Inovasi dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah merupakan salah satu aspek penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan paradigma pengelolaan pemerintahan, inovasi dalam sistem pemungutan dan pengelolaan pajak daerah sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disepakati secara global.
Salah satu inovasi yang dapat meningkatkan pendapatan pajak daerah adalah penerapan sistem pembayaran pajak berbasis digital. Teknologi informasi mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak yang sebelumnya mengandalkan sistem manual. Dengan adanya aplikasi atau platform online, wajib pajak dapat membayar pajak secara langsung, memantau status kewajiban pajaknya, dan menerima bukti pembayaran secara real-time. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan bagi wajib pajak, tetapi juga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebagai hasilnya, pendapatan pajak daerah dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya kebocoran pajak.
Inovasi lainnya adalah penggunaan data besar (big data) dan analisis data untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Dengan memanfaatkan data yang ada, seperti data kependudukan, data transaksi, dan data ekonomi lainnya, pemerintah daerah dapat lebih akurat dalam menentukan kewajiban pajak bagi setiap wajib pajak. Misalnya, analisis data dapat membantu dalam mendeteksi kegiatan ekonomi yang belum terdaftar atau mengidentifikasi sektor yang memiliki potensi pajak tinggi tetapi belum digali secara optimal. Pemanfaatan big data ini juga berhubungan erat dengan SDGs, khususnya tujuan kedelapan, yaitu pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan pendapatan pajak yang lebih efisien, pemerintah daerah dapat lebih baik dalam mendanai program-program pembangunan yang berkaitan dengan ekonomi inklusif.
Inovasi dalam sistem perpajakan daerah juga dapat melibatkan penyederhanaan regulasi dan prosedur administrasi pajak. Proses yang rumit dan birokratis seringkali menjadi hambatan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur, seperti pengurangan dokumen yang diperlukan atau pembuatan formulir yang lebih mudah dipahami, dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini akan berkontribusi pada pencapaian SDGs, terutama pada tujuan ke-16 mengenai perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat, dengan menciptakan sistem perpajakan yang adil dan efisien.
Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memperkenalkan kebijakan insentif atau penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Insentif ini bisa berupa pengurangan tarif pajak, fasilitas pelayanan khusus, atau bahkan penghargaan publik yang mengakui kontribusi wajib pajak terhadap pembangunan daerah. Kebijakan semacam ini mendorong wajib pajak untuk tidak hanya mematuhi kewajibannya, tetapi juga merasa dihargai atas partisipasinya. Dalam konteks SDGs, kebijakan ini sejalan dengan tujuan ketujuh belas tentang kemitraan untuk tujuan, yang mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan pembangunan.
Inovasi dalam pengelolaan pajak daerah dapat melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat pemerintah daerah. Pelatihan dan pengembangan profesional bagi petugas pajak sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang memadai dalam mengelola sistem perpajakan yang semakin kompleks. Dengan SDM yang terampil dan berkompeten, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, pengawasan dapat lebih efektif, dan potensi pendapatan pajak daerah dapat dimaksimalkan. Ini berhubungan dengan SDGs pada tujuan keempat mengenai pendidikan berkualitas, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk membangun kapasitas yang diperlukan dalam pemerintahan yang efektif. (Red. Mukhlis)
