Setiap akhir pekan, jalan menuju Kaliurang, Parangtritis, dan pantai-pantai di Gunungkidul kembali padat. Pemandangan itu menandai kabar baik: pariwisata Yogyakarta telah bangkit dari pandemi. Kunjungan wisatawan nusantara ke daya tarik wisata di DIY kembali ke kisaran 26,6 juta pada 2024, hampir menyamai angka sebelum pandemi. Namun, di balik kabar baik itu tersimpan pertanyaan yang jarang diajukan: pemulihan seperti apa yang sedang berlangsung, dan berapa biaya lingkungannya?
Pertanyaan tersebut menjadi titik berangkat penelitian yang menelusuri apakah manfaat ekonomi pariwisata di setiap wilayah DIY sepadan dengan emisi karbon yang ditimbulkannya. Analisis dilakukan hingga tingkat kecamatan, skala yang selama ini jarang disentuh studi sejenis, padahal di tingkat inilah keputusan tata ruang, perizinan, dan transportasi benar-benar diambil.
Emisi pulih, tetapi sumbernya berpindah
Emisi karbon pariwisata DIY dihitung dari tiga sumber, yaitu transportasi lokal menuju objek wisata, akomodasi, dan aktivitas wisata. Hasilnya, emisi mencapai puncak 514 ribu ton CO₂ pada 2019, anjlok 69% saat pandemi 2020, lalu pulih menjadi sekitar 374 ribu ton pada 2025.
Yang paling menarik justru bukan jumlahnya, melainkan pergeseran sumbernya. Pada 2019, akomodasi menyumbang 53% emisi pariwisata. Pada 2025, transportasi mengambil alih dengan porsi 54%. Data menjelaskan alasannya: wisatawan memang sudah kembali, tetapi yang menginap belum. Malam tamu hotel pada 2024 baru sekitar separuh dari 2019, sementara kunjungan harian dengan mobil dan sepeda motor melonjak. Hal ini menunjukkan pemulihan pariwisata Yogyakarta lebih ditopang oleh perjalanan sehari, bukan wisata menginap.
Jika di lihat lebih dalam berdasarkan kabupaten/kota, Sleman menjadi penyumbang emisi terbesar dengan sepertiga total emisi pariwisata DIY. Di tingkat kecamatan, lima kecamatan, yaitu Pakem, Depok, Tanjungsari, Kasihan, dan Purwosari, menyumbang 34% emisi pada 2025.
Kawasan paling ramai belum tentu paling efisien
Langkah berikutnya adalah mengukur seberapa efisien setiap kecamatan mengubah sumber daya pariwisata, seperti tenaga kerja, akomodasi, objek wisata, dan lahan, menjadi manfaat ekonomi dengan beban emisi seminimal mungkin. Pengukuran menggunakan metode Slacks-Based Measure Data Envelopment Analysis (SBM-DEA) yang memperlakukan emisi sebagai output yang tidak diinginkan, sehingga wilayah tidak hanya dinilai dari besarnya manfaat ekonomi, tetapi juga dari beban lingkungannya.
Rata-rata efisiensi kecamatan di DIY memang membaik, dari 0,40 pada 2019 menjadi 0,47 pada 2025 (skala 0–1). Namun, baru 14 dari 78 kecamatan yang tergolong efisien. Temuan yang patut menjadi bahan renungan, kecamatan paling tidak efisien justru berada di cincin aglomerasi perkotaan, yaitu Depok, Mlati, dan Ngaglik di Sleman serta Kasihan, Sewon, dan Banguntapan di Bantul, ditambah kawasan wisata Pakem. Di kecamatan-kecamatan inilah tenaga kerja, akomodasi, dan lalu lintas wisata menumpuk, tetapi nilai ekonomi yang tertahan di wilayah tidak sebanding dengan emisi yang dihasilkan.
Analisis lanjutan menemukan dua faktor yang menurunkan efisiensi secara signifikan, yaitu jumlah pengunjung yang berlebih dan panjang jaringan jalan. Temuan kedua ini menjadi pengingat penting: menambah jalan tanpa menyediakan transportasi publik justru memudahkan wisatawan menjangkau lebih banyak objek wisata dengan kendaraan pribadi, sehingga emisi bertambah lebih cepat daripada manfaat ekonominya.
Langkah yang perlu ditempuh
Berangkat dari temuan tersebut, sejumlah rekomendasi dapat diajukan kepada Bapperida, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Pertama, kecamatan dengan efisiensi terendah perlu menjadi prioritas kebijakan pariwisata hijau, misalnya melalui penilaian izin akomodasi baru yang mempertimbangkan kriteria lingkungan dan audit energi hotel. Kedua, karena transportasi kini menjadi sumber emisi terbesar, layanan shuttle wisata terpadu dan fasilitas park and ride menuju klaster wisata di Sleman utara, pesisir Bantul, dan Gunungkidul akan langsung menyasar persoalan utamanya. Ketiga, kuota pengunjung atau sistem kunjungan berjadwal di objek wisata terpadat dapat mengurangi kemacetan. Keempat, paket wisata menginap di akomodasi bersertifikat hijau dapat mengurangi perjalanan pulang-pergi harian sekaligus menahan lebih banyak belanja wisatawan di daerah.
Pemulihan pariwisata tidak otomatis membuatnya lebih hijau. Tanpa kebijakan transportasi dan pengelolaan pengunjung yang terarah, Yogyakarta berisiko menanggung beban dari pola wisata yang makin bergantung pada kendaraan pribadi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya SDG 8 tentang pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan nilai ekonomi lokal (target 8.9) serta SDG 13 tentang integrasi mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan daerah (target 13.2).
[Red. Latri Wihastuti]
