Yogyakarta – Pada tanggal 01-04 November 2024, seorang mahasiswa yang berasal dari Prodi D-IV Pembangunan Ekonomi Kewilayahan (PEK) UGM berhasil lolos dan diterima untuk mengikuti ajang Asia Youth International Model United Nations (AYIMUN) ke-15 yang diselenggarakan di Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand. Pada tahun ini, konferensi MUN tersebut mengangkat tema, “Empowering Youth Diplomacy for Global Harmony.”
IKU 5: Hasil Kerja Dosen Digunakan oleh Masyarakat
Dalam beberapa tahun terakhir, pasar modal telah mengalami transformasi signifikan dengan meningkatnya perhatian terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). ESG kini menjadi salah satu kriteria utama dalam pengambilan keputusan investasi, menggantikan paradigma tradisional yang hanya berfokus pada keuntungan finansial. Di tengah meningkatnya kesadaran global terhadap isu keberlanjutan, integrasi ESG dalam pasar modal bukan hanya menjadi tren, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Tim Sekolah Vokasi UGM yang terdiri dari Faiz Zamzami1, Siti Muslihah, Umar Taufiq, Rendra Nandira Widriati , Eva Alyanda Umi Khasanah , Adiel Boanerge Gananputra, Ashila Najwa Salsabilla Wd , Maulana Fikrie Rizaldi yang berasal dari Departemen Ekonomika dan Bisnis dan Departemen Teknik Elektro dan Informatika, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada berkolaborasi mengembangkan aplikasi sediaan berbasis android yang diberi nama Sediaku. Pengembangan Aplikasi sediaku dilakukan menggunakan Android studio, dengan menggunakan teknologi UI Jetpack Compose serta bahasa pemrograman Kotlin. Pengembangan aplikasi dilakukan berdasarkan desain wireframe, UI, dan skema arsitektur.
Perkembangan teknologi pada era saat ini memberikan pengaruh yang signifikan pada kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, salah satunya aspek ekonomi. Berbagai persoalan informasi yang kompleks tentunya memerlukan solusi yang sistematis dan terorganisir agar informasi dapat disediakan secara cepat dan akurat. Hadirnya teknologi sistem informasi menyediakan kemudahan bagi para pelaku ekonomi untuk mengelola dan mengembangkan usahanya secara efektif dan efisien. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebagai salah satu pelaku ekonomi di Indonesia memiliki peranan yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) per Maret 2021, UMKM memberikan kontribusi sebesar sebesar 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau senilai Rp8.573,89 Triliun setiap tahunnya dari total 64,2 juta UMKM di seluruh Indonesia (Kementerian Keuangan, 2022). Adapun menurut Dataku Bappeda DIY (2024), D.I. Yogyakarta sendiri memiliki 324.745 UMKM mikro dengan 279.282 pelaku UMKM atau sebesar 86,05% bergerak pada sektor perdagangan dan manufaktur di tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan dan manufaktur memiliki peranan signifikan atas perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pelatihan terkait inspeksi lapangan dalam penilaian agunan adalah hal yang sangat penting bagi para pegawai perbankan karena berdampak langsung pada proses penilaian serta hasil penilaian dari agunan. Dengan adanya pelatihan inspeksi lapangan ini, pengetahuan dan keterampilan pegawai dapat ditingkatkan karena mendapatkan pembekalan ilmu dan keterampilan yang dapat bermanfaat untuk melakukan penilaian yang akurat. Bank Konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang tergabung dalam Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat berperan aktif dalam sektor perbankan, termasuk di bidang penilaian agunan bank. Namun, tidak semua penilai internal bank mengikuti pelatihan sertifikasi secara berkelanjutan yang diadakan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).
Migrasi penduduk, perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, merupakan fenomena kompleks dengan implikasi signifikan bagi pembangunan dan keberlanjutan perkotaan. UNCTAD 2023, memprediksi proporsi penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 68% pada tahun 2050. Seiring dengan terus meningkatnya urbanisasi secara global tantangan dalam mengelola pertumbuhan ini secara berkelanjutan menjadi semakin mendesak.
