Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dalam mendukung pemerintah daerah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs mencakup 17 tujuan yang meliputi pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai. PAD, yang berasal dari pajak daerah, retribusi, dan hasil pengelolaan aset daerah, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana untuk program-program pembangunan yang mendukung pencapaian SDGs secara lokal.
Salah satu tujuan SDGs yang paling membutuhkan perhatian adalah pengentasan kemiskinan (SDG pertama) dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran untuk program bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Misalnya, melalui peningkatan PAD yang dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diharapkan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan.
Selain itu, SDG keempat yang berkaitan dengan pendidikan berkualitas juga dapat diperkuat dengan peningkatan PAD. Dana yang cukup dari PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan, menyediakan beasiswa bagi pelajar dari keluarga miskin, serta meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Dengan demikian, PAD yang meningkat memberikan kontribusi langsung dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan merata, yang menjadi dasar bagi pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.
Peningkatan PAD juga berperan dalam mendukung SDG kesembilan, yaitu membangun infrastruktur yang berkelanjutan. Daerah yang memiliki PAD yang cukup dapat membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem irigasi, serta fasilitas sanitasi. Infrastruktur yang baik sangat penting untuk menunjang mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dengan PAD yang meningkat, pemerintah daerah dapat lebih leluasa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Peningkatan PAD memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mendanai program-program yang mendukung pencapaian SDGs. Dalam konteks otonomi daerah, PAD yang tinggi memungkinkan daerah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, meningkatkan PAD bukan hanya soal keuangan daerah, tetapi juga tentang memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. (Red. Mukhlis)
