya investasi menuntut perubahan lingkungan yang memerlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Sejak tahun 1990, United Nations Development Programme (UNDP) menggunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) sebagai indikator capaian pembangunan sumber daya manusia.
Pos oleh :
Web Admin
Sumber: Badan Pusat Statistik
Misi pertama Presiden pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Salah satu indikator untuk mengetahui perkembangan kualitas manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM menunjukkan bagaimana warga negara memperoleh akses hasil pembangunan melalui pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Semakin tinggi tingkat IPM menunjukkan semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia menjadi salah satu indikator pencapaian Sutainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka pembangunan global untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan. SDGs memiliki 17 tujuan. SDGs Tujuan 16 adalah menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Salah satu target untuk mencapai tujuan 16 ini adalah mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel dan transparan di semua tingkat. Indikator untuk mencapai tujuan ini adalah 16.6.1 proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui; 16.6.1 (a) prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). 16.6.1 (b) Prosentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota); 16.6.1 (c) prosentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan; 16.6.1 (d) prosentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks Reformasi Birokrasi baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Target ini dapat dicapai melalui pengelolaan keuangan pemerrintah secara efektif dan efisien. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IKPD).
Rangkaian Program Pengabdian kepada Masyarakat 2024 dari Program Studi D4 Perbankan, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM kembali dilaksanakan. Acara ini dihadiri oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan anggota ASEPHI, mitra Sekolah Vokasi UGM. Materi pelatihan mencakup berbagai topik seperti digital marketing, manajemen keuangan, perizinan, perencanaan pajak, dan manajemen sumber daya manusia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dalam mendukung pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang meliputi pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai. PAD, yang berasal dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan aset daerah, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk program-program pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs secara lokal.
Inovasi dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan, inovasi dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati secara global.
Salah satu program kerja Seklolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (SVUGM) adalah mendorong dosen-dosen untuk mencapai jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar. Pertimbangannya jumlah dosen yang sudah Lektor Kepala belum banyak dan hanya 2 orang dosen yang sudah mencapai Guru Besar.Untuk itu SVUGM menganggarakan dana penelitian pemandatan membiayai penelitian untuk memenuhi syarat utama yang disyaratkan untuk mencapai Lektor Kepala dan Guru Besar,
UKM (Usaha Kecil dan Mikro) merupakan tulang punggung ekonomi desa dan daerah. Mayoritas pelaku UKM adalah usaha mikro dengan omzet kurang dari Rp300 juta per tahun dan menyerap tenaga kerja satu hingga empat orang. Masalahnya, usaha mikro di Kalurahan Sendangsari masih menghadapi keterbatasan modal, pasar yang hanya berorientasi satu kelurahan/kecamatan, kualitas dan kuantitas produk yang masih rendah, tenaga kerja yang diserap terbatas dan masih berasal dari keluarga, masih menggunakan teknologi sederhana, dan belum aktif menggunakan sosial media sebagai sarana pemasaran.
On the 12th of September 2024, a significant step towards achieving SDG 8 was taken as DEB, SV, UGM, conducted a training titled ‘Enhancing Financial Access for MSEs to Promote Sustainable Growth and Innovation.’ By empowering SMEs with enhanced ‘bankability,’ this initiative directly promotes sustained and inclusive economic growth. Through a series of practical workshops and expert panel discussions, the training equipped SMEs with the necessary tools and knowledge to navigate the complex financial landscape and leverage digital technologies. By addressing the challenges SMEs face in accessing finance and adopting digital technologies, this initiative can help to create more jobs, foster a more dynamic and resilient private sector, and ultimately improve the livelihoods of countless individuals in Yogyakarta. (Red. Raeef)
Perusahaan perdagangan eceran (retail trade) sudah mendominasi perekonomian secara turun-temurun, dimana hal ini ditunjukan dengan tersebar luasnya warung ataupun toko kelontong diseluruh daerah mulai dari pedesaan hingga perkotaan. Dalam perkembangannya industri ini semakin popular semenjak masuknya retail modern di Indonesia, seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Carrefour, Hero supermarket, dan Hypermart. Seiring dengan banyaknya persaingan yang semakin ketat antar peritel, maka konsentrasi perusahaan tertuju kepada kinerja setiap outlet agar tetap terjaga dan terus meningkat. Dalam hal ini perusahaan ritel harus menjamin mutu pelayanan dan kualitas produk agar tetap terjaga serta mengelola sumber daya yang ada dengan baik sehingga nantinya akan terjadi keseimbangan antara sumber daya yang ada dengan produktivitas dalam melayani konsumen.
