Dalam beberapa tahun terakhir, migrasi internal memainkan peran penting dalam membentuk lanskap wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dinamika perpindahan penduduk yang terjadi selama dekade terakhir menunjukkan pola yang semakin kompleks, dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi seperti kenaikan harga tanah di pusat kota dan ketersediaan infrastruktur publik yang semakin merata. Kondisi ini telah mengubah wajah Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY), di mana sejumlah wilayah pinggiran tumbuh menjadi simpul pertumbuhan baru yang melampaui batas administrasi kota dan desa.
Gambar 1. Kawasan Perkotaan Yogyakarta
Sumber: Dokumentasi Penulis
Penelitian yang dilakukan peneliti Universitas Gadjah Mada (UGM) menemukan bahwa arus migrasi di DIY terkonsentrasi di beberapa titik utama di bagian utara dan timur KPY. Banguntapan muncul sebagai magnet baru di wilayah timur dengan pemusatan penduduk di sekitar kawasan ekonomi strategis, sementara wilayah lain seperti Bangunjiwo, Sukoharjo, Sardonoharjo, hingga Gowongan berfungsi sebagai penerima sekaligus penghubung migrasi dari kota inti, desa non-KPY, bahkan luar provinsi. Fenomena ini merefleksikan tren suburbanisasi, di mana masyarakat memilih bermukim lebih jauh dari pusat kota untuk mendapatkan hunian yang lebih terjangkau namun tetap memiliki akses baik terhadap layanan dasar.
Sebagian besar migran yang datang ke kawasan perkotaan Yogyakarta berasal dari kelompok usia produktif dan telah berkeluarga. Alasan utama perpindahan umumnya berkaitan dengan faktor ekonomi dan kebutuhan memiliki rumah. Perbedaan harga tanah antara pusat kota dan wilayah pinggiran menjadi pendorong utama, karena banyak penduduk mencari hunian yang lebih terjangkau sesuai kemampuan finansial mereka. Menariknya, jarak ke tempat kerja tidak menjadi pertimbangan utama bagi migran. Banyak yang memilih tinggal di kawasan yang lebih jauh dari pusat kota asalkan memiliki akses mudah ke fasilitas dasar seperti sekolah, pasar, dan transportasi publik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur lebih berpengaruh terhadap kepuasan dibandingkan jarak semata.
Wilayah seperti Banguntapan, Bangunjiwo, Sukoharjo, Sardonoharjo, dan Gowongan kini menjadi simpul migrasi strategis yang memperluas jaringan mobilitas di DIY. Fenomena ini menandakan proses suburbanisasi yang semakin kuat, dipicu oleh keterbatasan daya beli di pusat kota dan meningkatnya minat terhadap kawasan pinggiran yang menawarkan lingkungan hidup lebih nyaman dan layak. Kondisi ini membawa implikasi penting bagi kebijakan tata ruang dan pembangunan daerah. Pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi perencanaan yang adaptif dan berkelanjutan, dengan menekankan pemerataan pembangunan infrastruktur, penyediaan perumahan terjangkau, serta penguatan transportasi publik antarkawasan. Di sisi lain, pengendalian pertumbuhan kawasan pinggiran perlu diimbangi dengan perlindungan ruang terbuka hijau dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan agar tidak menimbulkan urban sprawl yang tidak terkendali.
Upaya tersebut sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menciptakan kota yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Selain itu, dinamika migrasi di Yogyakarta juga berkaitan erat dengan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan), karena perpindahan penduduk menunjukkan adanya mobilitas sosial dan pencarian peluang ekonomi yang lebih baik di kawasan-kawasan baru.
Keyword SDG:
SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)
SDG 10 (Mengurangi Ketimpangan)
SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)