Krisis lahan merupakan tantangan global yang semakin mendesak, terutama di negara-negara berkembang dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Permintaan lahan yang terus meningkat untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, permukiman, dan industri, menyebabkan degradasi lahan, erosi, dan hilangnya lahan produktif. Kondisi ini mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia dalam Kabinet Merah Putih berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia melalui program diversifikasi pangan dan swasembada dari desa. Program ini bertujuan agar lahan-lahan yang ada di wilayah pedesaan tidak terdegradasi dan tetap dapat menjadi faktor produksi pemenuh kebutuhan pangan.
Arsip:
SDG 2: Tanpa Kelaparan
Dua mahasiswi Program Studi Perbankan yang tergabung dalam tim Kuliah Kerja Nyata Buru Basudara Kabupaten Buru, Maluku melakukan pemberdayaan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Waimangit, Kecamatan Air Buaya. Dua mahasiswi tersebut adalah Ecclesia Candra Wibowo atau yang sering disapa Aca dan Vincencia Fera Rini Tri Setianingsih atau Tia. Kedua mahasiswi tersebut melakukan pemberdayaan dengan memberikan beberapa program pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Waimangit. Pemberdayaan UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pelaku usaha mengenai beberapa strategi dan pengelolaan bisnis berskala kecil dan menengah. Melimpahnya potensi daerah yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni menyebabkan harga komoditas menjadi tidak maksimal. Hal ini melatarbelakangi pembentukan program pemberdayaan dengan melakukan pendampingan dan pelatihan kepada pelaku usaha dibawah bimbingan dosen pembimbing lapangan Prof. Ir. Bambang Suwigyo,S.Pt., M.P., Ph.D., IPM., ASEAN Eng.
Gambar ilustrasi , sumber
Oleh : Anisa Nurpita1, Ike Yuli Andjani, Rosario Guntur Harimawan, Wieyza Ananda Luqman, Miftah Pandu Saputra, dan Shafi Fajari Saputra
Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun memiliki manfaat signifikan, proyek ini juga memicu tantangan terutama terkait alih fungsi lahan pertanian produktif. Dampak alih fungsi lahan ini secara langsung mengancam ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Oleh : Anisa Nurpita, Ike Yuli Andjani , Rosario Guntur Harimawan , Wieyza Ananda , Luqman , Miftah Pandu Saputra , dan Shafi Fajari Saputra
Pembangunan jalan tol di Yogyakarta memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Namun, di balik manfaat yang dirasakan secara luas, ada dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat terdampak, khususnya terkait alih fungsi lahan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa sebanyak 22 persen responden yang terlibat dalam survei mengalami kehilangan pekerjaan akibat alih fungsi lahan. Bahkan, hingga saat ini, 26 persen darimereka masih belum mendapatkan pekerjaan pengganti. Hal ini mencerminkan tantangan besar dalam proses adaptasi ekonomi di tengah perubahan lingkungan yang drastis. Alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol menyebabkan pengurangan signifikan pada lahan pertanian produktif. Sebanyak 44 persen responden menyatakan bahwa tanah yang terkena pembebasan adalah lahan pertanian yang sebelumnya menjadi sumber utama penghidupan mereka. Akibatnya, terjadi penurunan produktivitas pertanian, yang berdampak langsung pada pendapatan para petani. Pembebasan lahan juga membawa dampak pada perubahan kepemilikan aset, terutama bagi pemilik lahan pertanian. Kehilangan aset berupa tanah ini berimplikasi besar terhadap penurunan pendapatan masyarakat, mengingat tanah merupakan sumber penghidupan utama bagi sebagian besar petani di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol membawa tantangan sosial dan ekonomi yang serius bagi masyarakat terdampak. Selain masalah kehilangan pekerjaan, penurunan produktivitas pertanian menjadi isu utama yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan pemangku kepentingan.