Penguatan kapasitas fiskal di Kabupaten Gunungkidul bukan sekadar wacana di atas kertas. Program pengabdian kepada masyarakat yang digagas oleh tim akademisi UGM ini dirancang untuk menghasilkan perubahan nyata: aparatur daerah yang lebih paham persoalan fiskal, sekaligus mampu melahirkan inovasi konkret untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan diawali dengan pelatihan teknis yang berangkat dari persoalan faktual: ketergantungan pendapatan pada transfer pusat sekitar 76 persen, kontribusi PAD hanya 14 persen, serta deviasi kinerja retribusi daerah yang menjadi salah satu sumber utama PAD. Pelatihan dirancang berbasis kasus nyata agar peserta tidak hanya menguasai konsep, tetapi juga mampu menerapkannya dalam konteks kerja sehari-hari.

Instrumen pre–post test menunjukkan bahwa sejumlah topik mendasar, seperti kepatuhan wajib pajak, risiko sistem self-assessment, strategi peningkatan penerimaan jangka pendek, dan pemajakan objek baru, semula belum dipahami secara utuh oleh banyak aparatur. Skor pada empat topik ini berada di kisaran 46–58 persen. Berdasarkan pemetaan ini, materi pelatihan kemudian difokuskan untuk menutup kesenjangan pengetahuan tersebut.

Setelah rangkaian pelatihan dan pendampingan, nilai rata-rata peserta meningkat dari 75 persen menjadi 83 persen. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan pemahaman yang lebih baik, tetapi juga kesiapan aparatur dalam menggunakan kerangka analitis seperti analisis potensi, pembacaan pola realisasi–target, hingga pemetaan risiko pemungutan untuk merumuskan strategi PAD yang lebih adaptif.

FGD Lintas OPD: Melahirkan Inovasi dari Tiga Rumpun Urusan

Dalam tahap berikutnya, para peserta dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan rumpun urusan yakni Rumpun Kesehatan dan Kesejahteraan, Rumpun Ekonomi, Perdagangan, Jasa, dan Perizinan, dan Rumpun Sumber Daya Alam, Pertanian, dan Infrastruktur Fisik.

Melalui sesi Focus Group Discussion (FGD), masing-masing kelompok difasilitasi untuk menggali potensi PAD di unit kerja mereka dan menerjemahkannya menjadi gagasan inovasi yang realistis untuk diimplementasikan. Di penghujung kegiatan, tiap kelompok mempresentasikan idenya dan mendapatkan umpan balik dari tim akademisi. Dari proses tersebut, lahir beberapa inovasi kunci:

a. Rumpun Kesehatan dan Kesejahteraan mengusulkan pembukaan poli jantung sebagai perluasan layanan spesialis di rumah sakit daerah untuk meningkatkan pendapatan BLUD sekaligus mengurangi rujukan keluar Mereka juga mengusulkan pengembangan kantin kesehatan dengan manajemen profesional sebagai sumber pendapatan tambahan melalui sewa atau retribusi.

b. Rumpun Ekonomi, Perdagangan, dan Jasa Usaha mengajukan inovasi digitalisasi promosi pasar tradisional sebagai respon terhadap menurunnya aktivitas pasar akibat persaingan toko daring. Strategi ini mencakup kampanye media sosial dan konten promosi kreatif untuk menarik kembali pengunjung dan menguatkan penerimaan retribusi pasar.

c. Rumpun Sumber Daya Alam, Pertanian, dan Infrastruktur menawarkan pemanfaatan Sumur Bor untuk menjamin pasokan air di wilayah karst serta penggunaan UV Dryer untuk mempercepat pengeringan benih dan menjaga kualitasnya. Kedua inovasi ini diproyeksikan mampu meningkatkan pendapatan dari jasa irigasi, jasa pengeringan, serta penjualan benih unggul, dengan potensi kenaikan produksi sebesar 20–30 persen.

Seluruh gagasan inovatif yang lahir dari proses FGD ini tidak berhenti sebagai ide, tetapi dihimpun BKAD sebagai referensi kebijakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan fiskal di masa mendatang. Dengan demikian, penguatan kapasitas aparatur benar-benar menjelma menjadi portofolio inovasi riil yang dapat memperluas basis PAD.

Rangkaian pelatihan, pendampingan, dan inovasi PAD di Gunungkidul ini beririsan kuat dengan beberapa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yakni SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), SDG 2 Tanpa Kelaparan, SDG 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, SDG 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan dan SDG 16 serta SDG 17 Penguatan tata kelola fiskal dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta masyarakat menunjukkan praktik nyata kelembagaan yang tangguh dan kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. [Red. Kun]