Dampak dari strategi merger yang dikembangkan oleh BPR sesuai anjuran dari OJK terutama setelah ditetapkannya undang undang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan (P2SK), ternyata menghadapi kendala potensial yang bisa menghambat tujuan dari strategi merger.  Salah satu kendala yang dihadapi di lapangan adalah implementasi dilapangan, Ketika dasar merger adalah kekurangan modal, kepemilikan dan Lokasi BPR. Merger secara konsep memang bisa meningkatkan modal inti BPR, tetapi secara intrinsic mengandung biaya berupa karakter BPR yang bergabung sering tidak sefrekuensi dengan BPR partnernya. Besar kecilnya modal yang masuk,  juga  menjadi factor yang  pelik di lapangan menghadapi kendala pada saat menentukan proporsi direksi dan komisaris yang baru, Di lapangan biaya ini cukup besar, yang bisa jadi mungkin lebih murah biaya dananya jika dibandingkan dengan strategi non merger. read more

Kebijakan Single Present Policy (SPP), memerintahkan  Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  dan BPRS (Bank Perkreditas Rakyat Syariah)  yang berada dalam satu kepemilikan/pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah/kepulauan  untuk melakukan penggabungan/peleburan.  OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk (a) melakukan dan menerima penggabungan/peleburan  (b) BPR/BPRS menerima pengambilalihan oleh pihak lain bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum (pasal 128). OJK dapat memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan penggabungan / peleburan dengan BPR/BPRS lain dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain  BPR/BPRS yang (a) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau (b) ditetapkan sebagai  BPR/BPRS dalam penyehatan. Meskipun manfaat merger secara konsep menguntungkan yang tercermin pada meningkatnya modal dan atau modal inti , manajemen tata Kelola, efisiensi  dan efektivitas asset sehingga nilai perusahaan meningkat yang tercermin meningkatnya modal sendiri BPR dan BPRS. read more

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan aset daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsep otonomi daerah memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sesuai kebutuhan daerah. Pemisahan pengelolaan kekayaan daerah dimaksudkan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan akuntabel. Dengan demikian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan hasil yang mencerminkan kemampuan daerah untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengelola keuangan daerah. read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit, telah menjadi salah satu instrumen desentralisasi. Dalam konteks desentralisasi, BLUD memperoleh keleluasaan pengelolaan dan fleksibilitas dalam sistem manajerial dan fiskal. BLUD diharapkan mampu lebih efisien dan berkualitas dalam memberikan pelayanan publik. Namun, otonomi pengelolaan BLUD menghadirkan tantangan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja yang terpisah, terfragmentasi, dan tidak memperhatikan hubungan kausalitas di dalamnya. Dalam konteks BLUD, kinerja BLUD tidak lepas dari penguatan akuntabilitas BLUD Kesehatan. Akuntabilitas BLUD Kesehatan di era global harus mampu mengejar SDGs. read more

Kenaikan suku bunga Bank Indonesia ternyata tidak hanya berdampak pada biaya pinjaman, tetapi juga membawa pengaruh besar terhadap stabilitas sistem keuangan nasional. Berdasarkan penelitian berjudul “Dampak Kebijakan Suku Bunga terhadap Likuiditas Bank dan Stabilitas Keuangan di Indonesia,” kebijakan moneter yang lebih ketat memang menyebabkan likuiditas perbankan mengetat dalam jangka pendek, namun di sisi lain justru memperkuat permodalan dan ketahanan sistem keuangan dalam jangka menengah. read more

Dalam upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya terkait dengan tujuan nomor 1 (Tanpa Kemiskinan) dan nomor 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), sebuah tim peneliti dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan penelitian mendalam tentang pengaruh kebijakan suku bunga terhadap likuiditas bank dan stabilitas keuangan di Indonesia. Penelitian ini merupakan bagian dari flagship “Economic Development” yang bertujuan mengatasi permasalahan bangsa, khususnya kemiskinan melalui pendekatan ekonomi dan keuangan. read more

