Oleh: Anisa Nurpita, Nurisqi Amalia, Bagaskara, Rosario Guntur Harimawan, Miftah Pandu Saputra, dan Wieyza Ananda Luqman
 Â
Gunung Kidul –11 September 2025, Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset publik, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melaksanakan Pelatihan Pemanfaatan Aset Daerah Secara Produktif: Pendekatan dan Metode Penilaian Aset bagi ASN Pemerintah Daerah.
Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat pemahaman ASN terhadap prinsip good governance, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, sekaligus mengarah pada pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 2030).
Bupati Gunung Kidul dalam arahannya menyampaikan bahwa pemanfaatan aset daerah yang belum optimal masih menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah. Banyak aset seperti lahan tidur, gedung tidak terpakai, dan fasilitas publik yang belum memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, ASN diharapkan mampu mengidentifikasi, menilai, serta mengembangkan potensi aset daerah agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan ekonomi kreatif, pariwisata, dan UMKM lokal,” ujarnya.
Pelatihan ini berkaitan erat dengan SDGs Tujuan 9 (Inovasi dan Infrastruktur), Tujuan 11 (Kota dan Komunitas Berkelanjutan), dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan). Dengan pengelolaan aset yang baik, pemerintah daerah dapat menjalin kerja sama strategis dengan pihak swasta maupun masyarakat, menciptakan model kemitraan yang produktif dan inklusif.
Narasumber dari Kementerian Dalam Negeri menjelaskan bahwa pendekatan penilaian aset publik saat ini tidak hanya mengandalkan nilai buku, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan manfaat jangka panjang terhadap pembangunan wilayah.
Selain teori, pelatihan juga dilengkapi dengan studi kasus dan simulasi pemetaan aset daerah, sehingga peserta dapat langsung menerapkan metode penilaian aset secara praktis di lingkungan kerja masing-masing.
Pelatihan ini diharapkan mampu menjadi tonggak baru dalam membangun manajemen aset daerah yang profesional dan berorientasi hasil (result-based management), sekaligus mendorong Gunung Kidul menjadi salah satu kabupaten yang berdaya saing dalam tata kelola aset publik di Indonesia.
“Optimalisasi aset daerah bukan hanya soal angka dalam neraca, tapi tentang bagaimana aset publik dapat memberikan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat luas,” ujar salah satu peserta pelatihan.
Dengan langkah nyata seperti ini, Pemkab Gunung Kidul berkontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs 2030, memastikan pengelolaan sumber daya publik selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. [Red. Anisa]