Gambar Ilustrasi
Meskipun OECD telah menyoroti peningkatan utang pemerintah akibat belanja berlebih, terutama setelah krisis keuangan 2008, dalam satu manuskripnya berjudul Restoring Fiscal Sustainability, tampaknya studi dan kebijakan yang berorientasi pada upaya pengelolaan keuangan negara berbasis keberlanjutan tidak cukup popular di tengah-tengah masyarakat. Salah satu aspek penting pengelolaan keuangan negara yang perlu disoroti adalah penganggaran karena menjadi rujukan kebijakan, dirumuskan secara politis, dan mencerminkan orientasi pemerintah pada periode tersebut. Terlebih cukup banyak negara yang mengadopsi rezim anggaran defisit yang memungkinkan terwujudnya celah inefisiensi.
Beberapa penelitian justru mengungkapkan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan, seperti penelitian oleh Panzera & Postiglione (2022) di Eropa dan Andriansyah et al. (2023) di Indonesia. Tampaknya penting untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Selain untuk mengetahui sebaran penentu pertumbuhan berdasarkan sektor ekonomi maupun wilayah (region), informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan ‘kebocoran’ atau inefisiensi yang berkontribusi buruk terhadap lingkungan. Spiezia & Weiler (2007) memetakan sumber pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa menurut wilayah sebagai tampak pada gambar berikut
Sumber: Spiezia & Weiler (2007)
Inefisiensi belanja pemerintah dapat dideteksi salah satunya dari semakin lebarnya defisit fiskal dan meningkatnya SiLPA atau SiLPA. Kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi, terlebih pada rezim defisit anggaran. Perencanaan anggaran yang baik seharusnya mampu menjembatani antara kebutuhan dan kemampuan fiskal pemerintah dengan parameter yang tepat sehingga tidak terjadi inefisiensi. Faiz dan Zamzami (2024) melakukan penelitian yang bertujuan memberikan bukti empiris keterkaitan penganggaran defisit dengan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
Pengelolaan keuangan negara yang baik, terutama dalam penganggaran, akan mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainability Development Goals (SDGs), terutama SDGs 8 dan 13. (Red. Faiz dan Zamzami)
Gambar ilustrasi , sumber
Oleh : Anisa Nurpita1, Ike Yuli Andjani, Rosario Guntur Harimawan, Wieyza Ananda Luqman, Miftah Pandu Saputra, dan Shafi Fajari Saputra
Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki manfaat signifikan, proyek ini juga memicu tantangan terutama terkait alih fungsi lahan pertanian produktif. Dampak alih fungsi lahan ini secara langsung mengancam ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Oleh : Anisa Nurpita, Ike Yuli Andjani , Rosario Guntur Harimawan , Wieyza Ananda , Luqman , Miftah Pandu Saputra , dan Shafi Fajari Saputra
Pembangunan jalan tol di Yogyakarta memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Namun, di balik manfaat yang dirasakan secara luas, ada dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat terdampak, khususnya terkait alih fungsi lahan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 22 persen responden yang terlibat dalam survei mengalami kehilangan pekerjaan akibat alih fungsi lahan. Bahkan, hingga saat ini, 26 persen darimereka masih belum mendapatkan pekerjaan pengganti. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam proses adaptasi ekonomi di tengah perubahan lingkungan yang drastis. Alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol menyebabkan pengurangan signifikan pada lahan pertanian produktif. Sebanyak 44 persen responden menyatakan bahwa tanah yang terkena pembebasan adalah lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber utama penghidupan mereka. Akibatnya, terjadi penurunan produktivitas pertanian, yang berdampak langsung pada pendapatan para petani. Pembebasan lahan juga membawa dampak pada perubahan kepemilikan aset, terutama bagi pemilik lahan pertanian. Kehilangan aset berupa tanah ini berimplikasi besar terhadap penurunan pendapatan masyarakat, mengingat tanah merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar petani di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol membawa tantangan sosial dan ekonomi yang serius bagi masyarakat terdampak. Selain masalah kehilangan pekerjaan, penurunan produktivitas pertanian menjadi isu utama yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan.
Kulonprogo, 9 November 2024 – Penyusunan lingkup dan proposal penilaian aset adalah langkah awal yang sangat penting dalam proses pemberian kredit, terutama bagi masyarakat yang memerlukan akses pendanaan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang diberikan memiliki dasar yang kuat dan didasarkan pada penilaian yang akurat terhadap aset yang dijaminkan. Penilaian aset sangat penting untuk mengurangi risiko bagi lembaga keuangan dan memberikan kepercayaan kepada kreditur bahwa nilai jaminan cukup untuk menutupi kredit yang diberikan.