Magelang — Aqila Shafa Hamida, mahasiswa Program Studi D4 Manajemen dan Penilaian Properti, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) Periode 2 Tahun 2025 di Dusun Sorogenen, Desa Menayu, Muntilan, Kabupaten Magelang. Dengan mengusung tema Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Aqila menerapkan ilmu yang dipelajarinya di bangku kuliah untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. read more

Klaten — Karita Dwi Oktavia, mahasiswa Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti, Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Borongan, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Kegiatan yang mengusung tema “Desa Prioritas Penanganan Kemiskinan Tahun 2025” ini berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. read more

Intisari dari Artikel https://infobanknews.com/jobless-growth/ oleh Prof Mudrajad, Ph.D.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87% (yoy) dan mengalami kontraksi -0,98% secara kuartalan, menunjukkan gejala perlambatan yang patut diwaspadai. Meski Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya menegaskan komitmen terhadap kesejahteraan rakyat, target pertumbuhan 8% tampaknya sulit dicapai tanpa perubahan mendasar dalam arah kebijakan ekonomi. read more

Yogyakarta, 28 Juli 2025 — Bulan Rimadhina Seva Kartika, mahasiswi dari Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti, Departemen Ekonomika dan Bisnis (DEB) Sekolah Vokasi UGM Angkatan 2023, berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam Global Summer Week (GSW) 2025. Program unggulan tahunan yang diselenggarakan oleh FEB UGM ini berlangsung selama 12 hari dari 14 hingga 25 Juli 2025, dan Bulan Rimadhina Seva Kartika diakui atas kontribusi luar biasanya dengan menerima penghargaan Committee’s Choice pada malam awarding program. read more

Kebijakan Single Present Policy (SPP), memerintahkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BPRS (Bank Perkreditas Rakyat Syariah) yang berada dalam satu kepemilikan/pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah/kepulauan untuk melakukan penggabungan/peleburan. OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk (a) melakukan dan menerima penggabungan/peleburan (b) BPR/BPRS menerima pengambilalihan oleh pihak lain bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum (pasal 128). OJK dapat memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan penggabungan/peleburan dengan BPR/BPRS lain dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain BPR/BPRS yang (a) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau (b) ditetapkan sebagai BPR/BPRS dalam penyehatan. Sedangkan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024, Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu atau lebih BPR/BPRS atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk menggabungkan diri dengan BPR/BPRS lain yang telah ada yang mengakibatkan aset serta liabilitas dan ekuitas dari BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BPR/BPRS yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BPR/BPRS/LKM yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. read more

Seiring berkembangnya society 5,0 dan derasnya arus informasi serta penggunaan teknologi, durasi penggunaan media sosial oleh masyarakat semakin panjang. Berdasarkan kajian meltwater, saat ini terdapat 8,08 miliar penduduk di dunia, sebaran handphone telah mencapai 5,61 miliar, individu yang mengakses internet mencapai 5,35 miliar, dan identitas pengguna media sosial mencapai 5,04 miliar sebagaimana tampak pada gambar 1. read more

Defisit Keuangan Negara

Rezim defisit fiskal merupakan suatu paradigma pengelolaan keuangan negara yang berorientasi defisit, terutama mindset pada tahapan penetapan anggaran. Defisit fiskal yang dijalani oleh suatu negara tidak hanya suatu fenomena teknis akuntansi bahwa pengeluaran (belanja) lebih besar dari penerimaan (pendapatan). Akan tetapi merupakan pilihan bagaimana paradigma keuangan negara dikelola. Rezim defisit fiskal dipilih karena negara berkeinginan untuk menjalankan perekonomian secara progresif. Kondisi ini juga dikenal dengan kebijakan fiskal ekspansif yaitu suatu kondisi negara mengakselarasi pembangunan dan mendorong perekonomian agar tetap tumbuh. Konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah defisit anggaran sehingga perlu dilakukan pembiayaan melalui utang yang berorientasi untuk belanja produktif read more

     Dalam satu dekade terakhir, dunia korporasi tak lagi semata-mata mengejar profit. Di era yang ditandai dengan krisis iklim, ketimpangan sosial, dan tuntutan tata kelola yang lebih transparan, perusahaan dituntut berperan aktif dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang dicanangkan PBB. read more

Financial technology atau sering disebut dengan istilah Fintech telah mengubah lanskap layanan keuangan global setidaknya selama satu dekade terakhir. Inovasi keuangan seperti pembayaran digital, e-wallet, peer‑to‑peer lending, ataupun crowdfunding kini dapat diakses dengan hanya melalui ponsel. Kemudahan akses ini membuka peluang inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal sebelumnya. Kemudahan ini, ditopang penetrasi internet dan biaya transaksi yang makin rendah, menegaskan posisi Fintech sebagai katalis dari pertumbuhan ekonomi inklusif. read more

YOGYAKARTA – Mahasiswa Program Studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan, Universitas Gadjah Mada (UGM), yang tengah menjalani kegiatan magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, turut berkontribusi dalam penggalian potensi lokal di Kelurahan Suryatmajan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun ekonomi berbasis komunitas melalui pengembangan kampung tematik. read more