Program Studi Akuntansi Sektor Publik berkomitmen untuk berperan aktif dalam membantu percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Salah satu bentuk kegiatan tersebut yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat atau untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
News

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah merupakan suatu kebutuhan yang sangat krusial untuk tujuan mewujudkan tata Kelola keuangan dan aset yang transparan, akuntabel, serta berkeadilan, maka dari itu penyelenggaraan Pelatihan Implementasi Praktis Penilaian NJOP PBB P2: Proses dan Simulasi Penilaian dilakukan guna mewujudkan tujuan tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dra. Ike Yuli Andjani beserta  tim Pengabdian Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti SV UGM bekerja sama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk memberikan memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan teknis aparatur daerah dalam proses penilaian asset serta pengelolaan pajak daerah yang professional dan sesuai dengan standar penilaian yang ada.
Wonosari, 11 September 2025 – Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada melalui Program Studi Manajemen dan Penilaian Properti (MPP), Departemen Ekonomika dan Bisnis, berkolaborasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan pelatihan teknis bertajuk “Implementasi Praktis Penilaian NJOP PBB-P2: Proses dan Simulasi Penilaian”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menilai dan mengelola aset daerah secara profesional, transparan, dan berbasis data aktual guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Belatian Detiara (Manajemen dan Penilaian Properti 2023) dan Melani Fatikan (Manajemen dan Penilaian Properti 2023) berhasil meraih juara kedua dalam Business Plan Competition 2025 dalam rangkaian acara Islamic Business Management Fair (IBMF) 9.0 yang diselenggarakan oleh FEBI UIN Raden Mas Said Surakarta.
This research on the drivers of Islamic banking adoption in Indonesia makes a direct contribution to achieving Sustainable Development Goal (SDG) 8: Decent Work and Economic Growth. A key target of SDG 8 is to promote universal access to banking and financial services for all. The study’s findings reveal that convenience and positive attitudes—not just religious compliance—are the primary drivers of adoption. This provides a critical roadmap for Islamic banks to design more accessible, user-friendly, and competitive digital and branch services. By prioritizing operational excellence and customer experience, Islamic banks can attract a broader customer base, including the unbanked and underbanked populations, thereby accelerating financial inclusion and integrating more people into the formal economy.
Konsep otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi guna memenuhi kebutuhan daerah. Keluasaan wewenang yang diberikan pada daerah diharapkan mampu memperkuat kemandirian daerah yang tercermin dengan upaya daerah untuk memenuhi kebutuhannya melalui sumber daya yang berasal dari daerahnya sendiri. Daerah dengan tingkat kemandirian tinggi cenderung berupaya memenuhi kebutuhan daerah secara aktif, kreatif, inovatif, adaptif dengan tuntutan lingkungan. Pemenuhan kebutuhan daerah melalui sumber pendapatan dari daerah sendiri disebut pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu sumber PAD yang diperoleh dari laba penyertaan modal daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan melalui perannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, penyediaan barang dan jasa yang berkualitas, serta meningkatkan pendapatan asli daerah.
Â
Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diupayakan salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat khususnya wanita, terus digencarkan sebagai bagian dari komitmen pemerintah dan berbagai pihak mewujudkan tujuan utama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 5 (Kesetaraan Gender), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 10 (Berkurangnya Kesenjangan) dan SDG 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan). Pemberdayaan wanita memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga dan lingkungan sosial. Ketika perempuan berdaya, maka kualitas hidup keluarga pun meningkat.
Yogyakarta, November 2025- Tim peneliti dari Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), yang terdiri atas Kun Haribowo dan Yuni Andari, mengembangkan konsep kebijakan fiskal baru yang mendorong keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Dalam riset yang dilakukan selama 2023–2025, mereka meneliti potensi penerapan pajak berbasis emisi kendaraan sebagai alternatif reformasi fiskal untuk menggantikan skema pajak barang mewah yang selama ini berlaku di sektor otomotif.
Dalam beberapa tahun terakhir, migrasi internal memainkan peran penting dalam membentuk lanskap wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dinamika perpindahan penduduk yang terjadi selama dekade terakhir menunjukkan pola yang semakin kompleks, dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi seperti kenaikan harga tanah di pusat kota dan ketersediaan infrastruktur publik yang semakin merata. Kondisi ini telah mengubah wajah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), di mana sejumlah wilayah pinggiran tumbuh menjadi simpul pertumbuhan baru yang melampaui batas administrasi kota dan desa.
Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yang meliputi Kota Yogyakarta dan sebagian Sleman serta Bantul, telah menjadi magnet utama bagi migrasi internal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya harga tanah di Kota Yogyakarta dan semakin tingginya kelayakan huni di wilayah sekitarnya, yang mendorong penduduk untuk mencari hunian di KPY. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, pemahaman tentang dinamika migrasi internal di DIY menjadi sangat penting. Peneliti dan pembuat kebijakan berusaha untuk mengeksplorasi pola migrasi guna mengembangkan strategi yang efektif untuk perencanaan dan pengembangan kota. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang cepat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dinamika migrasi ini berkaitan dengan erat dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), karena menyangkut pemerataan akses terhadap perumahan layak, infrastruktur dasar, serta kualitas hidup antarwilayah.





