Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), yang meliputi Kota Yogyakarta dan sebagian Sleman serta Bantul, telah menjadi magnet utama bagi migrasi internal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk meningkatnya harga tanah di Kota Yogyakarta dan semakin tingginya kelayakan huni di wilayah sekitarnya, yang mendorong penduduk untuk mencari hunian di KPY. Seiring dengan pertumbuhan populasi yang terus meningkat, pemahaman tentang dinamika migrasi internal di DIY menjadi sangat penting. Peneliti dan pembuat kebijakan berusaha untuk mengeksplorasi pola migrasi guna mengembangkan strategi yang efektif untuk perencanaan dan pengembangan kota. Wawasan yang diperoleh dari penelitian ini akan sangat berguna dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh urbanisasi yang cepat dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dinamika migrasi ini berkaitan dengan erat dengan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) dan SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), karena menyangkut pemerataan akses terhadap perumahan layak, infrastruktur dasar, serta kualitas hidup antarwilayah. read more

🚀 Siap jadi bagian dari gerakan kolaborasi? 🚀

✨ SESARENGAN DEB 2025 ✨

Together in Synergy, Sustainability, and Aspiration — with Resilience, Education, Network, Growth, Action, and Innovation driving the future.

Kolaborasi, Kreativitas dan Kepedulian. Semangat besar mahasiswa, alumni, dan mitra dalam rangkaian kegiatan seru yang menginspirasi 🌱🎨💬 read more

YOGYAKARTA – Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi (SV) Universitas Gadjah Mada (UGM), Fani Pramuditya, S.E., M.Sc., bersama dengan mahasiswa Program Studi Perbankan, Bima Aditiya, terlibat dalam riset strategis mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam konteks ASEAN MSMEs. Keterlibatan ini berfokus pada eksplorasi dan pengumpulan data lapangan untuk menganalisis secara mendalam dampak faktor internal dan eksternal yang memengaruhi performa UMKM yang dikelola oleh wanita di empat wilayah penyangga strategis: Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Depok, dan Kabupaten Sukabumi. read more

Sebuah studi terbaru dari Sekolah Vokasi UGM, yang telah rampung diteliti sebagai bagian dari program Penelitian SNTT SV UGM 2025 oleh Fani Pramuditya, S.E., M.B.A. dan tim, memberikan pencerahan baru mengenai faktor penentu kesuksesan pengusaha perempuan skala mikro di Indonesia. Penelitian yang melibatkan 170 pengusaha perempuan di Pulau Jawa ini menemukan bahwa kepemimpinan wirausaha (entrepreneurial leadership) adalah pendorong utama yang secara langsung dan signifikan memengaruhi kesuksesan usaha mereka. read more

Yogyakarta, 25 Oktober 2025 — Dalam rangkaian Seminar Nasional Teknologi Terapan (SNTT) 2025 yang diselenggarakan di Gedung TILC Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Dr. Faiz Zamzami, selaku ketua peneliti, memaparkan hasil pengembangan sistem informasi akuntansi persediaan dan kasir berbasis Android bertajuk “Stokify”. read more

Mahasiswa Program Studi Perbankan angkatan 2022,  Adrian Rasyeed Asshiddiqi dan Naufal Fauzan Atin Nugraha, berhasil meraih Juara 2 pada kategori Trading Competition dalam ajang Investment Summit Project (INSPECT) 2025 yang diselenggarakan oleh Kelompok Studi Pasar Modal Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (KSPM DEB SV UGM). read more

Dampak dari strategi merger yang dikembangkan oleh BPR sesuai anjuran dari OJK terutama setelah ditetapkannya undang undang Penguatan dan Pengembangan Jasa Keuangan (P2SK), ternyata menghadapi kendala potensial yang bisa menghambat tujuan dari strategi merger.  Salah satu kendala yang dihadapi di lapangan adalah implementasi dilapangan, Ketika dasar merger adalah kekurangan modal, kepemilikan dan Lokasi BPR. Merger secara konsep memang bisa meningkatkan modal inti BPR, tetapi secara intrinsic mengandung biaya berupa karakter BPR yang bergabung sering tidak sefrekuensi dengan BPR partnernya. Besar kecilnya modal yang masuk,  juga  menjadi factor yang  pelik di lapangan menghadapi kendala pada saat menentukan proporsi direksi dan komisaris yang baru, Di lapangan biaya ini cukup besar, yang bisa jadi mungkin lebih murah biaya dananya jika dibandingkan dengan strategi non merger. read more

Kebijakan Single Present Policy (SPP), memerintahkan  Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  dan BPRS (Bank Perkreditas Rakyat Syariah)  yang berada dalam satu kepemilikan/pemegang saham pengendali yang sama dalam satu wilayah/kepulauan  untuk melakukan penggabungan/peleburan.  OJK berwenang memerintahkan BPR/BPRS untuk (a) melakukan dan menerima penggabungan/peleburan  (b) BPR/BPRS menerima pengambilalihan oleh pihak lain bagi BPR/BPRS yang tidak dapat memenuhi modal inti minimum (pasal 128). OJK dapat memerintahkan BPR/BPRS untuk melakukan penggabungan / peleburan dengan BPR/BPRS lain dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain  BPR/BPRS yang (a) mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan atau (b) ditetapkan sebagai  BPR/BPRS dalam penyehatan. Meskipun manfaat merger secara konsep menguntungkan yang tercermin pada meningkatnya modal dan atau modal inti , manajemen tata Kelola, efisiensi  dan efektivitas asset sehingga nilai perusahaan meningkat yang tercermin meningkatnya modal sendiri BPR dan BPRS. read more

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan aset daerah yang pengelolaannya dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Konsep otonomi daerah memberikan keleluasaan pemerintah daerah untuk mengelola keuangan sesuai kebutuhan daerah. Pemisahan pengelolaan kekayaan daerah dimaksudkan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah secara efisien, efektif dan akuntabel. Dengan demikian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan hasil yang mencerminkan kemampuan daerah untuk berinovasi dan berkreasi dalam mengelola keuangan daerah. read more

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit, telah menjadi salah satu instrumen desentralisasi. Dalam konteks desentralisasi, BLUD memperoleh keleluasaan pengelolaan dan fleksibilitas dalam sistem manajerial dan fiskal. BLUD diharapkan mampu lebih efisien dan berkualitas dalam memberikan pelayanan publik. Namun, otonomi pengelolaan BLUD menghadirkan tantangan dalam pengukuran dan evaluasi kinerja yang terpisah, terfragmentasi, dan tidak memperhatikan hubungan kausalitas di dalamnya. Dalam konteks BLUD, kinerja BLUD tidak lepas dari penguatan akuntabilitas BLUD Kesehatan. Akuntabilitas BLUD Kesehatan di era global harus mampu mengejar SDGs. read more