Dr. Agusta Ika Prihanti Nugraheni, S.E., M.B.A

Perkembangan pasar judi online di Indonesia menunjukan tren yang mengkhawatirkan. Mayoritas masyarakat yang dekat dengan aktivitas judi online berasal dari kelompok berpenghasilan rendah dan rentan. Fenomena judi online secara langsung menimbulkan kerugian ekonomi, selain itu juga memberikan dampak yang cukup serius pada kesehatan mental, produktivitas, dan stabilitas sosial. Penelitian berjudul “Menghalau Godaan Digital: Pengembangan Kampanye Anti-Judi Online Untuk Kaum Muda Di Era Teknologi” bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi generasi muda terhadap iklan judi online dan mengidentifikasi preferensi generasi muda terhadap Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang menarik, dimana nantinya dua hal tersebut dijadikan acuan dalam perancangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) tentang bahaya judi online. read more

Oleh : Dr. Agusta Ika Prihanti Nugraheni, S.E., M.B.A

Di era digital saat ini, judi online menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Aksesibilitas yang mudah, iklan yang menyesatkan, dan keuntungan instan yang dijanjikan membuat banyak orang terjebak dalam lingkaran adiktif ini. Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk menanggapi tantangan tersebut yaitu melalui pemanfaatan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang berfungsi sebagai sarana edukasi dan upaya preventif. Penelitian berjudul “Menghalau Godaan Digital: Pengembangan Kampanye Anti-Judi Online untuk Kaum Muda di Era Teknologi” bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi generasi muda terhadap iklan judi online serta mengidentifikasi preferensi mereka terhadap bentuk ILM yang menarik dan efektif. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam perancangan ILM yang mampu menyampaikan pesan bahaya judi online secara lebih persuasif, relevan, dan berdampak. Dengan demikian, ILM tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi publik, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun kesadaran, perubahan sikap, dan partisipasi aktif generasi muda dalam upaya pencegahan judi online. read more

Sektor properti merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia, namun juga dikenal sebagai industri yang rawan terhadap praktik kecurangan (fraud). Kompleksitas proyek bernilai tinggi, penggunaan estimasi dalam akuntansi, serta keterlibatan banyak pihak menjadikan tata kelola di sektor ini menuntut transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Tantangan tersebut mendorong perlunya inovasi dalam sistem pengawasan dan budaya manajemen agar bisnis tidak hanya bertumbuh, tetapi juga berkelanjutan. Dari hal tersebut, tim dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada menelusuri bagaimana keragaman gender dalam struktur manajemen perusahaan properti dapat memengaruhi tingkat risiko kecurangan laporan keuangan. Dengan menggunakan model Beneish M-Score, tim menganalisis data perusahaan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019–2023 untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya manipulasi laporan keuangan. Hasilnya mengindikasikan bahwa perusahaan dengan komposisi gender yang lebih seimbang dalam jajaran manajemen memiliki skor M yang relatif lebih rendah—menandakan potensi kecurangan yang lebih kecil. Temuan tersebut membuka ruang bagi perspektif baru: keberagaman gender dapat menjadi bentuk inovasi dalam tata kelola perusahaan. Selama ini, inovasi sering dipersempit pada aspek teknologi atau efisiensi proses, padahal keberagaman manusia di dalam organisasi juga menciptakan cara pandang baru terhadap risiko dan etika. Pendekatan ini melengkapi konsep good corporate governance dengan dimensi sosial yang lebih kuat. read more

Kecurangan atau fraud masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor modern. Di sektor properti, praktik manipulasi laporan keuangan, penggelembungan nilai proyek, hingga penyalahgunaan aset perusahaan sering kali muncul akibat kompleksitas transaksi dan lemahnya pengawasan internal. Fraud tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan publik serta integritas lembaga bisnis. Di tengah tantangan tersebut, muncul satu pertanyaan penting: sejauh mana keragaman dalam kepemimpinan, khususnya dari sisi gender, berperan dalam memperkuat nilai integritas dan kehati-hatian di dunia usaha? Tim peneliti dari Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada menelusuri hubungan antara komposisi gender dalam jajaran manajemen perusahaan properti dan tingkat potensi manipulasi laporan keuangan. Menggunakan pendekatan kuantitatif melalui model Beneish M-Score, penelitian ini menganalisis perusahaan sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019–2023. Beneish M-Score sendiri merupakan indikator yang sering digunakan untuk mendeteksi kemungkinan adanya manipulasi akuntansi berdasarkan rasio-rasio keuangan tertentu. read more