Oleh : Anggi Rahajeng, Anisa Nurpita, Bagasakara, Satriyo Dwicahyo, Mukhlis, dan Elton Buyung Satrianto
Pelabuhan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu aset strategis yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak perekonomian daerah. Terletak di jalur pelayaran Selat Bangka, pelabuhan ini tidak hanya menjadi penghubung bagi mobilitas komoditas utama seperti CPO dan timah, tetapi juga menawarkan peluang luas bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Untuk memaksimalkan potensinya, pemerintah daerah merencanakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pengelola pelabuhan. Langkah ini menjadi sangat penting, terutama karena selaras dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), yang menjadi komitmen global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai salah satu pusat kegiatan logistik, Pelabuhan Tanjung Ular memiliki peran vital dalam mendukung daya saing produk unggulan Bangka Barat. Dalam kunjungannya ke pelabuhan ini, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya pengelolaan pelabuhan yang profesional untuk mendukung ekspor komoditas seperti timah dan minyak sawit. Namun, pengelolaan optimal hanya dapat tercapai melalui partisipasi aktif pemerintah daerah, yang diwujudkan melalui BUMD. Dengan pendekatan ini, pemerintah daerah memiliki kendali lebih besar dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam konteks SDGs, optimalisasi Pelabuhan Tanjung Ular dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelabuhan ini dapat menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan peluang kerja yang berkualitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan mengurangi kesenjangan sosial (SDG 8). Sebagai pelabuhan modern, pengelolaan infrastruktur yang efisien juga berkontribusi pada pembangunan industri yang inovatif dan ramah lingkungan (SDG 9). Misalnya, pembangunan infrastruktur pelabuhan dapat dirancang dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan sistem energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan melindungi ekosistem laut (SDG 13 dan SDG 14).
Selain itu, keberadaan pelabuhan juga mendukung pembangunan komunitas yang tangguh dan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan pelabuhan, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Peningkatan akses terhadap layanan publik seperti air bersih dan energi (SDG 6 dan SDG 7) dapat menjadi bagian integral dari layanan yang disediakan oleh BUMD.
Optimalisasi pengelolaan Pelabuhan Tanjung Ular membutuhkan strategi yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Misalnya, pengembangan kawasan pelabuhan harus disertai dengan pelestarian lingkungan sekitar serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, pelabuhan ini dapat menjadi contoh sukses implementasi SDGs di tingkat daerah.
Pelabuhan Tanjung Ular adalah cerminan dari potensi besar yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat. Dengan pengelolaan yang tepat melalui BUMD, pelabuhan ini tidak hanya dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian SDGs. Dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek pengelolaan, Pelabuhan Tanjung Ular dapat menjadi pelopor pembangunan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, dan memperkuat posisi Bangka Barat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. (Red. Anisa dkk)