Dua mahasiswa Manajemen dan Penilaian Properti angkatan 2022 Universitas Gadjah Mada, berhasil meraih juara tiga dalam ajang Equity Research Brawijaya Stock Market Competition yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Perlombaan dilaksanakan secara bauran dengan presentasi final dilaksanakan luring di Gedung F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang pada 17 November 2024.
IKU 8. Program Studi Berstandar Internasional
Pendahuluan
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan kerangka pembangunan global yang bertujuan menciptakan keberlanjutan di seluruh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu tujuan utama SDGs adalah SDG 17, yaitu “Partnerships for the Goals,” yang menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan antarnegara dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, artikel yang membahas interkoneksi pasar keuangan Indonesia dengan ASEAN menjadi relevan, karena menunjukkan bagaimana kolaborasi regional dapat menguatkan integrasi ekonomi dan stabilitas keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Integrasi pasar keuangan di kawasan ASEAN memiliki peran strategis dalam mencapai tujuan SDG 8, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta menciptakan lapangan kerja yang layak. Berdasarkan penelitian yang diuraikan, pasar keuangan di ASEAN, termasuk Indonesia, menunjukkan interkoneksi yang signifikan. Interkoneksi ini memungkinkan penyebaran dampak positif, seperti peningkatan investasi lintas negara, diversifikasi risiko, dan efisiensi pasar.
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%, dan sektor ini menyerap 97% tenaga kerja nasional. Namun, banyak UMKM masih menghadapi tantangan dalam aspek legalitas dan perencanaan pajak. Padahal, legalitas usaha dan pengelolaan pajak yang baik adalah salah satu faktor yang mendukung keberlanjutan bisnis sekaligus pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Gambar Ilustrasi
Meskipun OECD telah menyoroti peningkatan utang pemerintah akibat belanja berlebih, terutama setelah krisis keuangan 2008, dalam satu manuskripnya berjudul Restoring Fiscal Sustainability, tampaknya studi dan kebijakan yang berorientasi pada upaya pengelolaan keuangan negara berbasis keberlanjutan tidak cukup popular di tengah-tengah masyarakat. Salah satu aspek penting pengelolaan keuangan negara yang perlu disoroti adalah penganggaran karena menjadi rujukan kebijakan, dirumuskan secara politis, dan mencerminkan orientasi pemerintah pada periode tersebut. Terlebih cukup banyak negara yang mengadopsi rezim anggaran defisit yang memungkinkan terwujudnya celah inefisiensi.
Beberapa penelitian justru mengungkapkan adanya keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan, seperti penelitian oleh Panzera & Postiglione (2022) di Eropa dan Andriansyah et al. (2023) di Indonesia. Tampaknya penting untuk mengidentifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Selain untuk mengetahui sebaran penentu pertumbuhan berdasarkan sektor ekonomi maupun wilayah (region), informasi tersebut juga dapat digunakan untuk menentukan ‘kebocoran’ atau inefisiensi yang berkontribusi buruk terhadap lingkungan. Spiezia & Weiler (2007) memetakan sumber pertumbuhan ekonomi di Uni Eropa menurut wilayah sebagai tampak pada gambar berikut
Sumber: Spiezia & Weiler (2007)
Inefisiensi belanja pemerintah dapat dideteksi salah satunya dari semakin lebarnya defisit fiskal dan meningkatnya SiLPA atau SiLPA. Kondisi tersebut seharusnya tidak terjadi, terlebih pada rezim defisit anggaran. Perencanaan anggaran yang baik seharusnya mampu menjembatani antara kebutuhan dan kemampuan fiskal pemerintah dengan parameter yang tepat sehingga tidak terjadi inefisiensi. Faiz dan Zamzami (2024) melakukan penelitian yang bertujuan memberikan bukti empiris keterkaitan penganggaran defisit dengan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.
Pengelolaan keuangan negara yang baik, terutama dalam penganggaran, akan mendukung terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainability Development Goals (SDGs), terutama SDGs 8 dan 13. (Red. Faiz dan Zamzami)
Persepsi masyarakat mengenai perbankan syariah di Indonesia sangat beragam, dipengaruhi oleh pemahaman, pengalaman, dan pengetahuan mereka tentang sistem ini. Beberapa faktor utama yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah: