Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan aset daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsep otonomi daerah memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sesuai kebutuhan daerah. Pemisahan pengelolaan kekayaan daerah dimaksudkan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan akuntabel. Dengan demikian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan hasil yang mencerminkan kemampuan daerah untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengelola keuangan daerah. read more

Kenaikan suku bunga Bank Indonesia ternyata tidak hanya berdampak pada biaya pinjaman, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Berdasarkan penelitian berjudul “Dampak Kebijakan Suku Bunga terhadap Likuiditas Bank dan Stabilitas Keuangan di Indonesia,” kebijakan moneter yang lebih ketat memang menyebabkan likuiditas perbankan mengetat dalam jangka pendek, namun di sisi lain justru memperkuat permodalan dan ketahanan sistem keuangan dalam jangka menengah. read more

Dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait dengan tujuan nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), sebuah tim peneliti dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan penelitian mendalam tentang pengaruh kebijakan suku bunga terhadap likuiditas bank dan stabilitas keuangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan bagian dari flagship “Economic Development” yang bertujuan mengatasi permasalahan bangsa, khususnya kemiskinan melalui pendekatan ekonomi dan keuangan. read more

Dr. Agusta Ika Prihanti Nugraheni, S.E., M.B.A

Perkembangan pasar judi online di Indonesia menunjukan tren yang mengkhawatirkan. Mayoritas masyarakat yang dekat dengan aktivitas judi online berasal dari kelompok berpenghasilan rendah dan rentan. Fenomena judi online secara langsung menimbulkan kerugian ekonomi, selain itu juga memberikan dampak yang cukup serius pada kesehatan mental, produktivitas, dan stabilitas sosial. Penelitian berjudul “Menghalau Godaan Digital: Pengembangan Kampanye Anti-Judi Online Untuk Kaum Muda Di Era Teknologi” bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi generasi muda terhadap iklan judi online dan mengidentifikasi preferensi generasi muda terhadap Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang menarik, dimana nantinya dua hal tersebut dijadikan acuan dalam perancangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang bahaya judi online. read more

Oleh : Dr. Agusta Ika Prihanti Nugraheni, S.E., M.B.A

Di era digital saat ini, judi online menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Aksesibilitas yang mudah, iklan yang menyesatkan, dan keuntungan instan yang dijanjikan membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran adiktif ini. Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk menanggapi tantangan tersebut yaitu melalui pemanfaatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang berfungsi sebagai sarana edukasi dan upaya preventif. Penelitian berjudul “Menghalau Godaan Digital: Pengembangan Kampanye Anti-Judi Online untuk Kaum Muda di Era Teknologi” bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi generasi muda terhadap iklan judi online serta mengidentifikasi preferensi mereka terhadap bentuk ILM yang menarik dan efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam perancangan ILM yang mampu menyampaikan pesan bahaya judi online secara lebih persuasif, relevan, dan berdampak. Dengan demikian, ILM tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kesadaran, perubahan sikap, dan partisipasi aktif generasi muda dalam upaya pencegahan judi online. read more

Sektor properti merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia, namun juga dikenal sebagai industri yang rawan terhadap praktik kecurangan (fraud). Kompleksitas proyek bernilai tinggi, penggunaan estimasi dalam akuntansi, serta keterlibatan banyak pihak menjadikan tata kelola di sektor ini menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Tantangan tersebut mendorong perlunya inovasi dalam sistem pengawasan dan budaya manajemen agar bisnis tidak hanya bertumbuh, tetapi juga berkelanjutan. Dari hal tersebut, tim dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada menelusuri bagaimana keragaman gender dalam struktur manajemen perusahaan properti dapat memengaruhi tingkat risiko kecurangan laporan keuangan. Dengan menggunakan model Beneish M-Score, tim menganalisis data perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi laporan keuangan. Hasilnya mengindikasikan bahwa perusahaan dengan komposisi gender yang lebih seimbang dalam jajaran manajemen memiliki skor M yang relatif lebih rendah—menandakan potensi kecurangan yang lebih kecil. Temuan tersebut membuka ruang bagi perspektif baru: keberagaman gender dapat menjadi bentuk inovasi dalam tata kelola perusahaan. Selama ini, inovasi sering dipersempit pada aspek teknologi atau efisiensi proses, padahal keberagaman manusia di dalam organisasi juga menciptakan cara pandang baru terhadap risiko dan etika. Pendekatan ini melengkapi konsep good corporate governance dengan dimensi sosial yang lebih kuat. read more

Kecurangan atau fraud masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor modern. Di sektor properti, praktik manipulasi laporan keuangan, penggelembungan nilai proyek, hingga penyalahgunaan aset perusahaan sering kali muncul akibat kompleksitas transaksi dan lemahnya pengawasan internal. Fraud tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik serta integritas lembaga bisnis. Di tengah tantangan tersebut, muncul satu pertanyaan penting: sejauh mana keragaman dalam kepemimpinan, khususnya dari sisi gender, berperan dalam memperkuat nilai integritas dan kehati-hatian di dunia usaha? Tim peneliti dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada menelusuri hubungan antara komposisi gender dalam jajaran manajemen perusahaan properti dan tingkat potensi manipulasi laporan keuangan. Menggunakan pendekatan kuantitatif melalui model Beneish M-Score, penelitian ini menganalisis perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Beneish M-Score sendiri merupakan indikator yang sering digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi akuntansi berdasarkan rasio-rasio keuangan tertentu. read more

Dalam satu dekade terakhir, peran investor institusional di pasar modal Indonesia meningkat signifikan. Menurut data OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), porsi kepemilikan saham oleh investor institusional dalam emiten-emiten besar seperti anggota LQ45 mencapai lebih dari 60% pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia semakin matang, dengan partisipasi investor profesional seperti dana pensiun, reksa dana, dan perusahaan asuransi yang memainkan peran penting dalam stabilitas pasar dan tata kelola perusahaan. read more

Perkembangan layanan keuangan berbasis teknologi atau fintech dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem keuangan Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan paling pesat adalah pinjaman digital atau peer-to-peer (P2P) lending, di mana individu atau pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan melalui platform digital tanpa harus melalui proses perbankan konvensional. Pertumbuhan ini menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. read more

Oleh: Dina Natasari

(SDG 3, SDG 4, SDG 6, SDG 9, SDG 17)

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pendapatan Pajak digunakan pemerintah untuk mendanai program dan proyek pembangunan yang menjadi tanggung jawab pemerintah guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Nomor 3, 4, 6, 9, dan 17. Dana dari pajak dapat digunakan untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah, pemberian beasiswa, dan peningkatan kualitas guru untuk mewujudkan SDGs 4. Pembangunan puskesmas, pelayanan kesehatan gratis serta pendanaan program pencegahan penyakit sebagai upaya mendukung SDGs 3. Upaya pemerintah untuk menyediakan dan mengelola air bersih serta memudahkan akses terhadap sanitasi dan kebersihan untuk mewujudkan SDGs 6. Terkait dengan SDGs 9, pemerintah memberikan fasilitas untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi dan inovasi. Hal ini juga didukung dengan upaya fasilitasi penguatan dan revitalisasi kemitraan global dengan pengembangan kolaborasi semua pihak. Untuk mewujudkan ketercapaian semua tujuan SDGs, pemerintah membutuhkan dana operasional. Dana tersebut diperoleh dari pendapatan, salah satunya dari pajak. read more